Resesi Depan Mata, DPD Minta Percepatan Serapan Anggaran Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: DPD).

MerahPutih.com - Komite Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk melalui Perpres 82 tahun 2020 diharapkan bekerja secara tepat dan cepat bila ingin Indonesia bangkit di tahun 2021.

Ketua Dewan Perwakila Rakyat La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, pemulihan ekonomi harus juga difokuskan dengan membangun dan memperkuat sektor usaha yang dapat menjadi pengungkit ekonomi. Sehingga benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah-daerah.

“Kami punya pengalaman saat melakukan serap aspirasi di Provinsi Aceh. Kenapa menjadi provinsi paling miskin di Sumatera, padahal punya dana Otsus? Karena dananya tidak digunakan ke sektor pengungkit ekonomi,” kata La Nyalla.

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Berperan Bantu Pemerintah Cegah Resesi

Dari studi World Bank tentang Aceh, dana Otsus di Aceh digunakan untuk program-program seperti perbaikan fasillitas publik dalam skala kecil dan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki efek ekonomi berantai. Belum digunakan untuk membangun proyek besar sebagai pengungkit ekonomi, yang bisa menyerap tenaga kerja masyarakat di Aceh.

Resesi ekonomi sudah di depan mata, membuat Indonesia membutuhkan momentum pengungkit yang kuat untuk bisa lepas dari krisis akibat pandemi ini.

"Dan sektor sasaran yang akan diungkit juga harus tepat. Sebab, jika melihat data PDB Indonesia saat ini, hanya tiga lapangan usaha yang masih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi. Yakni, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan," katanya.

Layanan ekspor impor
Ilustrasi pelabuhan. (Foto: Pelindo)

Ia mengatakan, sektor lainnya harus diBerikan relaksasi agar bisa bertaha dengan diberika insentif melalui skema stimulus perbankan, pajak, retribusi daerah, biaya beban PLN, asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dan aturan kepailitan.

"Ini bisa ditempuh melalui Perpu atau Omnibus Law,” ujarnya.

Data menunjukan, hingga pekan pertama bulan Agustus 2020, dana yang terserap baru Rp.151,3 trilyun atau 21,8 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.695,2 trilyun. Begitu juga dengan program bantuan langsung tunai juga masih terserap di bawah 50 persen.

“Jika kecepatan penyerapan dana tersebut berjalan dengan baik dan tepat, dan menjadi pengungkit ekonomi. Maka apa yang ditargetkan pemerintah di 2021 sangat mungkin tercapai," ujarnya.

Baca Juga:

Mahfud MD Tegaskan Resesi dan Krisis Merupakan Dua Hal Berbeda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ojol Masih Bisa Ambil Pesanan dan Melintas di 10 Titik Jalan Jakarta Yang Ditutup
Indonesia
Ojol Masih Bisa Ambil Pesanan dan Melintas di 10 Titik Jalan Jakarta Yang Ditutup

Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) setiap lokasi yang disekat dalam rangka pembatasan mobilitas masyarakat.

Sanksi yang Bakal Diterima Kafe Jika Nekat Gelar Perayaan Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Sanksi yang Bakal Diterima Kafe Jika Nekat Gelar Perayaan Malam Pergantian Tahun

Apalagi, angka kenaikan kasus positif virus corona di ibu kota masih tinggi

Ketua DPD Minta Penilap Bansos Dihukum Berat
Indonesia
Ketua DPD Minta Penilap Bansos Dihukum Berat

"Hukuman yang berat juga akan menjadi warning untuk siapa saja yang berusaha memanfaatkan program-program bansos,” tambah La Nyalla.

Pangkas Waktu Karantina Hanya Tiga Hari, Satgas Klaim Dengarkan Masukan Ahli
Indonesia
Pangkas Waktu Karantina Hanya Tiga Hari, Satgas Klaim Dengarkan Masukan Ahli

Pelaku perjalanan juga wajib telah menerima vaksinasi COVID-19 minimal 14 hari pasca penyuntikan

Ini Usul Indonesia Terkait Posisi Gerakan Non Blok Percepat Kemerdekaan Palestina
Dunia
Ini Usul Indonesia Terkait Posisi Gerakan Non Blok Percepat Kemerdekaan Palestina

Menlu mengingatkan kekerasan Israel sudah menjadi suatu hal yang rutin dan akan terus berlangsung jika dunia tidak dapat menemukan solusi dari akar masalah, yaitu penghentian pendudukan Israel atas Palestina.

Anggota Komisi III Ini Siap Tampung Informasi Soal Kematian Pengawal Rizieq
Indonesia
Anggota Komisi III Ini Siap Tampung Informasi Soal Kematian Pengawal Rizieq

Investigasi khusus ini harus melibatkan Komnas HAM

Oknum Polisi yang Diduga Jual Senjata ke KKB Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Oknum Polisi yang Diduga Jual Senjata ke KKB Terancam Hukuman Mati

Menurut Poengky, tindakan kedua oknum polisi tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan Undang-Undang tersebut tindakan kedua orang tersebut dapat dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.

Cerita Plt Ketum PSI Giring Ganesha Positif COVID-19
Indonesia
Cerita Plt Ketum PSI Giring Ganesha Positif COVID-19

Kini, bekas anggota calon legislatif (Caleg) PSI 2019-2024 ini sedang menjalankan isolasi mandiri.

Punya Perda Kawasan Tanpa Rokok, Bandung Ingin Raih Kota Layak Anak Utama
Indonesia
Punya Perda Kawasan Tanpa Rokok, Bandung Ingin Raih Kota Layak Anak Utama

Berdasarkan evaluasi tahun lalu, Kota Bandung tidak bisa memperoleh predikat utama karena belum memiliki Perda kawasan tanpa rokok.

Ubud dan Dua Destinasi Wisata Lainnya di Bali Mulai Terima Turis Asing 17 Agustus 2021
Indonesia
Ubud dan Dua Destinasi Wisata Lainnya di Bali Mulai Terima Turis Asing 17 Agustus 2021

Dalam peninjauan itu Presiden didamping Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra