Respon KPK Polisi Hentikan Kasus Rektor UNJ Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penghentian penyelidikan kasus dugaan pemberian THR yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin oleh Polda Metro Jaya merupakan kewenangan pihak kepolisian.

KPK telah melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang KPK.

"KPK sesuai ketentuan Pasal 11 UU KPK telah melimpahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI dan tentu penghentian penyelidikan tersebut menjadi kewenangan Polda Metro Jaya," kata Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (9/7).

Baca Juga

OTT KPK Terhadap Rektor UNJ Dinilai Tidak Berkelas dan Memalukan

Ali mengatakan, pihaknya menghargai upaya Polda Metro Jaya yang telah memeriksa 44 saksi dan dua ahli pidana selama penyelidikan berlangsung.

Menurut Ali, selama proses hukum berlangsung, KPK juga telah melakukan supervisi dengan memfasilitasi sejumlah saksi dan ikut hadir dalam gelar perkara hasil penyelidikan tersebut.

"KPK sebelumnya juga telah melakukan supervisi dengan antara lain fasilitasi saksi-saksi dan ikut pula pada gelar perkara terhadap hasil penyelidikan tersebut," ungkap Ali.

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin (unj.ac.id)

Lantaran penyelidikan dihentikan, Polda Metro Jaya menyerahkan kasus tersebut ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Ali menyebutkan, langkah serupa juga pernah dilakukan KPK ketika melakukan tangkap tangan terhadap oknum PN Jakarta Barat bersama Bawas MA.

"Bahwa penyerahan kepada APIP, sebelumnya KPK juga pernah melakukan yaitu ketika melakukan tangkap tangan bersama Bawas MA terhadap oknum di PN Jakarta Barat dan kemudian diserahkan kepada Badan Pengawas MA untuk ditindaklanjuti," tutur Ali.

Baca Juga

Buntut OTT UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewas

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memutuskan untuk menghentikan penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan Rektor UNJ Komarudin. Penghentian penyelidikan dilakukan lantaran tak ditemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus tersebut.

Kasus tersebut merupakan pelimpahan dari KPK usai melakukan tangkap tangan terhadap Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor pada 20 Mei 2020 bersama jajaran Itjen Kemendikbud. Dalam tangkap tangan itu, turut diamankan barang bukti uang sebesar USD2.700 dan Rp27,5 juta. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Buntut OTT UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewas
Indonesia
Buntut OTT UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewas

Boyamin menduga, OTT tersebut dilakukan KPK tanpa perencanaan matang dan tidak detail mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk melakukan giat Tangkap Tangan.

Putri Gus Dur Anggap Pelarangan Natal di Sumbar Langgar UU
Indonesia
Putri Gus Dur Anggap Pelarangan Natal di Sumbar Langgar UU

"Melaksanakan ibadah itu sudah dijamin oleh Undang-Undang. Lalu kemudian ada yang melarang, sudah jelas itu melanggar Undang-Undang," kata Yenny

Rakernas dan HUT PDIP Ke-47, Gibran Mengaku Tidak Diundang DPP
Indonesia
Rakernas dan HUT PDIP Ke-47, Gibran Mengaku Tidak Diundang DPP

Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader baru mengaku belum menerima undangan dari DPP untuk menghadiri acara partai itu.

 Polisi Tuding Ravio Patra Buat Pesan Ajakan Berbuat Rusuh
Indonesia
Polisi Tuding Ravio Patra Buat Pesan Ajakan Berbuat Rusuh

"(Isi pesan) Jadi ngajak di tanggal tertentu di April ini untuk ajak aksi penjarahan. Setelah kita profelling, nomer itu adalah nomer atas nama RPS inisialnya," kata dia.

Mahfud Tegaskan Kebersatuan Papua dengan NKRI Sudah Final
Indonesia
Mahfud Tegaskan Kebersatuan Papua dengan NKRI Sudah Final

PBB telah melakukan referendum di Papua pada tahun 1963

Menunggu Akhir Sidang 'Setengah Hati' Pelaku Penyiraman Novel
Indonesia
Menunggu Akhir Sidang 'Setengah Hati' Pelaku Penyiraman Novel

Sejumlah pihak memprediksi vonis terhadap dua anggota Brimob itu akan sangat rendah sama seperti tuntutan jaksa yang hanya setahun.

Temukan Sejumlah Catatan, Kemenag Bakal Evaluasi Ibadah Umroh Saat Pandemi
Indonesia
Temukan Sejumlah Catatan, Kemenag Bakal Evaluasi Ibadah Umroh Saat Pandemi

Hasil di lapangan, bukti dokumen bebas COVID-19 belum terverifikasi secara sistem

BPK Periksa Anggaran Kemenhan Senilai Rp131 Triliun
Indonesia
BPK Periksa Anggaran Kemenhan Senilai Rp131 Triliun

Prabowo Subianto juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Polhukam Hendra Susanto.

Beda Kelemahan Vaksin Astra Zenica dan Vaksin Sinovac Bandung
Indonesia
Beda Kelemahan Vaksin Astra Zenica dan Vaksin Sinovac Bandung

Pada uji klinis di Indonesia (Bandung) kita lakukan 2 kali penyuntikan dengan jarak kurang lebih 14 hari untuk mengatasi masalah imonegenik.

Daerah Diminta Bikin Perda Biar Polisi Terapkan Pidana Operasi Yustisi
Indonesia
Daerah Diminta Bikin Perda Biar Polisi Terapkan Pidana Operasi Yustisi

"Tetapi seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana itu di luar pergub masih memungkinkan, misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular," ujarnya Mahfud.