Rencana BPN Terbitkan Sertifikat Tanah Elektronik Menuai Kritik Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bakal memberlakuan sertifikat tanah elektronik (sertifikat-el).

Rencana ini mendapatkan kritik dari Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PusaKo), Beni Kurnia Illahi. Ia menilai seharusnya pemerintah sebelum mengeluarkan Permen ART BPN Nomor 1 tahun 2021 tersebut, lebih dahulu melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Baca Juga

BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional

Sebelum pemerintah membentuk Permen ini, PP 24 tahun 1997 harus diperhatikan dulu. Karena sertifikat ini adalah dokumen hukum yang dikeluarkan oleh penyelenggara hukum.

"Sehingga sebisa mungkin dokumen itu dikeluarkan secara cetak dan ada catatannya secara resmi,” ujar Beni dalam diskusi online dengan tema “Sertifikat Tanah Ditarik, Apa Urgensinya?” yang digelar oleh Political and Public Policy Studies (P3S), Kamis (11/2).

Ia khawatir ketika hanya berlandaskan pada e-Sertifikat seperti yang diupayakan pemerintah saat ini, hak atas tanah oleh masyarakat akan mudah terabaikan.

Yang paling kentara adalah pada saat adanya konflik agraria antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan swasta. Bahkan, persoalan tersebut dibawa ke meja hijau.

Ketika masyarakat dimunculkan konflik agraria baik di antar masyarakat atau swasta, mereka tidak punya dokumen resmi secara tertulis yang bisa dibawa ke gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

"Bagaimana mungkin mereka bisa bawa dokumen sah ke pengadilan?” jelas Beni.

Pembangian sertifikat tanah. (Foto: setkab.go.id).
Pembangian sertifikat tanah. (Foto: setkab.go.id).

Apalagi kata Beni, sejauh ini masih marak terjadi konflik agraria di Indonesia. "Konflik agraria masih sangat tinggi,” sambungnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil blak-blakan mengungkap tujuan pemberlakuan sertifikat tanah elektronik (sertifikat-el).

Ia mengatakan, sertifikat-el bertujuan untuk mengunci ruang gerak mafia tanah di Indonesia. Dia mengungkapkan, saat ini Kementerian ATR/BPN cukup kesulitan untuk melacak para mafia tanah yang telah banyak merugikan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan terobosan dalam menutup ruang gerak komplotan mafia tanah di Indonesia. Salah satunya dengan melalui pemberlakuan sertifikat-el.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menerapkan sertifikat tanah elektronik secara bertahap. Untuk saat ini, uji coba dilakukan terhadap tanah yang masih terbatas di Jakarta dan Surabaya.

Rencana penerapan sertifikat tanah elektronik ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik.

Salah satu persiapan untuk itu adalah uji coba di tanah pemerintah dan gedung-gedung milik perusahaan besar. (Knu)

Baca Juga

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bikin Aturan Pemolisian Masyarakat Jadi Upaya Pencegahan Ekstremisme
Indonesia
Jokowi Bikin Aturan Pemolisian Masyarakat Jadi Upaya Pencegahan Ekstremisme

Peraturan Presiden ini juga menyoroti langkah khusus, yang harus dilaksanakan untuk Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE)

Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah
Indonesia
Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah

Instruksi Mendagri soal ancaman terhadap kepala daerah bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD. Sehingga bisa memakzulkan Kepala Daerah.

Rencana Prabowo Beli 15 Pesawat Bekas Eurofighter Thypoon Berpotensi Langgar UU
Indonesia
Rencana Prabowo Beli 15 Pesawat Bekas Eurofighter Thypoon Berpotensi Langgar UU

Dari aspek pemeliharaan, kondisi barang bekas tentu membuat biaya pemeliharaan sulit ditaksir

Ketua DPRD Kritik Anies tidak Adil Potong Tunjangan SKPD
Indonesia
Ketua DPRD Kritik Anies tidak Adil Potong Tunjangan SKPD

Lantaran ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap mendapatkan tunjangan penuh

Pemprov DKI Instruksikan Perusahaan Swasta Bayar Penuh THR ke Pegawai
Indonesia
Pemprov DKI Instruksikan Perusahaan Swasta Bayar Penuh THR ke Pegawai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta, perusahaan swasta di ibu kota untuk dapat membayar secara penuh tunjangan hari raya (THR) kepada pegawainya.

67 Ribu Warga Jakarta Dihukum Sanksi Sosial karena Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
67 Ribu Warga Jakarta Dihukum Sanksi Sosial karena Langgar Protokol Kesehatan

Tercatat ada 243.802 pelanggar yang diberikan tindakan selama 52 hari Operasi Yustisi Protokol Kesehatan yang digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Senin (6/7), Penumpang KRL Tembus 419 Ribu
Indonesia
Senin (6/7), Penumpang KRL Tembus 419 Ribu

"Volume pengguna KRL kemarin di Stasiun Bogor tercatat 19.452 orang, atau tumbuh 9% dibanding Senin pekan lalu," kata Anne

Anak Buah Anies Bantah Penataan Kampung Akuarium Langgar Perda RDTR
Indonesia
Anak Buah Anies Bantah Penataan Kampung Akuarium Langgar Perda RDTR

"Total kebutuhan anggaran sedang dihitung ulang oleh perencana karena ada perubahan kebutuhan termasuk pembangunan mushola," jelas Sarjoko.

Satgas Siap Pidanakan Warga Yang Gunakan Tes PCR Palsu Saat Bepergian
Indonesia
Satgas Siap Pidanakan Warga Yang Gunakan Tes PCR Palsu Saat Bepergian

Masyarakat agar menggunakan hasil tes resmi yang dikeluarkan lembaga kesehatan. Meskipun melakukan melakukan perjalanan domestik.

TNI AL Kerahkan 7 Kapal Cari Sriwijaya Air
Indonesia
TNI AL Kerahkan 7 Kapal Cari Sriwijaya Air

TNI AL juga menyiapkan Heli Nbell 412 EP HU 4205 di KRI Bontang yang posisinya bersandar dermaga JICT Jakarta, armada ini juga siap dukung Operasi SAR.