Rencana Hukuman Mati Cuma Jargon Politik Jaksa Agung Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Kejagung)

MerahPutih.com - Pernyataan penerapan hukuman mati oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, pada terduga kasus korupsi, terutama Jiwasraya dan Asabri, dinilai bukanlah opsi solutif dan efektif dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menyebut, apa yang disampaikan Burhanuddin hanyalah sebuah jargon politik untuk mempertahankan eksistensinya. Hal ini disebabkan penegakan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan Agung belum optimal dan berkualitas.

"Entah itu presiden atau pun pimpinan lembaga penegak hukum (misalnya, Ketua KPK atau Jaksa Agung), pengguliran wacana hukuman mati hanya jargon politik," ujar Kurnia, Kamis (4/11).

Baca Juga:

Wacanakan Hukum Mati Koruptor, Jaksa Agung Dinilai Alihkan Isu Ganda Riwayat Pendidikan

Apalagi, lanjut Kurnia, kalau berkaca pada kualitas penegakan hukum yang dilakukan, hasilnya masih buruk.

"Jadi, apa yang diutarakan tidak sinkron dengan realita yang terjadi," lanjutnya.

Ia mengingatkan, khusus untuk Kejaksaan Agung, masyarakat tentu masih ingat bagaimana buruknya kualitas penegakan hukum di Korps Adhayksa ketika menangani perkara yang melibatkan oknum internalnya, misalnya, Pinangki Sirna Malasari dengan menuntut Pinangki dengan hukuman yang sangat rendah.

"Masyarakat dapat mengukur bahwa Jaksa Agung saat ini tidak memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Belum lagi jika berbicara tentang lembaga kekuasaan kehakiman. Fenomena diskon untuk hukuman bagi para koruptor masih sering terjadi," katanya.

Dalam catatan ICW hukuman penjara masih berada pada titik terendah, yakni rata-rata 3 tahun 1 bulan untuk tahun 2020. Sedangkan, pemulihan kerugian keuangan negara juga menjadi problematika klasik yang tak kunjung tuntas.

"Bayangkan, kerugian keuangan negara selama tahun 2020 mencapai Rp 56 triliun, akan tetapi uang penggantinya hanya Rp 19 triliun," lanjut Kurnia.

Persoalan wacana hukuman mati ini pun dikritisi Pakar Hukum Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo Karo. Jika pidana mati dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih berlaku (asas legalitas) dengan syarat dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

"Jika melihat dari Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU P Tipikor, Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Rizky.

Rizky menyebut, hukuman mati bisa dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Jaksa Agung. (Foto: Kejagung)
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Kejagung)

Menurutnya, tidak semua tindak pidana kasus korupsi dapat didakwakan dengan Pasal 2 ayat (2) UU P Tipikor. Adapun syarat keadaan tertentu dalam pasal tersebut, lanjutnya, harus diteliti hubungan hukumnya/hubungan sebab akibatnya sehingga dapat dituangkan dalam surat dakwaan JPU dalam perkara a quo secara jelas, cermat dan lengkap.

"Jadi, kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan harus dilakukan sesuai prosedur hukum disertai bukti yang cukup (due process of law)," katanya.

Ia mengatakan, tugas dan fungsi Jaksa untuk melakukan penegakan hukum secara tepat menjadi hal yang dinantikan masyarakat, khususnya dalam pengembalian kerugian keuangan negara, dan wajib dilakukan secara independent.

"Walaupun pidana mati masuk ke dalam dakwaan dengan model dakwaan tertentu (tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiair, kombinasi) suatu perkara, namun Majelis Hakim pemeriksa perkara yang akan menjatuhkan vonis, apakah memang pantas divonis dengan pidana mati atau tidak," ujarnya.

Pengamat Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menyebut bahwa hukuman mati selama ini belum terbukti memberikan efek jera bagi para koruptor. Seharusnya dalam penegakan hukum kasus korupsi, fokus utamanya adalah pengembalian kerugian dan lebih baik hukuman seumur hidup.

"Keterkaitan hukuman mati dan efek jera memang belum bisa dibuktikan. Seharusnya memang dalam korupsi, fokus utamanya adalah pengembalian kerugian daripada hukuman mati. Hukuman seumur hidup atau 20 tahun juga cukup," kata Akbar. (Knu)

Baca Juga:

Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor, Firli: Perlu Didukung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
150 Penyandang Disabilitas di Kota Bandung Dapat Vaksin COVID-19
Indonesia
150 Penyandang Disabilitas di Kota Bandung Dapat Vaksin COVID-19

Sebanyak 150 orang penyandang disabilitas di Kota Bandung mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama.

Soal Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar, Wamen BUMN: Percepat Herd Immunity
Indonesia
Soal Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar, Wamen BUMN: Percepat Herd Immunity

"Tujuannya untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," kata Pahala

Tampung Novel Baswedan cs di Bareskrim, Kapolri Disebut Sosok Negarawan
Indonesia
Tampung Novel Baswedan cs di Bareskrim, Kapolri Disebut Sosok Negarawan

Sigit mengatakan niatan tersebut telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo

Puluhan Gereja di Kota Bogor Dijaga Ketat Aparat Keamanan Selama Perayaan Natal
Indonesia
Puluhan Gereja di Kota Bogor Dijaga Ketat Aparat Keamanan Selama Perayaan Natal

Kapolresta Bogor, Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan menyiagakan anggota menyebar di puluhan gereja se-Kota Bogor. Tujuannya untuk memastikan umat Kristiani dapat beribadah dengan aman dan nyaman.

Pelaku Pinjol Ilegal Kerap Ancam Sebar Konten Pornografi ke Debitur
Indonesia
Pelaku Pinjol Ilegal Kerap Ancam Sebar Konten Pornografi ke Debitur

32 karyawan telah dibawa ke Polda Metro Jaya

Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Periksa Pegawai Adonara Propertindo
Indonesia
Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Periksa Pegawai Adonara Propertindo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan pegawai PT. Adonara Propertindo, Ajeng Amelia, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Senin (7/6).

Kapolda Metro Bangun Tim yang Bakal Bikin Penjahat Ketakutan
Indonesia
Kapolda Metro Bangun Tim yang Bakal Bikin Penjahat Ketakutan

Polda Metro Jaya memberikan pelatihan khusus bagi tim patroli roda dua khususnya yang tergabung dalam Tim Sabhara.

Indonesia Kembali Terima Vaksin Pfizer Donasi COVAX
Indonesia
Indonesia Kembali Terima Vaksin Pfizer Donasi COVAX

Sampai Sabtu (23/1), penduduk Indonesia yang telah mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19 mencapai 123.782.386 orang.

Polisi Ancam Tangkap Pelaku Pemerasan Berkedok Derek Liar di Tol
Indonesia
Polisi Ancam Tangkap Pelaku Pemerasan Berkedok Derek Liar di Tol

Viral di media sosial video seorang pengemudi truk dihampiri oleh sejumlah oknum derek liar di Jalan Tol dekat Gerbang Tol Halim, Jakarta Timur.

Pasokan Terbatas, Vaksinasi di Cianjur Baru Capai 13,3 Persen
Indonesia
Pasokan Terbatas, Vaksinasi di Cianjur Baru Capai 13,3 Persen

Dari target vaksinasi 1,9 juta orang di Cianjur, saat ini baru tercapai sekitar 256.443 sasaran atau sekitar 13,38 persen untuk vaksinasi dosis pertama, sedangkan yang sudah sampai tahapan vaksinasi dosis kedua baru 6,44 persen.