Reshuffle Menteri Mencuat, Pengamat Tata Negara Soroti 4 Sektor Ini Pengamat Politik dan Hukum Tata Negara UNS Surakarta, Jawa Tengah, Agus Riewanto. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Reshuffle menteri jilid pertama di Kabinet Indonesia Maju (KIM) mencuat dipermukaan setelah Presiden Jokowi memberikan peringatan pada menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6).

Bahkan, dalam forum rapat tersebut Jokowi mengeluarkan pernyatan akan mencopot menterinya dengan reshuffle yang dinggap bekerja asal-asalan.

Baca Juga

Video Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Strategi agar Menterinya Giat Bekerja

Pengamat Politik dan Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto memberikan tanggapan reshuffle adalah hal wajar dalam sebuah pemerintahan.

Ia mengungkapkan pada saat ini Jokowi sudah mulai merasakan hasil kerja menterinya dan wajar jika akhirnya mengungkapkan perkataan akan mencopot menterinya itu.

"Saat ini sedang terjadi gelombang COVID-19. seorang presiden menginginkan menterinya berani melakukan berbagai terobosan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di era new normal," kata Agus, Senin (29/6).

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA
Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Ia menilai ada gagasan yang disampaikan Presiden Jokowi dan tidak bisa dijalankan menterinya. Hal itu yang kemudian menimbulkan kekesalan Jokowi dengan ancang-ancang melakukan reshuffle.

"Pandangan saya setidaknya ada empat sektor yang menjadi sorotan publik dan itu sampai di telinga Presiden Jokowi," katanya.

Keempat empat sektor tersebut, lanjut dia, kesehatan, ekonomi, komunikasi dan informatika, dan politik. Ia menjelaskan kasus pelambatan atau pemblokiran koneksi internet di Papua pada 2019 yang berujung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan menyatakan Presiden Jokowi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi terbukti bersalah jadi lapor merah pemerintahan.

"Dengan kasus itu jadi peringatan bagi kabinet agar berhati-hati mengeluarkan kebijakan untuk menjaga wibawa sosok pemimpin negara," papar dia.

Kemudian disektor kesehatan, ia menilai penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dari Rp 75 triliun untuk pandemi baru terserap 1,53 persen menjadi catatan presiden. Apalagi, dari dana tersebut dana insentif untuk tenaga medis kesehatan penanganan COVID-19 belum cair.

"Ya belum lagi angka kasus COVID-19 belum ada tanda penurunan juga menjadi catatan," kata dia.

Baca Juga

Ancam Reshuffle Kabinet, Jokowi Cuma Gertak Sambal

Ia menambahkan disektor ekonomi belum ada gerbakan menonjol bagi masyarakat terdampak COVID-19, misalkan menggeluarkan paket kebijakan ekonomi sebagai stimulus. Dan terakhir adalah sektor politik pilkada 2020 yang diadakan di tengah pandemi yang membutuhkan dana besar dan menguras APBN.

"Semua keputusan ada di tangan Presiden Jokowi. Kita nantikan saja setelah menteri kena sentil sekarang tunggu hasil kerjanya," pungkas Agus. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tambah 5 Rumah Sakit Rawat Pasien COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tambah 5 Rumah Sakit Rawat Pasien COVID-19

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI akan menambahkan kembali 5 rumah sakit yang diperuntukkan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19.

Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19
Indonesia
Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19

Apalagi Perda COVID-19 mempunyai payung hukum yang kuat

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy
Indonesia
Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melontarkan kritik adanya pelanggaran oleh eksportir benih bening lobster.

Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka
Indonesia
Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka

Keduanya dikenakan Pasal 9 Jo Pasal 93 UU RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Jo Pasal 216 KUHP Jo Pasal 218 KUHP

Selain Uang Tunai Rp 600 Ribu, Warga Terdampak PPKM Darurat Dapat Beras 10 Kg
Indonesia
Selain Uang Tunai Rp 600 Ribu, Warga Terdampak PPKM Darurat Dapat Beras 10 Kg

Mensos menyampaikan bahwa bansos segera dicairkan pada minggu ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Biar Jelas, DPD Desak Pemerintah Terbuka Soal TKA dari Tiongkok
Indonesia
Biar Jelas, DPD Desak Pemerintah Terbuka Soal TKA dari Tiongkok

penempatan TKA untuk bekerja di proyek strategis nasional sesuai dengan permintaan dari investor proyek itu sendiri. Sama halnya dengan Indonesia yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) jika ada investasi di luar negeri.

Ahli Beberkan Fakta Hukum Terkait Dugaan Berita Bohong yang Jerat Rizieq
Indonesia
Ahli Beberkan Fakta Hukum Terkait Dugaan Berita Bohong yang Jerat Rizieq

Yang masuk dalam kata-kata menyiarkan adalah ada proses editing

Pembayaran Pengobatan COVID-19 ke RS Masih Nunggak
Indonesia
Pembayaran Pengobatan COVID-19 ke RS Masih Nunggak

"Realisasi pembayaran klaim pasien COVID-19 per 16 Juli 2021, telah mencapai Rp 13,6 triliun untuk 187,6 ribu pasien. Selanjutnya telah dialokasikan tambahan sebesar Rp 11,97 triliun," kata Menkeu.

MUI Tegas, Menimbun Obat Hingga Oksigen saat Pandemi Haram!
Indonesia
MUI Tegas, Menimbun Obat Hingga Oksigen saat Pandemi Haram!

aparat perlu ambil langkah darurat mengendalikan situasi dan menjamin ketersediaan, mencegah penimbunan

Tak Ada yang Istimewa dari Rencana Kepulangan Habib Rizieq Shihab
Indonesia
Tak Ada yang Istimewa dari Rencana Kepulangan Habib Rizieq Shihab

Ia juga menilai kehadiran Rizieq kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun stay di Arab Saudi tidak ada yang istimewa.