Rencana Pemulangan Eks Kombatan ISIS, Begini Kata Fadli Zon Anggota ISIS dan keluarga mereka berjalan saat mereka menyerah di desa Baghouz, provinsi Deir Al Zor, Suriah, Selasa (12/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said/cfo

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, pemerintah memiliki kewajiban melindungi setiap warganya, termasuk WNI eks simpatisan ISIS.

"Pemerintah punya kewajiban lindungi tiap warga negara. Kalau mereka ibaratnya tersesat karena doktrin tertentu seperti ISIS, ya harus dikembalikan karena mereka jadi korban propaganda ISIS," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (5/1).

Baca Juga:

Bakal Pulangkan Kombatan ISIS, Menag Dianggap Bermain Api

Menurutnya, pemerintah harus memfasilitasi WNI eks anggota ISIS yang ingin kembali ke Indonesia. Pemerintah tidak boleh mengabaikan apalagi menyudutkan WNI tersebut.

Meski demikian, pemerintah diminta mempersiapkan secara matang prosedur pemulangan WNI eks simpatisan ISIS.

"Tentu ada protokol yang harus dijalani, semacam interogasi. Mereka harus dilihat apa yang terjadi, kronologi seperti apa, di-briefing kembali sebagai warga negara," ujar politikus Gerindra itu.

Fadi Zon. (MP/Ponco Sulaksono)
Fadi Zon. (MP/Ponco Sulaksono)

Fadli mengatakan, pemerintah harus mendata WNI eks anggota ISIS untuk mengetahui bagaimana posisi mereka. Dia menganggap bisa saja para WNI itu merupakan korban, baik korban propaganda atau perdagangan orang. Sangat mungkin ditemukan otak intelektualnya.

Baca Juga:

Eks Ketua MK Sarankan Jokowi Cabut Paspor WNI Bekas Anggota ISIS

Fadli akan mempertanyakan rencana pemulangan WNI tersebut ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Persiapan yang matang perlu dilakukan, jika rencana pemulangan direalisasikan pemerintah.

"Gimana rencana mereka terkait warga negara karena jumlahnya cukup banyak dan mungkin ada yang di bawah umur, sehingga harus ada treatment spesifik, dicek bagaimana mereka bisa sampai berada di sana," imbuhnya.

Saat ini, pemerintah tengah mematangkan rencana pemulangan WNI itu. Jika telah rampung, Fadli ingin pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait hal ini.

Ia mengatakan, ada rencana lanjutan jika para WNI jadi dipulangkan. Apa saja yang akan dilakukan kepada WNI agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Assesment seperti apa, dan langkah-langkah road map untuk datangkan mereka kembali seperti apa, dan sikap pemerintah seperti apa," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Analis Intelijen Prediksi Pemulangan 600 Simpatisan ISIS Timbulkan Gejolak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Video Panas Naik ke Penyidikan, Dua Artis Bakal Diperiksa
Indonesia
Kasus Video Panas Naik ke Penyidikan, Dua Artis Bakal Diperiksa

Polisi melakukan gelar perkara terkait kasus beredarnya video syur mirip artis JI, selain kasus video syur mirip artis GA.

Pemerintah Segera Impor Alat Rapid Test Corona
Indonesia
Pemerintah Segera Impor Alat Rapid Test Corona

Doni Munardo menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan tes cepat (rapid test) kepada masyarakat.

124 Ribu Tiket Kereta Laris Diborong Pelancong, Mayoritas Berwisata ke Yogyakarta
Indonesia
124 Ribu Tiket Kereta Laris Diborong Pelancong, Mayoritas Berwisata ke Yogyakarta

"Momen libur panjang ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pulang kampung dan berlibur. Rute yang menjadi favorit masyarakat adalah rute Jakarta ke Yogyakarta pp dan Jakarta ke Bandung pp," ujar Joni.

Klaster Petamburan Picu Ledakan Kasus Corona di Tempat Lain
Indonesia
Klaster Petamburan Picu Ledakan Kasus Corona di Tempat Lain

Terlebih, Lurah Petamburan Setiyanto, yang belakangan dinyatakan positif COVID-19, pernah datang memantau kegiatan tersebut.

Kantor Pemkot Solo dan Rumah Pasien Positif Corona Disemprot Disinfektan
Indonesia
Kantor Pemkot Solo dan Rumah Pasien Positif Corona Disemprot Disinfektan

Penyemprotan disinfektan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran virus corona di Kota Solo.

Praktisi Hukum Duga Ada Orang Kuat di Lingkungan Penegak Hukum di Kasus Harun
Indonesia
Praktisi Hukum Duga Ada Orang Kuat di Lingkungan Penegak Hukum di Kasus Harun

Jenderal yang disebut-sebut itu, konon mendagangkan pengaruh

Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka

Buku panduan ini berisi Standar Operational Prosedur (SOP) serta sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah dan orangtua yang ingin menerapkan KBM tatap muka terbatas.

Anies: Jumlah Warga Miskin di Jakarta Tahun 2019 Capai 362 Ribu Orang
Indonesia
Anies: Jumlah Warga Miskin di Jakarta Tahun 2019 Capai 362 Ribu Orang

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ibu kota pada tahun 2019 tercatat sebesar 80,76.

Jokowi Harusnya Berterima Kasih ke Anies, Gerindra: Jangan Ada Kompetisi Tidak Sehat
Indonesia
Jokowi Harusnya Berterima Kasih ke Anies, Gerindra: Jangan Ada Kompetisi Tidak Sehat

Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan

Update COVID-19 Kamis (9/9): 203.342 Positif, 145.200 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (9/9): 203.342 Positif, 145.200 Sembuh

Adapun, pasien yang berhasil sembuh bertambah 2.242