Rencana Revisi UU ITE, Pemidanaan Bagi Aktivis yang Kritis Harus Dihentikan Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

MerahPutih.com - Keluarnya Surat Edaran (SE) Kapolri yang menyebutkan tersangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tak perlu ditahan jika ada proses damai dari yang berperkara dinilai positif.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai, langkah pertama dari kepolisian setelah terbitnya SE itu adalah memastikan bahwa seluruh aktivis yang ditersangkakan dengan pasal-pasal ITE kasusnya dihentikan.

Baca Juga

Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021

"(SE Kapolri) membuktikan bahwa suasananya telah berubah, maka pemidanaan aktivis atas sikap kritis mereka sebaiknya dihentikan," ujarnya saat kepada wartawan, Rabu (24/2).

Ray mengaku khawatir karena persoalan SE ini adalah soal efektivitasnya. "Apakah seluruh anggota polisi memahami dan tentunya berkenan menjalankan isi dari SE ini," jelas Ray.

Apalagi tidak ada sanksi yang diberikan jika misalnya ada anggota polisi yang tidak melaksanakan penanganan kasus seperti dalam SE tersebut.

Seperti dalam kasus paling anyar yang menimpa 4 petugas nakes (tenaga kesehatan) di Pematang Siantar yang dilaporkan melakukan penistaan agama karena memandikan jenazah bukan muhrim. Polisi kemudian menetapkan mereka sebagai tersangka.

"Ini belum terlihat ada upaya untuk menjembatani komunikasi para pihak," jelas Ray.

Pengamat Politik dan Pemilu Ray Rangkuti. (MP/Gomes R)

Ray pun meminta agar Presiden Joko Widodo juga meninjau pasal-pasal yang ada di KUHP, apakah sudah memberi ruang yang cukup bagi publik untuk mengkritik dan berpendapat atau tidak.

"Sebab kalau enggak, ini berpindah pasal saja, praktiknya mungkin akan sama, kalau kita enggak pakai Undang-Undang ITE, ya kita pakai yang KUHP, toh sama-sama saja itu," kata dia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu isinya adalah soal penahanan tersangka kasus UU ITE.

Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Jenderal Sigit pada 19 Februari 2021.

Terkait UU ITE, Jenderal Sigit menginstruksikan seluruh anggota Polri menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ada 11 poin pedoman yang diberikan oleh Jenderal Sigit. Di poin G, penyidik diwajibkan berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir lama penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

"Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme," tulis Jenderal Sigit.

Lalu, bagaimana jika korban tetap ingin melanjutkan perkara hingga meja hijau? Jika tersangka sudah meminta maaf, tersangka tidak akan ditahan.

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberi ruang untuk mediasi kembali," ungkap Jenderal Sigit. (Knu)

Baca Juga

Aturan Baru Kapolri: Status Tersangka UU ITE Wajib Diputus Jenderal Bintang Tiga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
618 Warga Kampung Melayu Masih Mengungsi
Indonesia
618 Warga Kampung Melayu Masih Mengungsi

Sebanyak 618 warga Kampung Melayu, Jakarta Timur, harus mengungsi karena rumahnya terendam banjir akibat hujan lebat di wilayah Jakarta dan sekitarnya beberapa hari terakhir ini.

Kasus COVID-19 Capai 452 Ribu
Indonesia
Kasus COVID-19 Capai 452 Ribu

Penularan virus corona hingga saat ini, Kamis (12/11), masih terus terjadi di masyarakat.

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Reaktif COVID-19
Indonesia
Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Reaktif COVID-19

Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo dan sejumlah pihak lain ditangkap tim penindakan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (3/12).

Update COVID-19 DKI Selasa (16/6): 9.062 Positif, 4.329 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (16/6): 9.062 Positif, 4.329 Sembuh

Sedangkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 21.661 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 13.966 orang.

Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Plt Direktur Dumas
Indonesia
Selama Tiga Hari, Pelanggar Ganjil Genap Belum Ditilang
Indonesia
Selama Tiga Hari, Pelanggar Ganjil Genap Belum Ditilang

Polda Metro hanya lakukan sosialisasi saja.

 [HOAKS atau FAKTA]: Juni Menko Perekonomian Buka Kembali Aktivitas Ekonomi Pasca COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Juni Menko Perekonomian Buka Kembali Aktivitas Ekonomi Pasca COVID-19

"Kajian awal yang beredar sebagai antisipasi untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan pasca pandemi COVID-19 mereda," terang dia.

Anak Buah Surya Paloh Kritik Rencana Prabowo Beli Pesawat Tempur Eurofighter 'Typhoon'
Indonesia
Anak Buah Surya Paloh Kritik Rencana Prabowo Beli Pesawat Tempur Eurofighter 'Typhoon'

Willy menilai Menhan Prabowo harus pikirkan juga hal tersebut karena lebih baik beli dari model yang sama saja.

Polisi Olah TKP Penemuan Mayat Perempuan Terbakar di Dalam Mobil
Indonesia
Polisi Olah TKP Penemuan Mayat Perempuan Terbakar di Dalam Mobil

Sosok mayat perempuan ditemukan di dalam mobil saat kondisi mobil Xenia AD 5126 EA terbakar habis, Selasa (20/10) malam pukul 22.00.

Terungkap, Asal Muasal Makam di Jalan Umum Pisangan Lama
Indonesia
Terungkap, Asal Muasal Makam di Jalan Umum Pisangan Lama

"Dulu ada kebun, tanah kosong yang diwakafkan menjadi pemakaman warga, lalu ke sini-sininya muncul kontrakan," ucap keluarga almarhum, Safitriani