Resmi! Pemkot Depok Larang Resepsi Pernikahan dan Khitanan Selama PPKM Darurat Ilustrasi pesta pernikahan saat pandemi COVID-19. (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, melarang pelaksanaan resepsi pernikahan dan khitanan yang berlaku mulai 10 hingga 20 Juli 2021 atau selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Resepsi pernikahan dan khitanan yang semula diperbolehkan dengan jumlah undangan terbatas, kini tidak diperbolehkan selama masa PPKM darurat," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangannya di Depok, Minggu (12/7).

Baca Juga:

Mobilitas Warga PPKM Darurat Masih Tinggi, Gibran Dukung Penutupan 6 Ruas Jalan

Berdasarkan peraturan yang berlaku sebelumnya untuk resepsi pernikahan diperbolehkan namun dibatasi jumlahnya hanya 30 orang dan khitanan 20 orang. Namun, dalam ketentuan yang baru saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi.

Surat Keputusan Wali Kota 443/280/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tersebut terdapat dua aturan baru yang diberlakukan mulai 10 hingga 20 Juli 2021.

Pertama, tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak diperkenankan mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama masa penerapan PPKM darurat.

"Masyarakat diminta mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah," katanya.

Atta Hailintas dan Aurelie Hermansyah (Foto: instagram @aurelie.hermansyah)
Caption

Kedua, resepsi pernikahan dan khitanan yang semula diperbolehkan dengan jumlah undangan terbatas, kini ditiadakan selama masa PPKM darurat.

SK Wali Kota Depok ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Serta Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat.

Baca Juga:

Jalur Puncak Sepi Selama PPKM Darurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Megawati Pertanyakan Sumbangsih Generasi Milenial, Hasto: Murni untuk Memotivasi
Indonesia
Megawati Pertanyakan Sumbangsih Generasi Milenial, Hasto: Murni untuk Memotivasi

Ia menuturkan, ucapan Presiden kelima itu murni untuk memotivasi.

Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan
Indonesia
Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu terlihat menenteng sebuah map berwarna merah. Prasetio bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media.

Rekening FPI Dibekukan, Rizieq Berencana Bikin Lagi
Indonesia
Rekening FPI Dibekukan, Rizieq Berencana Bikin Lagi

"Tanggapannya (HRS) sabar, ini perjuangan. Perjuangan harus sabar dan mengedepankan persaudaraan," kata pengacara Rizieq, Azis Yanuar.

Modus Penipuan Rekrutmen Karyawan BNI dengan Iming-iming Gaji Rp10 Juta
Indonesia
Modus Penipuan Rekrutmen Karyawan BNI dengan Iming-iming Gaji Rp10 Juta

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap MTN, pelaku tindak pidana manipulasi rekrutmen karyawan Bank Negara Indonesia (BNI).

Ketua KPK Minta Anak Buahnya Diberi Waktu Selidiki Dugaan Korupsi Menteri Edhy
Indonesia
Ketua KPK Minta Anak Buahnya Diberi Waktu Selidiki Dugaan Korupsi Menteri Edhy

Memang, sebelum diciduk KPK, Menteri Edhy kerap membagikan kegiatannya di Amerika Serikat

Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah
Indonesia
Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2020 Indonesia dengan skor 37.

Ditemukan COVID-19 Varian India, Gibran Larang Warga Solo Bepergian ke Zona Merah
Indonesia
Ditemukan COVID-19 Varian India, Gibran Larang Warga Solo Bepergian ke Zona Merah

Dalam perpanjangan PPKM mikro tersebut Pemkot Solo melarang warga Solo bepergian ke zona merah. Selain itu, bagi pelaku perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi yang menginap di Solo wajib membawa tes PCR negatif.

PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar
Indonesia
PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar

PSI mendesak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari partainya untuk menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) menjadi Rp888 miliar.

KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin
Indonesia
KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin akan mendapatkan fee Rp 2,6 miliar dari empat proyek infrastuktur di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin.

Menang Mutlak di Pilkada 2020, PDIP Apresiasi Kader Jateng dan DIY
Indonesia
Menang Mutlak di Pilkada 2020, PDIP Apresiasi Kader Jateng dan DIY

"Sehingga kemenangan di Jateng dan Yogyakarta adalah kemenangan rakyat Marhaen, meneguhkan sebagai kandang banteng," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto