Rencana Yasonna Bebaskan Koruptor Diibaratkan Merampok di Tengah Bencana Menkumham Yasonna Laoly di Istana Negara, Jakarta. (Humas/Rahmat/setkab.go.id)

MerahPutih.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik pedas rencana Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laloly, yang akan membebaskan koruptor untuk mencegah penularan COVID-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Adapun rencana Yasonna untuk membebaskan koruptor itu dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Ini semacam 'merampok di saat suasana bencana,' kira-kira gitu. Dia masuk, menyelinap di tengah kepentingan yang berbahaya," kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/4).

Baca Juga

Menteri Yasonna Bakal Bebaskan Koruptor Lewat Revisi PP 99/2012

Menurut Isnur, rencana Yasoona itu bertentangan dengan landasan berfikir memberikan efek jera terhadap koruptor yang dibangun oleh UU. Pertama, tindak pidana korupsi (tipikor) tergolong kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

"Jadi sekarang seolah dihapus bahwa korupsi kejahatan yang biasa. Jadi, dia menyamakan maling ayam dengan maling uang negara, uang rakyat. itu yang bahaya," ujarnya

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. (MP/Asropih)

Kedua, rencana tersebut bertentangan dengan putusan uji materi atau judicial review yang dilayangkan oleh Oc Kaligis, dan Surya Dharma Ali (SDA) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017 silam.

"Oc Kaligis, SDA, pernah menguji Pasal 14 ayat 1 huruf i UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Intinya mereka berpendapat bahwa, pembatasan remisi di PP itu diskriminatif, dan MK menyatakan itu bukan tindakan diskriminatif," jelas Isnur.

Dengan demikian, kata Isnur, jika ada argumentasi pemerintah atau pejabat terkait yang menyebutkan PP ini diskriminatif, sama saja menyepelekan, melecehkan, dan tidak menghormati hukum.

"Dia tidak hargai keputusan MK. Ucapan itu juga inkonstitusional. Pemerintah harusnya tidak otak-atik lagi PP 99 tahun 2012," tegas dia.

Baca Juga:

KPK Sambut Positif Usul Yasonna Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi COVID-19

Ketiga, rencana tersebut menampilkan kemunduran kinerja pemerintah dalam membangun bangsa. Seharusnya, kata dia, perubahan dapat dilakukan untuk memberi jera kepada pelaku korupsi.

"Kok ini semakin mundur, semakin ke arah kehancuran bangsa, ke arah failed state," imbuhnya.

Lebih lanjut, Isnur menilai daya tampung lapas koruptor belum terjadi kelebihan seperti napi tindak pidana umum. Hal itu diyanininya dengan melihat kondisi Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

"Jadi kalau kita lihat, napi koruptor di Lapas Sukamiskin, itu kan dapat kamar satu. Mereka di kamar terisolasi. Tidak seperti di Rutan Cipinang atau Salemba yang bahkan tidur pun enggak bisa gitu. Harus gantian tidur, per empat jam," kata Isnur.

Diketahui napi koruptor dan narkotika, yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP nomor 99 tahun 2012 tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan COVID-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dengan revisi PP tersebut, Kemenkumham akan membebaskan 300 narapidana kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanannya. (Pon)

Baca Juga:

Dinilai Rawan, Rencana Yasonna Bebaskan Napi karena COVID-19 Harus Diawasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Prajurit TNI Gugur di Kongo, KSAD Andika Tunggu Kronologi dari Mabes TNI
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Kongo, KSAD Andika Tunggu Kronologi dari Mabes TNI

Menurut Andika, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Mabes TNI.

Daftar Wilayah Indonesia dengan Rasio Tertinggi dan Terendah Kasus COVID-19
Indonesia
Daftar Wilayah Indonesia dengan Rasio Tertinggi dan Terendah Kasus COVID-19

Meski begitu, Dewi menjelaskan ada juga daerah-daerah yang sudah terdampak. Namun, memiliki kasus Corona rendah, seperti Tegal, Blora, dan Aceh.

Dalam Sehari, 80 Petugas Kesehatan Divaksinasi di Jakarta Pusat
Indonesia
Dalam Sehari, 80 Petugas Kesehatan Divaksinasi di Jakarta Pusat

Ia berharap pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan ini berjalan lancar

Berkas Perkara Aktivis KAMI Dinyatakan Lengkap
Indonesia
Berkas Perkara Aktivis KAMI Dinyatakan Lengkap

JPU menyatakan berkas perkara aktivis KAMI Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat telah lengkap atau P-21.

KAI Cirebon Kembali Operasikan Dua KA Tujuan Jakarta
Indonesia
KAI Cirebon Kembali Operasikan Dua KA Tujuan Jakarta

Sebelumnya, KA Ranggajati relasi Cirebon - Jember sudah lebih dulu dioperasikan pada 12 Juni kemarin.

Brimob Evakuasi Korban hingga Lakukan Pembersihan ke Lokasi Bencana NTT
Indonesia
Brimob Evakuasi Korban hingga Lakukan Pembersihan ke Lokasi Bencana NTT

Polri mengerahkan Kapal Barata-8004 untuk mengangkut bantuan kebutuhan pokok dan dapur lapangan guna membantu warga korban bencana alam di NTT.

Terjawab! Ini Penjelasan Ahli Soal Gedung Kejagung yang Terbakar dari Atas ke Bawah
Indonesia
Soal Ujian Sebut Nama Anies dan Mega, Begini Penjelasan Disdik DKI Jakarta
Indonesia
Soal Ujian Sebut Nama Anies dan Mega, Begini Penjelasan Disdik DKI Jakarta

Soal tersebut dibuat karena terdapat unsur kompetensi

Pemprov DKI: Hanya 3 TPU Dipakai Makamkan Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI: Hanya 3 TPU Dipakai Makamkan Jenazah COVID-19

Pemprov DKI Jakarta menyebut saat ini hanya tiga tempat pemakaman umum (TPU) yang dapat digunakan untuk mengebumikan jenazah warga terkonfirmasi COVID-19.

Para Petahana Bertarung di Pilgub, DPD Minta Tidak Terjadi Konflik
Indonesia
Para Petahana Bertarung di Pilgub, DPD Minta Tidak Terjadi Konflik

Di Pilgub saja, 3 pasangan calon didominasi oleh petahana. Baik yang menjabat gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati.