Respon Wakil Ketua MPR Terkait Mundurnya Dua Stafsus Milenial Jokowi Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah memberikan respon terkait mundurnya dua mantan Staf Khusus milenial Presiden Jokowi, Belva Devara dan Andi Taufan. Ia menilai hal itu menjadi pelajaran agar semua penyelenggara negara maupun pejabat pemerintahan untuk selalu menghindari penyalahgunaan wewenang atau "abuse of power".

"Memang, kasus tersebut patut disesalkan karena mereka adalah tumpuan bangsa dan harapan generasi milenial. Tapi, di balik kasus yang menimpa dua orang mantan staf khusus presiden itu, ada pelajaran berharga yang dapat dipetik agar kami ambil hikmahnya untuk selalu menghindari penyalahgunaan wewenang," ujarnya di Jakarta, Minggu (26/4)

Baca Juga

Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI

Dia mengatakan, pada dasarnya setiap pejabat pemerintahan wajib menaati UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, UU tersebut juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Stafsus milenial Presiden Jokowi, Belva Devara mengundurkan diri (Foto: antaranews)
Stafsus milenial Presiden Jokowi, Belva Devara mengundurkan diri (Foto: antaranews)

Basarah berharap hukum administrasi pemerintahan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan sehingga instrumen UU No 30/2014 menjadi acuan normatif dalam urusan pemerintahan negara.

"Dengan demikian tidak akan terjadi 'abuse of power' seperti yang terjadi dalam kasus yang menimpa mantan staf khusus presiden itu," ucapnya dilansir Antara

Menurut Basarah, abuse of power pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan jabatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kapasitas seseorang sebagai pejabat formal dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Menurut dia, dasar hukum yang dipakai adalah ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Baca Juga

Belva Devara Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Stafsus Jokowi

Dalam UU/30/2014 disebutkan dengan jelas bahwa ayat (1) badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang; ayat (2) larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau; c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya ketentuan pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Kemudian, pasal 18 ayat (3) menyebutkan "badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan, a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".

Menurut Basarah, jika mengacu pada ketentuan hukum tersebut, maka tindakan stafsus Presiden Jokowi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 30/2014.

Baca Juga

2 Stafsus Jokowi Mundur, PKS: Apa Ada Tekanan?

"Namun terlepas dari kekhilafan sosok Belva Devara dan Andi Taufan, mereka telah dengan jujur meminta maaf mengakui kesalahan mereka dan mengambil sikap mundur dari jabatan staf khusus. Ini merupakan sikap yang patut diapresiasi, dua anak muda ini bisa menjadi contoh bagi para pejabat yang melakukan 'abuse of power' harus rela mengundurkan diri," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Usul Kenaikan Dana Partai Rp20 Ribu Per Suara
Indonesia
PSI Usul Kenaikan Dana Partai Rp20 Ribu Per Suara

"Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja pak. Bisa tidak kita naikan lagi di tahun 2021," sambungnya

[HOAKS atau FAKTA]: Kentutnya Mematikan, Pria Uganda ini "Diburu" Perusahaan Pestisida
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kentutnya Mematikan, Pria Uganda ini "Diburu" Perusahaan Pestisida

Artikel berisikan mengenai kisah pria asal Uganda bernama Joe Rwamirama.

UI Kembangkan Alat Bantu Pernafasan HFNC untuk pasien COVID-19, Begini Cara Kerjanya
Indonesia
UI Kembangkan Alat Bantu Pernafasan HFNC untuk pasien COVID-19, Begini Cara Kerjanya

Pengembangan alat HFNC ini merupakan contoh dari kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang medis dan teknologi

Patuhi Aturan Mendagri, Dispendukcapil Solo Tidak Lagi Terbitkan Kartu Keluarga
Indonesia
Patuhi Aturan Mendagri, Dispendukcapil Solo Tidak Lagi Terbitkan Kartu Keluarga

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

MAKI Bocorkan Trik Djoko 'Joker' Tjandra Lolos Imigrasi, Ubah Nama Balik Jadi WNI
Indonesia
MAKI Bocorkan Trik Djoko 'Joker' Tjandra Lolos Imigrasi, Ubah Nama Balik Jadi WNI

Djoko S Tjandra saat ini telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dan mengubah nama Joko Soegiarto Tjandra melalu proses Pengadilan Negeri di Papua

Pengembangan Vaksin Merah Putih Capai 50 Persen
Indonesia
Pengembangan Vaksin Merah Putih Capai 50 Persen

Eijkman menyatakan proses pengembangan vaksin Merah Putih untuk COVID-19 sudah 50 persen selesai.

Trending Topic, Pemuda Ponorogo Nikahi Nenek Usia 76 Tahun
Indonesia
Trending Topic, Pemuda Ponorogo Nikahi Nenek Usia 76 Tahun

Seorang pemuda usia 29 tahun bernama Ali Nusyahid mendadak beken seantero Ponorogo dan menjadi trending topik di sejumlah grup media sosial setelah.

Nikahan di Tengah Wabah Corona, Kemenag: Hanya Boleh Dihadiri 10 Orang
Indonesia
Nikahan di Tengah Wabah Corona, Kemenag: Hanya Boleh Dihadiri 10 Orang

Kemenag tetap melakukan pelayanan pencatatan dan pelaksanaan akad nikah.

Presiden Jokowi Diminta Habisi Mafia Sembako saat COVID-19
Indonesia
Presiden Jokowi Diminta Habisi Mafia Sembako saat COVID-19

Menurutnya, praktik kongkalikong ini terjadi bukan karena permintaan terhadap barang yang melonjak pesat

Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia
Indonesia
Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia

Kabar duka datang dari pendakwah, Syekh Ali Jaber. Ia meninggal dunia pada Kamis (14/1) pagi WIB.