Respon Positif DPR soal Pembangunan Kampung Tangguh Narkoba Anggota Komisi III DPR, Supriansa. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon positif pembentukan Kampung Tangguh Narkoba yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait maraknya peredaran narkoba di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR, Supriansa menilai, pembentukan Kampung Tangguh Narkoba merupakan ide bagus Kapolri sebagai benteng pertahanan untuk menjaga masyarakat dari bahaya narkoba.

Baca Juga

Anji Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Narkoba

“Ini membuat pertahanan yang kuat guna mencegah peredaran gelap narkoba di tengah-tengah masyarakat yang diberi nama Kampung Tangguh Narkoba,” kata Supriansa kepada wartawan, Selasa (15/6).

Menurutnya, narkoba memang sudah sangat merusak dan mengkawatirkan, karena menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama generasi penerus bangsa. Bahkan, pemerintah secara nyata telah menyatakan perang terhadap narkoba.

“Itu artinya seluruh kekuatan bangsa harus kita keluarkan untuk melawan peredaran gelap narkoba,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR, Supriansa

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III DPR lainnya Santoso.

Politikus Partai Demokrat ini setuju dengan pembentukan Kampung Tangguh Narkoba sebagai langkah nyata pihak kepolisian berperang melawan narkoba.

“Sangat setuju, narkoba musuh bangsa, jangan hanya slogan saja tapi harus dibuktikan dengan aksi yang nyata salah satunya pembentukan Kampung Tangguh Narkoba di seluruh Indonesia,” ujar Santoso.

Saat ini, kata dia, peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan bahkan kronis. Hampir di semua daerah sudah dimasuki oleh narkoba. Bukan hanya di kota besar saja, narkoba sudah masuk ke kampung-kampung.

"Karena itu pemberantasan harus masif dan sinergis antara penegak hukum dan masyarakat,” ungkapnya.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengintruksikan kepada seluruh kapolda untuk membentuk Kampung Tangguh Narkoba diwilayah masing-masing.

Kampung ini bisa dibentuk pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat serta stakeholder terkait. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi dini peredaran narkoba di area tempat tinggal. Dengan begitu sistem pencegahan bisa dimaksimalkan.

“Terhadap peredaran yang ada segera bisa diinformasikan sehingga kemudian kita bisa tangkap, dengan harapan memiliki daya cegah dan daya tangkal,” kata Sigit usai mereles pengungkapan kasus sabu 1,1 ton di Polda Metro Jaya, Senin (14/6). (Knu)

Baca Juga

Kapolri Sebut Indonesia Jadi Konsumen Terbesar Narkoba

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiongkok Ingin DK PBB Ambil Tindakan Tegas Terhadap Konflik Palestina-Israel
Dunia
Tiongkok Ingin DK PBB Ambil Tindakan Tegas Terhadap Konflik Palestina-Israel

Erdogan telah menghubungi para pemimpin dunia dalam sepekan terakhir, menyerukan tindakan tegas terhadap Israel karena permusuhan regional

Kapolri Listyo Dukung dan Siap Amankan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Indonesia
Kapolri Listyo Dukung dan Siap Amankan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dirjen Bea Cukai meminta agar nota kesepahaman atau MoU yang telah terjalin selama ini dengan Polri dikembangkan pada level seluruh Polda jajaran.

Akhir Pekan Ini Pedagang Pasar Klewer Solo Dapat Vaksin Perdana di Jateng
Indonesia
Akhir Pekan Ini Pedagang Pasar Klewer Solo Dapat Vaksin Perdana di Jateng

Target di Jawa Tengah ada sekitar 5,5 juta penerima vaksin

Anies Siapkan RPP Dorong Siswa Berdiskusi Permasalahan Bangsa
Indonesia
Anies Siapkan RPP Dorong Siswa Berdiskusi Permasalahan Bangsa

"Jadi anak anak diarahkan untuk mereka bisa membahas, mereka bisa berdiskusi, dan mengkaji bersama atas apa yang kita percakapkan di masyarakat," ujarnya.

Satgas COVID-19 Ingatkan ASN Patuhi SE Menpan-RB
Indonesia
Satgas COVID-19 Ingatkan ASN Patuhi SE Menpan-RB

Surat Edaran Menpan-RB tersebut mengatur bahwa ASN yang boleh bepergian keluar kota adalah mereka yang memang memiliki pekerjaan dinas

SKB Tiga Menteri Soal Seragam di Sekolah Lindungi Bangsa dari Intoleransi
Indonesia
SKB Tiga Menteri Soal Seragam di Sekolah Lindungi Bangsa dari Intoleransi

Penggunaan jilbab merupakan pilihan individu dari umat Islam sehingga hal itu tidak perlu diatur dalam suatu peraturan daerah (perda).

KPK Konfrontir Aktor Rudy Wahab Soal Akta Tanah Kasus Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin
Indonesia
KPK Konfrontir Aktor Rudy Wahab Soal Akta Tanah Kasus Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

Rudy mengaku hanya mencocokkan keterangannya dengan pernyataan dua saksi lain yang juga diperiksa tim penyidik KPK hari ini.

DPRD Sebut Penilaian Kemenkes atas Penanganan COVID-19 DKI Lukai Nakes
Indonesia
DPRD Sebut Penilaian Kemenkes atas Penanganan COVID-19 DKI Lukai Nakes

Pimpinan DPRD mempertanyakan Kementerian Kesehatan yang memberikan nilai buruk kepada DKI Jakarta dalam mengendalikan COVID-19.

5 Pemudik Sekeluarga Asal Tangerang Lolos Penyekatan di Solo, 2 Positif COVID-19
Indonesia
5 Pemudik Sekeluarga Asal Tangerang Lolos Penyekatan di Solo, 2 Positif COVID-19

Sebanyak lima orang pemudik dari Tangerang, Banten dengan tujuan Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah lolos dari penyekatan petugas.

PSI DKI Kritik Anies Soal Aturan SIKM
Indonesia
PSI DKI Kritik Anies Soal Aturan SIKM

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang belum melakukan sosialisasi terkait penerapan aturan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).