Rentetan Kecelakaan TransJakarta, DPRD DKI Wacanakan Pembentukan Pansus Bus TransJakarta menabrak pos polisi di depan PGC, Jakarta Timur, Kamis (2/12/2021). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

MerahPutih.com - Berlarutnya kecelakaan bus TransJakarta membuat DPRD DKI Jakarta perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini diyakini bisa menelusuri musabab kecelakaan armada TransJakarta secara komperehensif.

Terlebih, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 telah mengatur soal pembentukan pansus. Dalam PP 12/2018, pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD. Anggota Pansus paling banyak dibentuk atas 25 orang anggota, yang terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Baca Juga:

Polisi Dapatkan Keterangan Awal dari Sopir Transjakarta Saat Tabrak Pospol PGC

"Ini khusus memberi layanan prima kepada masyarakat," ucap Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI, Manuara Siahaan saat memanggil Direksi PT TransJakarta di DPRD DKI, Senin (6/12).

TransJakarta memang telah melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengaudit secara menyeluruh penyebab kecelakaan armada di depan PGC, Jakarta Timur pada Kamis (2/12) dan Senayan, Jakarta Pusat Jumat (3/12).

Baca Juga:

Simak Jadwal Operasional TransJakarta Terbaru Selama PPKM Level 2

Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan ini ragu dengan optimaliasasi hasil audit yang dilakukan. Sebab berdasarkan kasus kecelakaan di Cawang pada Senin (25/10) lalu, dewan tidak menerima informasi mengenai audit yang telah dilakukan.

"Yang saya mau sampaikan, jangan cuma bahasanya bagus, audit, tapi outputnya tidak ada. Karena kasus kemarin kami juga tidak tahu apa hasil auditnya bersama KNKT," papar Manuara.

Disamping itu, Manuara juga meminta Transjakarta untuk membentuk satu bidang khusus penanganan aspek keselamatan dalam operasional Transjakarta dengan kewenangan besar.

Baca Juga:

Dua Transjakarta Kembali Kecelakaan, Salah Satunya Gegara Ditinggal Buang Air Kecil

Sebab, menurut dia, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang ada selama ini tak cukup untuk mencegah kecelakaan kembali terjadi.

"Saya melihat di dalam organisasi internal itu tidak yang mengawasi. SMK3 memang ada, tapi apa cukup kewenangannya? Jadi, ini upaya untuk bagaimana kita men-trace siapa yang paling bertanggung jawab," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Klaim Jumlah Kejahatan di Jakarta Turun Satu Persen
Indonesia
Kapolda Metro Klaim Jumlah Kejahatan di Jakarta Turun Satu Persen

Fadil mengklaim pada tahun 2021 jumlah kejahatan menurun sebanyak 1 persen.

KPK Klaim Tak Minta TNI Jaga Aksi 'Ruatan Rakyat Untuk KPK'
Indonesia
KPK Klaim Tak Minta TNI Jaga Aksi 'Ruatan Rakyat Untuk KPK'

Diketahui kantor Firli Bahuri itu tiba-tiba dijaga ketat oleh aparat gabungan dari TNI-Polri. Hal itu menyusul rencana aksi bertajuk 'Ruatan Rakyat Untuk KPK' yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, siang ini.

BKN Perpanjang Lagi Pendaftaran PPPK Guru di Papua dan Papua Barat
Indonesia
BKN Perpanjang Lagi Pendaftaran PPPK Guru di Papua dan Papua Barat

BKN kembali memperpanjang pendaftaran seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda
Indonesia
Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda

Reuni 212 yang melibatkan banyak orang sangat berpotensi meningkatkan kembali tren COVID-19 di ibu kota.

Pengguna KRL Meningkat pada Libur Lebaran
Indonesia
Pengguna KRL Meningkat pada Libur Lebaran

Mobilitas warga Jabodetabek saat dua hari libur Lebaran terpantau tinggi. Terlihat dari pergerakan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL).

Lebih dari 20 RSUD di Jakarta Pasang Tenda Darurat
Indonesia
Lebih dari 20 RSUD di Jakarta Pasang Tenda Darurat

Tenda tersebut berfungsi sebagai perluasan ruangan perawatan COVID-19 dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) COVID-19

Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral
Indonesia
Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral

PKS menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Juri Ardiantoro sebagai ketua tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

Polda Metro Agendakan Pemeriksaan Kalapas Tangerang Hari Ini
Indonesia
Polda Metro Agendakan Pemeriksaan Kalapas Tangerang Hari Ini

Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Kepala Lapas Klas I Tangerang, Viktor Teguh Prihartono pada Selasa (14/9). Dia diperiksa soal kebakaran Lapas beberapa waktu lalu.

128 Anak di Jambi Yatim Piatu Akibat COVID-19
Indonesia
128 Anak di Jambi Yatim Piatu Akibat COVID-19

Data sebaran anak yang kehilangan orang tua kandung di antaranya di Kabupaten Muaro Jambi ada 10 orang, Kota Jambi sebanyak 37 orang , Sungai penuh 8 orang, Kerinci 5 orang, Batanghari 6 orang, Tanjabbar 16 orang, Bungo 15 orang dan Sarolangun 12 orang.

 Wapres Kunker ke Jatim Buat Panen Pisang dan Resmikan Rumah Sakit
Indonesia
Wapres Kunker ke Jatim Buat Panen Pisang dan Resmikan Rumah Sakit

Sekitar pukul 07.00 WIB, Wapres beserta rombongan berangkat menggunakan Pesawat Boeing 737-400 TNI AU dari Bandara International Soekarno-Hatta menuju Pangkalan TNI AU Lanud Iswahyudi.