Image
Author by : Nasir Jamil politikus PKS (Foto: Pksnusantara.blogspot.com)

Anggota Komisi III Partai Keadilan Sejatera (PKS) Muhammad  Nasir Jamil menilai tugas utama dari TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, karena rencana KPK merekrut TNI sebagai penyidik dinilai bertentangan dengan tugas utama prajurit TNI.

"Menurut saya, wacana menjadikan TNI sebagai penyidik di KPK sebaiknya ditiadakan," katanya baru-baru ini.

Nasir menambahkan, salah satu agenda reformasi adalah mengamanatkan TNI untuk kembali ke barak dan menjauhi dinamika kehidupan politik praktis. Meski TNI mempunyai kemampuan untuk melakukan penyidikan, ia tetap bersikukuh bahwa TNI belum dibutuhkan sebagai penyidik di KPK.

"Karena polisi masih ada, saat ini belum dibutuhkan penyidik dari militer," tandas Nasir.

Image
Author by : Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi kata sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional XI Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS) di M

Bekas Ketua Umum DPP Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menentang keras rencana KPK yang akan merekrut perwira tinggi TNI untuk duduk dalam jabatan Sekretaris Jendera (Sekjen) KPK. Pria yang akrab disapa JK juga menolak rencana KPK yang akan merekrut TNI sebagai penyidik.

"Undang-undang berbunyi penyidik hanya berasal dari polisi dan kejaksaan, tidak dari TNI," kata JK di Istana Wapres belum lama ini.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menambahkan, sesuai dengan Undang-Undang TNI dapat berkiprah di 10 instansi, semisal di Kamentrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Lemhanas dan beberapa instansi.

JK juga menjelaskan untuk bisa bekerja di Sekretariat Wakil Presiden (Wapres) prajurit TNI tidak boleh aktif, hal serupa juga berlaku jika ada perwira tinggi (pati) TNI yang mau menduduki jabatan Sekjen KPK.

"Kalau jadi Sekjen ya tentara aktif tidak boleh dong," tandas JK.

Image
Author by : Penggiat HAM dan Demokrasi,Koordinator KontraS Haris Azhar (tengah) bersama Ketua umum Keastuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (k

Sejumlah aktivis penggiat HAM, mulai dari KontraS dan Setara Institute sepakat menolak renacana KPK merekrut sejumlah penyidik berlatarbelakang prajurit TNI. Salah satu pihak yang bersuara keras adalah bekas aktivis KontraS Usman Hamid.

Usman menilai tugas utama dari TNI adalah menjaga pertahanan negara. Menurutnya fungsi utama TNI bukan sebagai lembaga penegak hukum.

"Dia (tentara_red) alat pertahanan dan bukan penegak hukum," kata Usman di KontraS baru-baru ini.

Usman melanjutkan wacana rekruitmen penyidik TNI dalam KPK adalah isu sesaat.

"Itu kan emosi sesaat," tandas Usman

Kabar santer yang beredar rencana KPK merekrut penyidik dari TNI dipicu dari kriminalisasi Polri terhadap penyidik senior KPK Kompol Novel Baswedan. Novel dikriminalisasi lantaran menangani kasus-kasus besar korupsi. Saat ini Noel tengah menangani dugaan korupsi yang dilakukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan.

Image
Author by : Ketua Komisi I DPR RI Tubagus hasanuddin (antara foto)

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI Tb. Hasanuddin menolak tegas rencana KPK merekrut kalangan TNI sebagai penyidik. Sebab jika hal tersebut terealisir maka berpotensi kuat menimbulkan gesekan kuat antara Korps Polri dan TNI.

"Saya khawatir hal ini hanya akan memperuncing ketegangan antara KPK dan Polri," kata purnawirawan jenderal bintang dua, Sabtu (9/5).

Politikus PDIP itu mempertanyakan apa alasan KPK merekrut penyidik dari TNI. Sebab tugas utama TNI adalah menjaga pertahanan negara, bukan sebagai lembaga penegak hukum.

"Mengapa tidak dari Polri dan kejaksaan saja," tandas Hasanuddin. (bhd)


Bahaudin Marcopolo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH