Relawan Jokowi Laporkan Pelapor Gibran ke Polda Metro Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Relawan Jokowi Mania (JoMan) resmi melaporkan seorang dosen UB ke Polda Metro Jaya.

Mereka melaporkan UB atas dugaan fitnah terhadap kedua anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Laporan ini telah teregistrasi dengan Nomor: LP/B/239/I/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 14 Januari 2022.

Baca Juga:

Gibran Imbau Relawan Jokowi Tidak Polisikan Ubedilah Badrun

Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer meminta UB untuk segera meminta maaf jika ingin laporan tersebut dicabut.

"Kami sekali lagi minta (UB) minta maaf ke publik baru kita cabut laporannya," kata Ebenezer kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (14/1)

Ebenezer mengklaim telah menyerahkan sejumlah barang bukti. Beberapa barang bukti itu salah satunya rekaman video.

"Pertama rekaman video kemudian durasi saat dia sampaikan, dan itu jadi bukti, kami sampaikan ke penyidik," tuturnya.

Baca Juga:

Tinjau Progres Program Solo Smart City, Kakorlantas Polri Temui Gibran

Ebenezer mengklaim laporan ini dilayangkan atas inisiatif sendiri.

Dia menegaskan membuat laporan tersebut tanpa lebih dulu berkomunikasi dengan Gibran ataupun Kaesang.

"Semua yang namanya kritik dan laporan berbasis data saya mendukung. Apalagi saya satu-satunya aktivis yang punya komitmen namanya korupsi harus dihukum mati," katanya.

Laporan ini buntut tindakan UB yang melaporkan Gibran dan Kaesang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Atas laporan tersebut, Gibran mengaku siap mengikuti proses hukum.

Ia juga menyatakan siap menjalani proses hukum jika terbukti melakukan pelanggaran. (Knu)

Baca Juga:

Piala Dunia U-20 di Solo, Gibran Targetkan Pemindahan Selter PKL Selesai Tahun Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Beberkan Keuntungan Pasien COVID-19 Jika Dirawat di Isolasi Terpusat
Indonesia
Pendapatan Per Kapita Kembali Naik, Gaya Hidup dan Belanja Berubah
Indonesia
Pendapatan Per Kapita Kembali Naik, Gaya Hidup dan Belanja Berubah

Bank Indonesia memperkirakan jika income per kapita masyarakat mencapai USD 4.000 , masyarakat middle income class akan semakin banyak.

Survei Capres SMRC: Prabowo Menurun, Ganjar dan Anies Menguat
Indonesia
Survei Capres SMRC: Prabowo Menurun, Ganjar dan Anies Menguat

Dukungan publik pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi presiden mengalami penurunan.

Pesan Anggota DPR untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2021
Indonesia
Pesan Anggota DPR untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2021

"Saya harapkan semua atlet yang bertanding dalam SEA Games kali ini konsisten tampil terbaik sehingga bisa menambah perolehan mendali keseluruhan untuk Indonesia," kata Bramantyo

Seabad NU, Menuju Kebangkitan Baru
Indonesia
Seabad NU, Menuju Kebangkitan Baru

Dalam peringatan satu abad NU tersebut, dia menyampaikan bahwa pihaknya mengusung tema "Mendigdayakan NU, Menjemput Abad Kedua, Menuju Kebangkitan Baru".

Polemik JHT, Serikat Pekerja Diminta untuk Uji Materi UU Jaminan Sosial
Indonesia
Polemik JHT, Serikat Pekerja Diminta untuk Uji Materi UU Jaminan Sosial

Permenker 2/2022 sudah sesuai dengan Pasal 35 dan 37 UU SJSN junto PP No 46 Tahun 2015.

Dibahas 3 Periode, Naskah Akademik Revisi UU BUMN Diklaim Sudah Rampung
Indonesia
Dibahas 3 Periode, Naskah Akademik Revisi UU BUMN Diklaim Sudah Rampung

Komisi VI DPR RI optimistis RUU yang sempat molor selama 3 periode itu bisa lolos jadi inisiatif DPR.

Jadwal Vaksinasi di QBIG BSD City dan MaxxBox Lippo Village
Indonesia
Jadwal Vaksinasi di QBIG BSD City dan MaxxBox Lippo Village

QBIG BSD City dan MaxxBox Lippo Village mengadakan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat Tangerang.

57 Pegawai KPK Dipecat Tak Dapat Pesangon dan Uang Pensiun
Indonesia
57 Pegawai KPK Dipecat Tak Dapat Pesangon dan Uang Pensiun

Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lulus tes wawasan kebangsaan dipecat tanpa ada pesangon dan dana pensiun.

KSPSI Kawal UU Ciptaker hingga JHT Agar Berpihak kepada Kelompok Pekerja
Indonesia
KSPSI Kawal UU Ciptaker hingga JHT Agar Berpihak kepada Kelompok Pekerja

"Aturan (JHT) ini membuat kita mules membacanya dan mungkin pingsan bila diterapkan. Karena dana tersebut baru bisa cair setelah pekerja berusia 56 tahun walau pekerja di PHK misalnya masih 10 tahun lagi menuju usia pensiun," imbuh Jumhur.