Rencana BPN Terbitkan Sertifikat Tanah Elektronik Menuai Kritik Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bakal memberlakuan sertifikat tanah elektronik (sertifikat-el).

Rencana ini mendapatkan kritik dari Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PusaKo), Beni Kurnia Illahi. Ia menilai seharusnya pemerintah sebelum mengeluarkan Permen ART BPN Nomor 1 tahun 2021 tersebut, lebih dahulu melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Baca Juga

BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional

Sebelum pemerintah membentuk Permen ini, PP 24 tahun 1997 harus diperhatikan dulu. Karena sertifikat ini adalah dokumen hukum yang dikeluarkan oleh penyelenggara hukum.

"Sehingga sebisa mungkin dokumen itu dikeluarkan secara cetak dan ada catatannya secara resmi,” ujar Beni dalam diskusi online dengan tema “Sertifikat Tanah Ditarik, Apa Urgensinya?” yang digelar oleh Political and Public Policy Studies (P3S), Kamis (11/2).

Ia khawatir ketika hanya berlandaskan pada e-Sertifikat seperti yang diupayakan pemerintah saat ini, hak atas tanah oleh masyarakat akan mudah terabaikan.

Yang paling kentara adalah pada saat adanya konflik agraria antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan swasta. Bahkan, persoalan tersebut dibawa ke meja hijau.

Ketika masyarakat dimunculkan konflik agraria baik di antar masyarakat atau swasta, mereka tidak punya dokumen resmi secara tertulis yang bisa dibawa ke gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

"Bagaimana mungkin mereka bisa bawa dokumen sah ke pengadilan?” jelas Beni.

Pembangian sertifikat tanah. (Foto: setkab.go.id).
Pembangian sertifikat tanah. (Foto: setkab.go.id).

Apalagi kata Beni, sejauh ini masih marak terjadi konflik agraria di Indonesia. "Konflik agraria masih sangat tinggi,” sambungnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil blak-blakan mengungkap tujuan pemberlakuan sertifikat tanah elektronik (sertifikat-el).

Ia mengatakan, sertifikat-el bertujuan untuk mengunci ruang gerak mafia tanah di Indonesia. Dia mengungkapkan, saat ini Kementerian ATR/BPN cukup kesulitan untuk melacak para mafia tanah yang telah banyak merugikan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan terobosan dalam menutup ruang gerak komplotan mafia tanah di Indonesia. Salah satunya dengan melalui pemberlakuan sertifikat-el.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menerapkan sertifikat tanah elektronik secara bertahap. Untuk saat ini, uji coba dilakukan terhadap tanah yang masih terbatas di Jakarta dan Surabaya.

Rencana penerapan sertifikat tanah elektronik ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik.

Salah satu persiapan untuk itu adalah uji coba di tanah pemerintah dan gedung-gedung milik perusahaan besar. (Knu)

Baca Juga

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panglima TNI Mudahkan Prajurit Ambil Pendidikan Dokter Spesialis
Indonesia
Panglima TNI Mudahkan Prajurit Ambil Pendidikan Dokter Spesialis

Panglima TNI meminta jajarannya menentukan rumah sakit yang akan ditunjuk untuk menampung para mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Vaksin Merah Putih Terus Diujicoba Biar Bisa Tangkal Varian Delta
Indonesia
Vaksin Merah Putih Terus Diujicoba Biar Bisa Tangkal Varian Delta

Unair memiliki teknologi untuk isolasi virus, sehingga mampu mengisolasi varian Delta untuk uji tantang.

Serikat Buruh Mengadu ke Gibran, Minta Jokowi Bikin Aturan JHT Pro Rakyat
Indonesia
Serikat Buruh Mengadu ke Gibran, Minta Jokowi Bikin Aturan JHT Pro Rakyat

Kedatangan mereka mengeluhkan aruran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Hampir 2.000 Hoaks Soal COVID-19 Bertebaran di Dunia Maya
Indonesia
Hampir 2.000 Hoaks Soal COVID-19 Bertebaran di Dunia Maya

Terrdapat sebanyak 1.991 isu hoaks COVID-19 pada 5.131 unggahan media sosial selama kurun waktu 23 Januari 2020 hingga 18 November 2021.

M Taufik Dikabarkan Digeser dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
M Taufik Dikabarkan Digeser dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Muhammad Taufik yang kini mengemban jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dikabarkan bakal digeser.

Terdampak COVID-19, Ratusan Koperasi di DIY Dapat Suntikan Dana Bantuan
Indonesia
Terdampak COVID-19, Ratusan Koperasi di DIY Dapat Suntikan Dana Bantuan

Selain koperasi, turut juga disalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 392 kalurahan (desa) dengan masing masing memperoleh minimal Rp 50 juta – 145 juta dengan total sebesar Rp 22,6 miliar.

Pulihkan Keuangan Negara, KPK Cari Aset Koruptor di Luar Negeri
Indonesia
Pulihkan Keuangan Negara, KPK Cari Aset Koruptor di Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus memulihkan keuangan negara yang dicuri para koruptor.

Masifkan Vaksinasi Merdeka, Kapolda Metro Harap Jakarta Cepat Kembali Bergairah
Indonesia
Masifkan Vaksinasi Merdeka, Kapolda Metro Harap Jakarta Cepat Kembali Bergairah

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di gerai 633.

Anggota Komisi III: Ditantang KKB, Densus 88 Malah Nyasar Tokoh Agama
Indonesia
Anggota Komisi III: Ditantang KKB, Densus 88 Malah Nyasar Tokoh Agama

“Hal ini penting dilakukan agar jangan terkesan Densus 88 yang pernah ditantang oleh organisasi teroris KKB Papua, malah sepertinya hanya menyasar mubalig muslim, tebang pilih dan cenderung menyudutkan umat Islam,” ujarnya.

Gugatan Yusril Ditolak MA, Fraksi Demokrat DPRD DKI Gelar Syukuran
Indonesia
Gugatan Yusril Ditolak MA, Fraksi Demokrat DPRD DKI Gelar Syukuran

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menggelar syukuran atas penolakan Mahkamah Agung (MA) atas Gugatan uji materi atau Judicial Review yang dilayangkan Yusril Ihza Mahendra dan mantan kader Partai Demokrat.