Reputasi Jokowi Rusak Jika Ada Yang Ngotot Ingin 3 Periode Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Golkar MPR RI mengakui tidak ada jaminan rencana amendemen UUD NRI 1945 bisa berjalan mulus dan lancar karena dikhawatirkan tidak terkendali serta menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena mencontohkan, peristiwa kudeta di Guinea beberapa hari lalu yang berawal dari amendemen konstitusi dengan mengubah aturan jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca Juga:

Politikus Demokrat Sebut PPHN Cukup Diatur UU Tidak Perlu Amandemen UUD

Peristiwa kudeta di Guinea tersebut terjadi pada Minggu (5/9) justru dilakukan pasukan khusus yang langsung memberlakukan jam malam dan membubarkan konstitusi.

"Saya sebagai mantan Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin tidak ingin reputasi Jokowi yang hebat, dari seorang wali kota, gubernur, dan akhirnya terpilih menjadi Presiden dua periode lalu hancur hanya karena bisikan serta ambisi segelintir orang," ujarnya.

Idris menilai, Jokowi telah berhasil memimpin bangsa Indonesia dan membangun kepemimpinan yang kondusif dengan merangkul lawan politiknya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, yaitu Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia.

Jokowi, kata ia, berhasil membangun infrastruktur dasar dan desentralisasi termasuk keberhasilan mengendalikan pandemi COVID-19 yang dibandingkan negara lain dengan jumlah penduduknya tidak sebanyak Indonesia.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena

"Presiden Jokowi berhasil memulihkan ekonomi dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengambil langkah-langkah strategis yang sudah mulai dirasakan dampaknya bagi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, lanjut ia,pandangan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Kamis (2/9) yang menyatakan partai tersebut memegang komitmen Jokowi bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tidak sesuai konstitusi.

"Jika PDI Perjuangan saja tidak sependapat dengan perpanjangan masa jabatan presiden, maka bagaimana bisa meyakinkan partai lain dan masyarakat luas. Amendemen konstitusi harus dikaji secara mendalam dan jangan sampai wacana menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menjadi pintu masuk untuk memasukkan agenda politik yang lain," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Perpanjang Penahanan Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah

KPK memperpanjang masa penahanan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat.

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Gibran: Jangan Cetak
Indonesia
Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Gibran: Jangan Cetak

"Agar NIK tidak bocor dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab jangan mencetak kartu vaksin," tutur dia.

Polri Didorong Bikin SOP Pemeriksaan Terhadap Penyandang Disabilitas
Indonesia
Polri Didorong Bikin SOP Pemeriksaan Terhadap Penyandang Disabilitas

Ombudsman juga mengusulkan agar kepolisian menyediakan pendamping serta penerjemah

Warga DKI Disarankan Pelihara Ikan Cupang Lawan DBD
Indonesia
Warga DKI Disarankan Pelihara Ikan Cupang Lawan DBD

Cara gampang mengatasi penyakit DBD ini menurut Widyastuti, dengan cara alami menggunakan ikan cupang

Vaksin COVID-19 Moderna Resmi Dapat Izin Edar, Bisa Digunakan untuk Penderita HIV
Indonesia
Vaksin COVID-19 Moderna Resmi Dapat Izin Edar, Bisa Digunakan untuk Penderita HIV

Adapun efektivitas serta keamanan vaksin Moderna teruji baik dan berdasar hasil uji klinis fase 3

Besok Ancol Mulai Buka Lagi, Pengunjung Diminta Perhatikan Hal Ini
Indonesia
Besok Ancol Mulai Buka Lagi, Pengunjung Diminta Perhatikan Hal Ini

Aplikasi ini berfungsi sebagai proses screening awal untuk menerapkan 3 T

Kubu Eks Mensos Juliari Sebut Sejumlah Saksi Tidak Konsisten
Indonesia
Kubu Eks Mensos Juliari Sebut Sejumlah Saksi Tidak Konsisten

Kubu eks Mensos Juliari Peter Batubara merasa sejumlah saksi yang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor menunjukkan inkonsistensi.

Mengkhawatirkan, Dokter Meninggal Terpapar COVID-19 Capai 401 Orang
Indonesia
Mengkhawatirkan, Dokter Meninggal Terpapar COVID-19 Capai 401 Orang

IDI pun memberikan usulan kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat menyediakan sistem telemedisin atau pengobatan jarak jauh memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan panduan isolasi mandiri untuk pasien COVID-19.

TNI-Polri Klaim Kuasai Markas OPM
Indonesia
TNI-Polri Klaim Kuasai Markas OPM

Anggota TNI dan Polri klaim menguasai markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya di Kenyam, Papua.

Foto Bung Karno Hingga Megawati Dicopot dari Ruang Kerja dan Rumah Dinas Wali Kota Solo
Indonesia
Foto Bung Karno Hingga Megawati Dicopot dari Ruang Kerja dan Rumah Dinas Wali Kota Solo

Ia berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menumpuk