Rencana BPN Terbitkan Sertifikat Tanah Elektronik Menuai Kritik Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bakal memberlakuan sertifikat tanah elektronik (sertifikat-el).

Rencana ini mendapatkan kritik dari Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PusaKo), Beni Kurnia Illahi. Ia menilai seharusnya pemerintah sebelum mengeluarkan Permen ART BPN Nomor 1 tahun 2021 tersebut, lebih dahulu melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Baca Juga

BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional

Sebelum pemerintah membentuk Permen ini, PP 24 tahun 1997 harus diperhatikan dulu. Karena sertifikat ini adalah dokumen hukum yang dikeluarkan oleh penyelenggara hukum.

"Sehingga sebisa mungkin dokumen itu dikeluarkan secara cetak dan ada catatannya secara resmi,” ujar Beni dalam diskusi online dengan tema “Sertifikat Tanah Ditarik, Apa Urgensinya?” yang digelar oleh Political and Public Policy Studies (P3S), Kamis (11/2).

Ia khawatir ketika hanya berlandaskan pada e-Sertifikat seperti yang diupayakan pemerintah saat ini, hak atas tanah oleh masyarakat akan mudah terabaikan.

Yang paling kentara adalah pada saat adanya konflik agraria antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan swasta. Bahkan, persoalan tersebut dibawa ke meja hijau.

Ketika masyarakat dimunculkan konflik agraria baik di antar masyarakat atau swasta, mereka tidak punya dokumen resmi secara tertulis yang bisa dibawa ke gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

"Bagaimana mungkin mereka bisa bawa dokumen sah ke pengadilan?” jelas Beni.

Pembangian sertifikat tanah. (Foto: setkab.go.id).
Pembangian sertifikat tanah. (Foto: setkab.go.id).

Apalagi kata Beni, sejauh ini masih marak terjadi konflik agraria di Indonesia. "Konflik agraria masih sangat tinggi,” sambungnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil blak-blakan mengungkap tujuan pemberlakuan sertifikat tanah elektronik (sertifikat-el).

Ia mengatakan, sertifikat-el bertujuan untuk mengunci ruang gerak mafia tanah di Indonesia. Dia mengungkapkan, saat ini Kementerian ATR/BPN cukup kesulitan untuk melacak para mafia tanah yang telah banyak merugikan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan terobosan dalam menutup ruang gerak komplotan mafia tanah di Indonesia. Salah satunya dengan melalui pemberlakuan sertifikat-el.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menerapkan sertifikat tanah elektronik secara bertahap. Untuk saat ini, uji coba dilakukan terhadap tanah yang masih terbatas di Jakarta dan Surabaya.

Rencana penerapan sertifikat tanah elektronik ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik.

Salah satu persiapan untuk itu adalah uji coba di tanah pemerintah dan gedung-gedung milik perusahaan besar. (Knu)

Baca Juga

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Busyro Muqoddas Nilai Revisi UU KPK Hilangkan Karakter Lembaga Antirasuah
Indonesia
Busyro Muqoddas Nilai Revisi UU KPK Hilangkan Karakter Lembaga Antirasuah

Dalam waktu yang sama muncul bagan berupa gambar yang menampilkan penyidik senior Novel Baswedan

Polisi Ringkus Preman Viral yang Palak Sopir Truk di Jakut
Indonesia
Polisi Ringkus Preman Viral yang Palak Sopir Truk di Jakut

Berdasarkan keterangannya peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara atau tepatnya di depan PT Bogasari

Pelarangan WNA Masuk Indonesia Diperpanjang
Indonesia
Pelarangan WNA Masuk Indonesia Diperpanjang

Selama pembatasan tersebut pemerintah terus akan mendorong operasi yustisi

Ini Kronologi Bekas Kepala BPN Bali Bunuh Diri Pakai Pistol di Toilet Kejati
Indonesia
Ini Kronologi Bekas Kepala BPN Bali Bunuh Diri Pakai Pistol di Toilet Kejati

Tersangka korupsi bekas Kepala BPN Bali sebelum bunuh diri sempat salat magrib dan buka puasa sunah.

Tiga PNS Lolos Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI
Indonesia
Tiga PNS Lolos Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI

Kemendagri diminta untuk memilih salah satu dari yang terbaik

Aksi Koboi Jalanan di Serpong, Pelaku Todongkan Pistol ke Warga
Indonesia
Aksi Koboi Jalanan di Serpong, Pelaku Todongkan Pistol ke Warga

"Bukan perampokan. Masih kita dalami," kata Kapolsek Kelapa Dua, AKP Muharam Wibisono Adipradono

KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu diduga memperkenalkan penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

Sambil Wisata Kuliner, Saraswati Sarankan Trik-trik Ini untuk UMKM di Tangsel
Indonesia
Sambil Wisata Kuliner, Saraswati Sarankan Trik-trik Ini untuk UMKM di Tangsel

Rahayu Saraswati berpesan agar UKM dan UMKM tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Penimbun Bahan Pokok Ramadan Bakal Dibui 5 Tahun
Indonesia
Penimbun Bahan Pokok Ramadan Bakal Dibui 5 Tahun

Siapapun yang berani menimbun barang bakal dipidanakan 5 tahun penjara.

Stok Beras Nasional Dipastikan Aman Saat PPKM Darurat
Indonesia
Stok Beras Nasional Dipastikan Aman Saat PPKM Darurat

Kementerian Sosial bakal menyalurkan bantuan beras kepada KPM PKH dan BST sebesar 10 kilogram/KPM. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Perum Bulog yang tersebar di seluruh Tanah Air.