Respons KPK soal Gibran dan Sritex di Kasus Suap Bansos Mensos Juliari Cawali Gibran Rakabuming Raka blusukan di Kampung Banyuagung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (21/12). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami setiap informasi yang berkaitan dengan kasus suap Bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) nonaktif Juliari Peter Batubara.

Salah satunya mengenai keterkaitan antara anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dalam kasus ini. Pendalaman mengenai hal itu akan dilakukan KPK dengan memeriksa para saksi terkait.

Baca Juga

Diduga Terseret Skandal Bansos, Gibran: Tangkap Saja Kalau Ada Bukti

"Kami memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (20/12).

Nama Gibran dan Sritex mencuat dalam pemberitaan investigasi Majalah Tempo. Gibran disebut merekomendasikan Sritex untuk pengadaan tas kain bansos. Padahal, semula, proyek ini dijanjikan kepada perusahaan kecil dan menengah.

Ali menyatakan, dalam proses penyidikan kasus ini, lembaganya membuka kemungkinan untuk meminta keterangan dari berbagai pihak. Termasuk nama-nama yang disebut Tempo.

"Saat ini proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara tersebut masih terus berlangsung. Penyidik masih akan melengkapi bukti, data dan informasi dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi," ujar Ali.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA

KPK sebelumnya memastikan akan menelusuri setiap aliran dana dari kasus suap pengadaan Bansos ini. Termasuk jika terdapat aliran dana ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atau pihak lainnya.

"Di dalam beberapa perkara ini kita tidak melihat latar belakang politik ya, bahwa dia Bendum parpol iya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ misalnya, ini kan nanti digali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi," kata Ali.

Diketahui, Juliari merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP. Sementara Gibran maju dalam Pemilihan Wali Kota Solo dengan pendukung utama PDIP.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

Sementara itu, Gibran dengan tegas membantah terlibat kasus korupsi bansos COVID-19. Ia pun merasa dirugikan karena namanya jadi tercoreng.

Baca Juga

KPK Periksa Dirjen Kemensos Terkait Kasus Suap Mensos Juliari

"Saya tegaskan itu (korupsi Bansos) nggak bener. Saya tidak pernah merekomendasikan atau memerintahkan, ikut campur dalam urusan Bansos COVID-19," ujar Gibran usai blusukan di Kampung Banyuagung, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (21/12).

Ia menegaskan dari pihak PT Sritex juga sudah memberikan klarifikasi kalau dirinya tidak terlibat. "Jadi pemberitaan itu tidak benar. Tidak bisa dibuktikan, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu," tutur dia.

Sementara itu, PT Sritex Tbk membenarkan bila pihaknya menerima orderan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pengadaan goody bag atau tas bingkisan Bansos.

"Ya benar perusahaan PT Sritex Tbk dapat orderan goody bag dari Kemensos," ujar Corporate Communication Head Sritex, Joy Citradewi, Senin (21/12).

 (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA).
Bansos COVID-19. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA).

Ia menegaskan orderan tersebut datang dari Kemensos langsung tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga. Kontrak kerja dilakukan secara profesional tidak ada keterlibatan orang lain.

"Kontrak kerja secara profesional. Info dari marketing kami, di-approach oleh Kemensos," ucap dia.

Ia mengakui orderan itu datang dalam kondisi urgent alias mendesak di tengah pandemi COVID-19. PT Sritex dengan banyak karyawan mampu mengerjakan orderan tersebut.

"Perjanjian dan nilai proyek ini bersifat rahasia. Kami tidak bisa mempublikasikannya," tutur dia.

Ia menambahkan PT Sritex memastikan bila pesanan ini sudah melalui mekanisme yang benar. Dokumen terkait ini lengkap dan rahasia. (MP/Ismail/Pon)

Baca Juga

Gibran Tegaskan Tidak Ikut Campur Urusan Bansos COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KRI Ahmad Yani 351 DIkerahkan Kirim Bantuan Kemanusiaan di NTT
Indonesia
KRI Ahmad Yani 351 DIkerahkan Kirim Bantuan Kemanusiaan di NTT

KRI Ahmad Yani juga membawa sejumlah dokter, tenaga medis dan sukarelawan

Istri Wali Kota Bandung Beserta Anak dan Menantunya Positif COVID-19
Indonesia
Istri Wali Kota Bandung Beserta Anak dan Menantunya Positif COVID-19

Wali Kota Bandung, Oded Mohamad Danial mengofirmasi kabar istrinya, Siti Muntamah Oded, kedua anaknya serta menantu dinyatakan positif COVID-19.

Korban Meninggal Terpapar COVID-19 di Klaten Pecahkan Rekor, Pemakaman Butuh 2 Hari
Indonesia
Korban Meninggal Terpapar COVID-19 di Klaten Pecahkan Rekor, Pemakaman Butuh 2 Hari

Petugas baru bisa menyelesaikan pemakaman 30 jenazah Corona yang tiba Sabtu dini hari. Jumlah itu tidak hanya datang dari Klaten saja, tetapi ada warga Klaten yang berada di luar kota.

Jasa Marga Perpanjang Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek
Indonesia
Jasa Marga Perpanjang Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek

Pada sebelumnya dilakukan contraflow dari Kilometer (Km) 47, kini menjadi KM 40+600 hingga KM 61 arah Cikampek. Aturan tersebut dimulai dari Kamis (24/12) pukul 09.40 WIB.

Ratusan Orang Reaktif COVID-19 Saat Tes Antigen di Stasiun
Indonesia
Ratusan Orang Reaktif COVID-19 Saat Tes Antigen di Stasiun

Kementerian Perhubungan memberlakukan Test Rapid Antigen sebagai syarat melakukan perjalanan kereta api (KA) untuk periode 22 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Gibran Positif COVID-19, Satgas Akui Varian Delta tak Bisa Dikendalikan
Indonesia
Gibran Positif COVID-19, Satgas Akui Varian Delta tak Bisa Dikendalikan

"Varian Delta ini sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Penularannya bisa kapan saja dimana saja. Selama kita disiplin prokes bisa mengurangi (terpapar)," kata Ahyani.

153 Warga Tiongkok Tiba Saat PPKM, Ini Penjelasan Pemerintah
Indonesia
153 Warga Tiongkok Tiba Saat PPKM, Ini Penjelasan Pemerintah

Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Tito Bakal Pidanakan Praja IPDN Pelaku Kekerasan
Indonesia
Tito Bakal Pidanakan Praja IPDN Pelaku Kekerasan

"Saya sudah sekolah di mana-mana, sekolah di Inggris, Amerika, Australia, New Zealand saya juga melihat sekolah Hometown Academy Singapura, tidak ada pukul-pukulan tetapi mereka bisa bekerja profesional," ujar Tito.

KPK akan Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
KPK akan Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.

DPRD ke Pemprov DKI: Untung Pusat Sediakan Wisma Atlet
Indonesia
DPRD ke Pemprov DKI: Untung Pusat Sediakan Wisma Atlet

Eksekutif dan legislatif membahas mengenai pasal-pasal yang ada dalam draf Raperda Penanggulangan COVID-19.