Rencana Anak Buah Anies UMKM Boleh Berjualan di Trotoar Masuk Tahap Kajian Ilustrasi pedagang kaki lima. Foto: Net

Merahputih.com - Pemprov DKI Jakarta berencana bakal memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk berjualan di trotoar jalan utama dengan menggunakan kios tanpa melanggar aturan.

Menjadikan trotoar sebagai tempat berjualan itu bisa dilakukan dan tertuang dalam Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2014.

"Trotoar kan hak pejalan kaki. Jadi kalau pejalan kaki sudah merasa tidak terganggu, di Permen PUPR 3/2014 menyebutkan bahwasanya boleh digunakan untuk PKL, tapi dengan ketentuan a, b, c, d, e, f, g. Selama itu dipenuhi tidak masalah," ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho, di Jakarta, Senin (31/8).

Baca Juga

NasDem: Trotoar Bukan Ekslusif Milik Pejalan Kaki

Hari menyebutkan rencana tersebut saat ini masih dalam tahap kajian. Nantinya, para pemilik aset trotoar akan memberikan rekomendasi dimana titik UMKM bisa berjualan.

"Kan asetnya ada banyak. Ada aset Bina Marga, MRT, Dinas SDA, Dinas Pertamanan, masing-masing pihak yang punya aset itu menyampaikan. Semua memberikan rekomendasi, nanti baru ditetapkan, baru dibuat. Selama rekomendasinya ok untuk dibuat jualan ya, kalau tidak, ya tidak bisa," jelas dia.

Terkait dengan kios untuk kepentingan berjualan tersebut, Hari mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci bentuk kiosnya seperti apa.

"Makanya nanti dilihat nanti modelnya seperti apa, bentuknya ini secara estetika itu nanti ada. Makanya nanti saat rekomendasi, itu akan keluar, anda buat itu harus a, b, c, d, e. Itu ada ketentuannya," ucapnya.

Para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di trotoar Pasar Senen, Jakarta Pusat
Ilustrasi: Suasana pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya di trotoar dan badan jalan. (ANTARA/Livia Kristianti)

Ketika ditanyakan mengenai jenis dagangan yang diperbolehkan dan tidak, Hari belum dapat menjelaskan lebih rinci jenis dagangan yang boleh berjualan di trotoar.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan dinyatakan bahwa Trotoar yang memiliki lebar lebih dari lima meter boleh dijadikan tempat berjualan.

Baca Juga

Awal Desember PKL di Trotoar Pasar Senen Direlokasi

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, sedikitnya ada delapan PKL yang akan ditempatkan di Jalan Sudirman-Thamrin. Namun, tentunya harus di titik trotoar yang lebih dari lima setengah meter dan tidak boleh menetap permanen.

"Model boks kotak ramah lingkungan. Itu tunggu peraturan Gubernur (Pergub) dan penetapan wali kota," tutupnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hampir 3 Ribu Personel Gabungan Jaga Demo Buruh di Gedung DPR/MPR
Indonesia
 UU BPJS Digugat Lantaran Kurangi Hak Para Pensiunan
Indonesia
UU BPJS Digugat Lantaran Kurangi Hak Para Pensiunan

Dia merasa keberatan apabila tunjangan yang diterima sama besarnya dengan apa yang didapat oleh pegawai swasta ataupun PNS yang golongan kepangkatan lebih rendah dari dirinya.

KPK Ogah Disebut Gagal Tangkap Harun Masiku
Indonesia
KPK Ogah Disebut Gagal Tangkap Harun Masiku

Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura

Hukuman Bagi Pelanggar CFD, Pungut Sampah hingga Nyapu Jalanan
Indonesia
Hukuman Bagi Pelanggar CFD, Pungut Sampah hingga Nyapu Jalanan

"Rata-rata yang kena ini tidak bermasker. Komunitas olahraga kita larang berkerumun, sebab hanya boleh olahraga mandiri saja," ujarnya

Rawan Pencurian, Gibran Ronda Malam Keliling Kampung Pukul Kentungan
Indonesia
Rawan Pencurian, Gibran Ronda Malam Keliling Kampung Pukul Kentungan

Kegiatan ronda malam dengan melakukan jalan kaki keliling kampung dengan memukul kentungan.

 Wacana Presiden Tiga Periode Berpotensi Ciptakan Pemerintahan Otoriter
Indonesia
Wacana Presiden Tiga Periode Berpotensi Ciptakan Pemerintahan Otoriter

"Maunya kembali ke zaman Orba lagi. Kalau tiga periode, 15 tahun (presiden berkuasa) nanti bisa ke arah otorirer dan diktator," kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/12).

PKS Solo Curiga Ada yang Organisir Pengumpulan KTP untuk Pasangan Bajo
Indonesia
PKS Solo Curiga Ada yang Organisir Pengumpulan KTP untuk Pasangan Bajo

Bajo menjadi penantang utama pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang diusung PDIP serta didukung Gerindra, PAN, Golkar, dan PSI.

 Pengrusakan Musala Bukti Intoleransi di Indonesia Bukan Omong Kosong
Indonesia
Pengrusakan Musala Bukti Intoleransi di Indonesia Bukan Omong Kosong

Nanang melanjutkan, beribadah adalah hak yang dijamin konstitusi. Menurut dia, tidak perlu meminta izin warga lain untuk bisa beribadah.

Bandara Husein Bandung Kembali Beroperasi
Indonesia
Bandara Husein Bandung Kembali Beroperasi

Sejak tidak beroperasinya sejumlah rute pesawat jet ke Kota Bandung sejak Juli 2019 lalu, aktivitas pariwisata di Kota Bandung nampak menurun.

Kecepatan Setara Motor, Penindakan GrabWheels Dinilai Tepat
Indonesia
Kecepatan Setara Motor, Penindakan GrabWheels Dinilai Tepat

Kecepatan otoped listrik bisa mencapai 30 km/ jam yang hampir setara dengan kecepatan sepeda motor.