Resesi Depan Mata, DPD Minta Percepatan Serapan Anggaran Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: DPD).

MerahPutih.com - Komite Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk melalui Perpres 82 tahun 2020 diharapkan bekerja secara tepat dan cepat bila ingin Indonesia bangkit di tahun 2021.

Ketua Dewan Perwakila Rakyat La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, pemulihan ekonomi harus juga difokuskan dengan membangun dan memperkuat sektor usaha yang dapat menjadi pengungkit ekonomi. Sehingga benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah-daerah.

“Kami punya pengalaman saat melakukan serap aspirasi di Provinsi Aceh. Kenapa menjadi provinsi paling miskin di Sumatera, padahal punya dana Otsus? Karena dananya tidak digunakan ke sektor pengungkit ekonomi,” kata La Nyalla.

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Berperan Bantu Pemerintah Cegah Resesi

Dari studi World Bank tentang Aceh, dana Otsus di Aceh digunakan untuk program-program seperti perbaikan fasillitas publik dalam skala kecil dan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki efek ekonomi berantai. Belum digunakan untuk membangun proyek besar sebagai pengungkit ekonomi, yang bisa menyerap tenaga kerja masyarakat di Aceh.

Resesi ekonomi sudah di depan mata, membuat Indonesia membutuhkan momentum pengungkit yang kuat untuk bisa lepas dari krisis akibat pandemi ini.

"Dan sektor sasaran yang akan diungkit juga harus tepat. Sebab, jika melihat data PDB Indonesia saat ini, hanya tiga lapangan usaha yang masih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi. Yakni, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan," katanya.

Layanan ekspor impor
Ilustrasi pelabuhan. (Foto: Pelindo)

Ia mengatakan, sektor lainnya harus diBerikan relaksasi agar bisa bertaha dengan diberika insentif melalui skema stimulus perbankan, pajak, retribusi daerah, biaya beban PLN, asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dan aturan kepailitan.

"Ini bisa ditempuh melalui Perpu atau Omnibus Law,” ujarnya.

Data menunjukan, hingga pekan pertama bulan Agustus 2020, dana yang terserap baru Rp.151,3 trilyun atau 21,8 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.695,2 trilyun. Begitu juga dengan program bantuan langsung tunai juga masih terserap di bawah 50 persen.

“Jika kecepatan penyerapan dana tersebut berjalan dengan baik dan tepat, dan menjadi pengungkit ekonomi. Maka apa yang ditargetkan pemerintah di 2021 sangat mungkin tercapai," ujarnya.

Baca Juga:

Mahfud MD Tegaskan Resesi dan Krisis Merupakan Dua Hal Berbeda



Alwan Ridha Ramdani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH