Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah. (ANTARA FOTO/Hanif Nashrullah)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengaku prihatin atas fenomena korting hukuman terhadap para koruptor yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Peninjauan Kembali (PK).

Nawawi yang juga mantan hakim itu meminta agar MA memberikan argumen legal reasoning 'pengurangan hukuman-hukuman dalam perkara-perkara a quo, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Menanggapi pernyataan Nawawi, Kepala Biro Hukum dan Hubungan MA, Abdullah menegaskan, majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun.

Baca Juga

Jaksa Pinangki Pernah Menikahi Eks Kajati Jabar Meski Terpaut Usia 41 Tahun

"Memutus perkara merupakan kewenangan hakim, sesuai dengan rasa keadilan majelis hakim yang bersangkutan. Hakim atau majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun," kata Abdullah saat dikonfirmasi, Rabu (30/9).

Abdullah meminta kepada Nawawi, sebelum memberikan komentar agar membaca secara lengkap setiap putusan yang ada. Putusan, kata dia, tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amarnya saja

"Saya dan siapapun tetap harus menghormati putusan apa adanya. Jika memberikan komentar lebih bijak membaca putusan lebih dahulu. Setelah mengetahui legal reasoningnya baru memberikan komentar, kritik maupun saran saran," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Foto: ANTARA
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Foto: ANTARA

Diketahui, terdapat 22 terpidana kasus korupsi yang mendapatkan hadiah berupa pengurangan hukuman melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) sepanjang 2019-2020. Teranyar MA mengkorting hukuman dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menjadi terpidana korupsi proyek e-KTP Irman dan Sugiharto.

Dalam amar putusannya, Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP.

Hukuman tersebut berkurang lima tahun dari putusan Kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto.

Sementara hukuman Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek e-KTP hukumannya berkurang dari semula 15 tahun penjara di tingkat kasasi menjadi 12 tahun penjara.

Meski masa hukuman pidana penjara dikurangi, Majelis PK MA tetap menjatuhkan hukuman denda terhadap Irman dan Sugiharto yakni sebesar Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Selain itu, Irman dan Sugiharto juga tetap dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana putusan Kasasi.

Untuk Irman, Majelis PK menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 500 ribu dan Rp 1 miliar dikurangi uang yang telah diserahkan Irman kepada KPK sebesar USD 300 ribu subsider 5 tahun pidana. Sementara Sugiharto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 450 ribu dan Rp 460 juta dikurangi uang yang telah disetorkan kepada KPK subsider 2 tahun penjara.

Andi Samsan menjelaskan pertimbangan Majelis PK mengabulkan permohonan PK yang diajukan Irman dan Sugiharto serta mengurangi masa hukuman keduanya. Salah satunya lantaran Irman dan Sugiharto telah ditetapkan KPK sebagai juctice collborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017.

Baca Juga

Febri Diansyah Akui Gagal Wujudkan Cita-cita Awal Masuk KPK

Selain itu, keduanya juga bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait perkara korupsi proyek e-KTP. "Sehingga Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengungkap peran pelaku utama dan pelaku lainnya dalam perkara a quo," ujarnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Sentil KKP Yang Belum  Bikin PNBP Ekspor Benur
Indonesia
DPR Sentil KKP Yang Belum Bikin PNBP Ekspor Benur

KKP harus menerbitkan peraturan PNPB BBL dalam jangka waktu maksimal 60 hari berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama.

Calon Penantang Gibran Tidak Terbukti Melakukan Pemalsuan Tanda Tangan Warga
Indonesia
Calon Penantang Gibran Tidak Terbukti Melakukan Pemalsuan Tanda Tangan Warga

"Kami simpulkan kasus dugaan pemasuan tandatangan dukungan independen pada pasanga Bajo tidak terbukti," pungkasnya.

MPR Kritik Kemendagri Berikan Data Pribadi Warga ke Pinjol
Indonesia
MPR Kritik Kemendagri Berikan Data Pribadi Warga ke Pinjol

"Asal pemerintah tanggungjawab itu tidak ada masalah. Namun saya khawatir karena Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan oleh DPR," ucapnya

Upaya Terakhir Trump dan Biden Berebut Gedung Putih
Indonesia
Upaya Terakhir Trump dan Biden Berebut Gedung Putih

Paling tidak, agar bisa melenggang ke Gedung Putih, dari 538 suara yang diperebutkan, pemenangnya harus mendulang 270 suara atau lebih.

DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Komjen Listyo Jadi Kapolri Siang Ini
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Komjen Listyo Jadi Kapolri Siang Ini

DPR akan menggelar rapat paripurna tentang hasil fit and proper test terhadap calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Alasan PSBB, Said Didu Kembali Mangkir dari Pemeriksaan
Indonesia
Alasan PSBB, Said Didu Kembali Mangkir dari Pemeriksaan

Kuasa hukumnya mengatakan pandemi virus corona belum berakhir dan pemberlakukan PSBB masih berlaku.

Selama PSBB Transisi, Angkutan Umum di Jakarta Beroperasi hingga Pukul 10 Malam
Indonesia
Selama PSBB Transisi, Angkutan Umum di Jakarta Beroperasi hingga Pukul 10 Malam

Keputusan ini ditandatangan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo bertanggal 5 Juni 2020.

Satpol PP Hingga Polisi Pelototi Warga yang Belanja di Pasar Tanah Abang, Ada Apa?
Indonesia
Satpol PP Hingga Polisi Pelototi Warga yang Belanja di Pasar Tanah Abang, Ada Apa?

Berbeda dengan gedung yang berada di Blok A Tanah Abang

Yusril: Muladi Seorang Ilmuwan Hukum Berwibawa
Indonesia
Yusril: Muladi Seorang Ilmuwan Hukum Berwibawa

ndonesia kembali berduka. Tokoh hukum Indonesia Muladi meninggal dunia pada Kamis (31/12) pagi.

Marinir Bubarkan Massa Aksi Remaja
Foto
Marinir Bubarkan Massa Aksi Remaja

Sejumlah personil Marinir TNI AL memadamkan api saat membubarkan massa aksi remaja yang telah usai menggelar unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI di jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 20/10/2020. Pada pukul 17:47 WIB sejumlah personil Marinir TNI AL keluar barikade dan membujuk massa aksi untuk bubar dan pulang kerumah. Massa aksi dikawal personil Marinir hingga jalan M.H Thamrin, Jakarta. Merahputih.com/Rizki Fitrianto