Relasi Kuasa Jadi Latar Belakang Kekerasan di Dalam Perusahaan Kekerasan pada perempuan. (Foto: Pixabay)

MerahPutih.com - Kasus dugaan penganiayaan atau kekerasan di dunia kerja masih terus terjadi, terutama korbannya kebanyakan adalah adalah perempuan. Seperti yang dialami ES (27), yang diduga dianiaya oleh rekan kantornya seorang laki-laki di Bogor, Jawa Barat.

Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan, tindak pidana penganiayaan di dunia kerja dapat dilaporkan kepada polisi dan melalui proses hukum.

Baca Juga:

Komnas Perempuan Catat Angka Kekerasan Seksual di Jabar Capai 1.011 Kasus

Ia mengatakan, mengatakam kekerasan di dunia kerja, harus ada pengaturan kerja tanpa kekerasan di lingkungan kerja, mengingat setiap orang memiliki latar belakang berbeda. Hal ini karena perbedaan pendidikan dan pengetahuan antara perempuan dan laki-laki potensial akan menimbulkan ketimpangan berbasis gender.

"Yaitu, apabila laki-laki menganggap dirinya lebih berpengetahuan atau berpendidikan lebih tinggi dan karena itu seharusnya dirinya yang menjadi pemimpin atau seharusnya diutamakan oleh perusahaan," kata Theresia dalam keteranganya, Jumat (15/4).

Ia berharap, agar pihak perusahaan mana pun, tidak terkecuali BUMN dapat secara bijak menempatkan diri sebagai mediator dan tidak melakukan tekanan apapun terhadap korban.

"Jika sudah dilaporkan, maka harus segera diprosesnya kasusnya di kepolisian, dan tanyakan perkembangannya" ujarnya.

Aktivis perburuhan Dela Feby Situmorang mengatakan, kekerasan berbasis gender yang terjadi di dalam perusahaan, dilatarbelakangi sesama relasi kuasa, karena satu level pekerjaan dengan menggunakan kuasa sebagai laki-laki untuk menganiaya rekan kerja perempuan.

Ia mendorong, perempuan yang menjadi korban harus berani melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Dan perusahaan harus menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap pelaku.

"Perusahaan harus mendukung proses pidana di kepolisian. Untuk memastikan tindakan serupa tidak terulang, Dela mengatakan harus ada tata tertib/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama mencegah kekerasan berbasis gender," katanya.

Selain itu, pengawas ketenagakerjaan harus turun mengawasi perusahaan melakukan pencegahan dan penindakan untuk pelaku dan desak perusahaan untuk melaporkan segera tindak kekerasan berbasis gender pada aparat.

"Korban pun, bisa mengadukan kasus tersebut ke Komnas Perempuan. agar Komnas Perempuan bisa mengeluarkan rekomendasi dan rujuk korban untuk dapat pendampingan hukum," ujar Dela.

Sementara itu kuasa hukum korban, Faksi Septian Mahargita mengatakan, sudah dilakukan mediasi namun tidak menghasilkan kesepakatan, karena ada dugaan perwakilan perusahaan melakukan penekanan psikis dan intimidasi.

"Klien kami yang sedang mengalami trauma menjadi down kembali. Perwakilan perusahaan sempat melontarkan kalimat-kalimat yang tidak selayaknya diucapkan serta melakukan pengancaman terhadap korban. Oleh karenanya kami mendorong pihak kepolisian untuk tetap menjalankan proses hukumnya sesuai prosedur yang ada," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Komnas Perempuan Sebut Banyak Anggapan Salah soal Pelecehan Seksual

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Batik Air Jemput WNI di Afghanistan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Batik Air Jemput WNI di Afghanistan

Menteri Luar Negeri RI melalui media sosial twitternya pada 20 Agustus 2021, menginformasikan bahwa pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul.

Warga Diminta Tetap Pakai Masker Saat Pakai Ojol
Indonesia
Warga Diminta Tetap Pakai Masker Saat Pakai Ojol

Sejauh ini pengawasan penggunaan masker oleh petugas dishub hanya dilakukan di sejumlah terminal bus

Awal Tahun, Anies Pamer JPO Karet yang Sebentar Lagi Jadi
Indonesia
Awal Tahun, Anies Pamer JPO Karet yang Sebentar Lagi Jadi

Anies memperlihatkan beberapa fasilitas yang ada di sana

Airin dan Sahroni Hadir di Pertemuan Paloh-Airlangga, Duet Pilgub DKI?
Indonesia
Airin dan Sahroni Hadir di Pertemuan Paloh-Airlangga, Duet Pilgub DKI?

Dalame pertemuan itu, hadir Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Apakah ada bahasan terkait duet di Pilgub DKI?

KPK Sampaikan Masukan Soal Penyaluran BPUM UMKM
Indonesia
KPK Sampaikan Masukan Soal Penyaluran BPUM UMKM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan masukan terkait penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

[HOAKS atau FAKTA]: MK Bahas Jokowi 3 Periode
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: MK Bahas Jokowi 3 Periode

Pada video tersebut, wacana tersebut dinarasikan sudah masuk ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tahap uji materi.

KPK Pastikan Lili Pintauli Kooperatif Hadapi Laporan Etik MotoGP Mandalika
Indonesia
KPK Pastikan Lili Pintauli Kooperatif Hadapi Laporan Etik MotoGP Mandalika

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menegaskan pihaknya memastikan Lili Pintauli akan kooperatif dalam menghadapi laporan tersebut.

Namanya Dicatut Praktik Penipuan, Wali Kota Eri Minta Warga Surabaya Waspada
Indonesia
Namanya Dicatut Praktik Penipuan, Wali Kota Eri Minta Warga Surabaya Waspada

"Waspada penipuan, permintaan dana sumbangan dan nomer rekening dengan mengirim pesan melalui WhatsApp, Facebook, Instagran dan sosial media lainnya atas nama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi," tulis Eri

Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan DPRD Pakai Dana BTT Rp 84 Miliar Percepat Vaksinasi
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan DPRD Pakai Dana BTT Rp 84 Miliar Percepat Vaksinasi

- DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk mempercepat vaksinasi seluruh warga dengan memanfaatkan Biaya Tak Terduga di APBD tahun 2021 yang saat ini tersisa Rp 84,76 miliar.

Dongkrak Omzet UMKM, Pemkab Sleman Gelar Pameran Usaha Mikro
Indonesia
Dongkrak Omzet UMKM, Pemkab Sleman Gelar Pameran Usaha Mikro

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu meningkatkan omzet pendapatan para UMKM.