Respon Berlebihan PDIP Dinilai Bikin Gaduh Sejumlah bendera PDI Perjuangan yang terpasang di beberapa titik jalan. (ANTARA/Fiqih Arfani)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, dugaan pembakaran bendera PDIP pada aksi tolak RUU HIP tidak perlu disikapi berlebihan. Apalagi disikapi dengan pengerahan massa atau membawanya ke ranah hukum.

Menurut Ray, sikap berlebihan dalam menyikapinya hanya akan meruncingkan suasana dan dengan sendirinya mengurangi kondusifitas negara dalam menghadapai COVID-19 dan krisis ekonomi.

Baca Juga

Ganjar: PDIP Bukan PKI

"Padahal, presiden berulangkali menyatakan agar seluruh warga saling menahan diri untuk untuk menjaga kondusifitas negara," jelas Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (26/6).

Ray melanjutkan, daripada memperuncing suasana, lebih baik evalusi sikap dan kebijakan yang dilakukan selama COVID-19 ini berlangsung.

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)
Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Sebab, ini bukan kali pertama kekecewaan masyarakat atas hasil legislasdi di DPR. Sejak penetapan UU KPK yang baru, pembahasan RUU KUHP, RUU Cipta Lapangan Kerja, UU Minerba dan kemarin rencana pembahasan RUU HIP. Semua dilakukan dengan menerabas berbagai kritik dan keberatan publik.

"Sosialisasi minim, etika legislasi sering diabaikan, dan minim partisipasi. Jika dilihat dalam kerangka panjang dan besar ini maka kekecewaan demonstran itu bisa dipahami," imbuh Ray.

Baca Juga

Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212

Ray melihat, kekecewaan sekaligus ketakutan bahwa partai-partai di DPR akan terus mengabaikan protes dan kritik publik.

"Jadi ini adalah akumulasi dari berbagai kekecewaan dan kekhawatiran itu, tentu disamping subtansi RUUnya yang dipersoalkan," cetus Ray.

"Sikap keras menghadapi aspirasi warga tidak akan menghasilkan kesejatian bangsa," ungkap Ray.

Ia menyebut, alih-alih kesejatian, yang muncul adalah warga yang terus merasa terabaikan, terpinggirkan dan tentu saja rasa tidak puas yang dalam.

Oleh karena itulah, lanjut Ray, baiknya demontrasi dan juga pembakaran bendera salah satu partai itu dilihat dalam rangka tidak maksimalnya pendekatan partai terhadap rakyat.

Baca Juga

Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

"Dan terbentuknya jarak yang makin dalam antara partai dengan rakyat," tutup pria asal Sumatera Barat ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Jabar Panggil Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Pekan Depan
Indonesia
Polda Jabar Panggil Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Pekan Depan

"Bupati Bogor diperiksa pada 15 Desember, dan Gubernur Jabar diperiksa pada 16 Desember," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes CH Patoppoi

Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif
Indonesia
Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meresmikan ruang isolasi COVID-19 bertekanan negatif di Rumah Sakit Umum (RSU) Al-Fauzan Jakarta Islamic Hospital (JIH).

Jelang PSBB Total Jakarta, Tambahan Kasus COVID Capai 3.636
Indonesia
Jelang PSBB Total Jakarta, Tambahan Kasus COVID Capai 3.636

Tingginya kasus serta mulai penuhnya ruangan ICU membuat DKI Jakarta menarik rem darurat dengan pemberlakuan PSBB kembali.

Garuda Tertolong Perjalanan Domestik
Indonesia
Garuda Tertolong Perjalanan Domestik

Garuda masih tertolong penerbangan domestik dibandingkan internasional karena ada berbagai perbatasan atau travel restrictions di beberapa negara yang menyebabkan penghentian sementara operasional

Dipakai Isolasi Pasien COVID-19, Kamar di Graha Wisata Ragunan Bisa Diisi Tiga Orang
Indonesia
Dipakai Isolasi Pasien COVID-19, Kamar di Graha Wisata Ragunan Bisa Diisi Tiga Orang

Adapun fasilitas kamar di Graha Wisata Ragunan tidak kalah dengan penginapan kelas melati

Marak Demo Tolak UU Cipta Kerja, Masyarakat Diminta Tahan Diri
Indonesia
Marak Demo Tolak UU Cipta Kerja, Masyarakat Diminta Tahan Diri

Baik itu pendemo maupun aparat yang mengamankan aksi demo

Tiga Organisasi Besar Mundur, POP Kemendikbud Dinilai Bermasalah
Indonesia
Tiga Organisasi Besar Mundur, POP Kemendikbud Dinilai Bermasalah

POP dan program serupa dalam perencanaannya dilakukan secara terbuka

ICW Ingatkan KPK Usut Tuntas Kasus Suap Edhy Prabowo
Indonesia
ICW Ingatkan KPK Usut Tuntas Kasus Suap Edhy Prabowo

ICW mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka.

KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan

Praktik rasuah itu terjadi sepanjang 2016 hingga 2018