Frengky Aruan
MerahPutih.com - Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasukkan anak bandel ke barak militer menuai kecaman. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai, rencana kebijakan yang sedang disusun Dedi Mulyadi tersebut tidak hanya bentuk nyata militerisasi di ranah sipil.
“Ini juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia,” kata Ardi dalam keteranganya di Jakarta dikutip Jumat (2/5).
Menurut Ardi, pelibatan TNI untuk menjawab persoalan “siswa nakal” jelas menyalahi fungsi TNI itu sendiri. Sebagai pemimpin sipil sudah sepatutnya Dedi menyadari adanya garis demarkasi antara urusan sipil dan militer.
“Rencana kebijakan ini menunjukkan sikap inferioritas sipil terhadap militer yang dalam tahap tertentu berbahaya bagi kehidupan sipil dan demokrasi,” jelas Ardi.
Dia menuturkan, pelibatan TNI dalam pembinaan “siswa nakal” juga tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi TNI akibat perilaku kekerasan anggota TNI di ranah sipil.
Baca juga:
“Selain itu, mereka yang dianggap “siswa nakal” tersebut juga masih tergolong dalam usia “anak” yang dalam prinsip hak asasi manusia harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak yang jauh dari budaya kekerasan,” ungkap Ardi.
Dia memandang, pada saat yang bersamaan rencana kebijakan yang sedang disusun Dedi Mulyadi bermasalah secara hukum.
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang prinsip pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Dengan demikian, pendekatan militer yang coba digunakan oleh Gubernur Jawa Barat untuk mengatasi “siswa nakal” jelas mencederai semangat demokrasi dan jauh dari nilai-nilai hak asasi manusia,” ucap Ardi.
Dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencegah rencana kebijakan pelibatan TNI dalam pembinaan siswa nakal ini.
“Gubernur Dedi Mulyadi mesti menghentikan rencana kebijakan pelibatan TNI dalam pembinaan siswa nakal,” tutup Dedi. (Knu)
