Rencana Pemerintah Berlakukan Darurat Sipil Berpotensi Picu Suasana Chaos Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta (Foto: Dok Pribadi)

MerahPutih.Com - Pemgamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai rencana pemerintah menerapkan darurat sipil terkait penanganan COVID-19 tak perlu dilakukan. Sebab hal itu berpotensi chaos.

Menurut Stanislaus rencana yang digagas Presiden Joko Widodo ini bisa memberikan tekanan atau represi kepada masyarakat menjadi meningkat.

Baca Juga:

Kritik Jokowi, Demokrat: Darurat Sipil Opsi Pragmatis dan Power Oriented

"Ini bisa membuat situasi jadi tidak kondusif dan chaos, " kata Stanislaus kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (30/3).

Ia melanjutkan, saat ini selain menghadapi ancaman COVID-19 masyarakat juga menghadapi tekanan ekonomi, darurat sipil bisa menambah beban kepada masyarakat.

Pemberlakukan darurat sipil bisa picu suasana chaos kata pengamat intelijen
Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta. (FOTO: Kiriman Stanislaus Riyanta/Dok-Pribadi).

"Jika tidak tertangani dengan baik tekanan pada masyarakat ini justru bisa menjadi ancaman yang serius,"jelas peserta program Doktoral Kajian Ilmu Intelijen UI ini.

Stansilaus menuturkan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan tidak menggunakan instrumen dengan pendekatan keamanan tetapi tetap dengan pendekatan penanganan bencana dan karantina kesehatan.

Ia menyebut, pemerintah cukup menggunakan dua undang-undang yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sementara untuk teknis pelaksanaan dah hal lain secara khusus bisa menerbitkan Perppu.

"Jadi cukup dengan pembatasan sosial yang diperketat saja," terang Stanislaus.

Jika menggunakan darurat sipil, implikasinya cukup besar karena itu menggunakan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, nantinya Penguasa Darurat Sipil yang dengan kewenangannya yang besar bisa melakukan kebijakan yang tidak tepat dalam konteks bencana.

"Darurat Sipil bisa diberlakukan dalam konteks gangguan keamanan (kerusuhan, perang dan konflik horizontal) bukan darurat karena bencana," imbuh Stanislaus.

Baca Juga:

Penerapan Darurat Sipil untuk Penanggulangan COVID-19 Dikritik Karena Tak Relevan

Stanislaus menyarankan agar Pemerintah cukup pembatasan sosial karena cara itu yang paling tepat dan efektif dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam tingkat ekonominya.

"Jika perlu ada karantina wilayah zona merah tetapi harus tuntas juga, masyarakat yang diisolasi harus dipenuhi juga kebutuahnnya," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Penanggulangan COVID-19 Jangan Sampai Melanggar HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buntut Insiden Midodareni Solo, Menag Ingatkan Islam Itu Penebar Perdamaian
Indonesia
Buntut Insiden Midodareni Solo, Menag Ingatkan Islam Itu Penebar Perdamaian

"Dalam situasi apapun, kita harus dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahamatan lil'alamiin, penebar perdamaian, di manapun dan kapanpun."

Alasan Golkar 'Walkout' Paling Pertama dari Agenda Paripurna P2APBD 2019
Indonesia
Alasan Golkar 'Walkout' Paling Pertama dari Agenda Paripurna P2APBD 2019

Golkar salah satu fraksi yang pertama kali keluar dari rapat tersebut

[HOAKS atau FAKTA] Foto Jokowi Salaman dengan WNA Tiongkok Sambil Menunduk
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Foto Jokowi Salaman dengan WNA Tiongkok Sambil Menunduk

"Pemimpin Cerminan Pemilihnya", Cina dulu", "Yang merasa bangsa indonesia boleh bangga", "Cina sekarang", "Yang merasa bangsa cina boleh bangga"

Muncul 'Klaster Perkantoran', Bamsoet Minta Diberlakukan Sistem Kerja Sif dan WFH
Indonesia
Muncul 'Klaster Perkantoran', Bamsoet Minta Diberlakukan Sistem Kerja Sif dan WFH

Sehingga tidak berpotensi menyebabkan perkantoran menjadi tempat penularan COVID-19

Prosesi Rebutan Garebeg Keraton Jogja Ditiadakan Selama Masa Corona
Indonesia
Prosesi Rebutan Garebeg Keraton Jogja Ditiadakan Selama Masa Corona

Peniadaan prosesi ini dilakukan untuk menghindari terciptanya kerumuman selama masa tanggap darurat corona.

 Ormas Islam Solo Berunjuk Rasa Tuntut Gus Muwafiq Diproses Hukum
Indonesia
Ormas Islam Solo Berunjuk Rasa Tuntut Gus Muwafiq Diproses Hukum

"Jelas ini tidak bisa dibenarkan. Ini persoalan agama jangan salah ucap. Tausiah Gus Muwafiq di Purwodadi, Jawa Tengah apapun alasanya tidak dibenarkan," tegas Endro.

IKAPPI Pertanyakan Anies yang Belum Temukan Solusi Pengganti Kantong Plastik
Indonesia
IKAPPI Pertanyakan Anies yang Belum Temukan Solusi Pengganti Kantong Plastik

Penggunaan kantong kresek untuk beberapa komoditas basah masih sangat dibutuhkan dan terus dilakukan di pasar tradisional.

Mantan Pengikut Ungkap Segala Kebohongan dan Janji Manis ISIS Lewat Sebuah Buku
Indonesia
Mantan Pengikut Ungkap Segala Kebohongan dan Janji Manis ISIS Lewat Sebuah Buku

Masyarakat harus waspada propaganda "janji manis" media ISIS yang mengajak orang untuk datang dan bergabung dalam kelompok teroris itu di Suriah.

Beri Penghargaan untuk Duo 'Nyinyir', Jokowi Dinilai Hormati Lawan Politik
Indonesia
Beri Penghargaan untuk Duo 'Nyinyir', Jokowi Dinilai Hormati Lawan Politik

Pemberian penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah masih menimbulkan polemik.

PSI Nilai Anies Lebih Pentingkan Formula E Ketimbang Penanganan Masalah di Jakarta
Indonesia
PSI Nilai Anies Lebih Pentingkan Formula E Ketimbang Penanganan Masalah di Jakarta

Menurut dia, dari seluruh masalah utama DKI itu nampaknya tidak ada satupun yang menjadi prioritas Gubernur Anies dalam bekerja menjadi pemimpin Jakarta.