Rekrut Novel Baswedan Cs di Bareskrim, Kapolri Sebut Jokowi Setuju Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, terkait solusi polemik 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sigit siap merekrut 56 pegawai itu untuk menjadi pegawai di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bareskrim.

"Kami telah berkirim surat ke Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang tidak lulus melaksanakan tes TWK itu, untuk bisa kita tarik, untuk kita rekrut jadi ASN Polri, di Bareskrim, khususnya di Direktorat Tipikor," ujar Sigit di Papua, Selasa (28/9).

Baca Juga:

KPK Dinilai Makin Garang dan Kuat Tanpa Novel Baswedan Cs

Sigit telah mendapatkan respons balik dari Setneg, yang intinya mendapatkan lampu hijau untuk lanjut.

Menurut Listyo, Korps Bhayangkara melihat rekam jejak dan pengalaman pegawai KPK tersebut yang memiliki kemampuan di bidang pemberantasan korupsi. Terutama di bidang organisasi Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jayapura, Papua, Kamis (26/8). (Foto: MP/Humas Polri)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jayapura, Papua, Kamis (26/8). (Foto: MP/Humas Polri)

Sehingga, kata dia, hal itu bermanfaat untuk memperkuat Polri sebagai institusi.

"Beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," ujar mantan Kabareskrim tersebut.

Baca Juga:

BEM SI Ultimatum Jokowi Segera Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN

Sebagai informasi, KPK telah memutuskan untuk memberhentikan 57 pegawai gagal melewati tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status jadi ASN per 30 September 2021.

Dari 57 pegawai itu termasuk sejumlah penyidik andalan seperti Yudi Purnomo yang juga Ketua Wadah Pegawai KPK, eks anggota Polri Novel Baswedan, Harun al Rasyid yang dijuluki "Raja OTT", dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko yang diketahui juga akan masuk masa pensiun.

Kini, keputusan KPK itu memicu polemik hingga kritikan dari elemen masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Dukung Novel Baswedan Cs, Sejumlah Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Genjot Program PEN 2022 Rp 414,1 Triliun di Awal Tahun
Indonesia
Pemerintah Genjot Program PEN 2022 Rp 414,1 Triliun di Awal Tahun

Pada awal 2022, pemerintah akan melakukan front loading beberapa Program PEN 2022 atau akselerasi belanja di kuartal I dan II tahun ini.

Keputusan Korps Marinir Dipimpin Jenderal Bintang Tiga di Tangan Jokowi
Indonesia
Keputusan Korps Marinir Dipimpin Jenderal Bintang Tiga di Tangan Jokowi

Saat ini, Korps Marinir TNI AL dikomandoi oleh Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono

Status Tersangka Pelapor Korupsi Nurhayati Resmi Dicabut
Indonesia
Status Tersangka Pelapor Korupsi Nurhayati Resmi Dicabut

Polres Cirebon Kota menyerahkan tahap II untuk kasus Nurhayati, sehingga Kejari Kabupaten Cirebon, bisa melakukan penghentian kasus tersebut.

Oknum Anggota Polres Wonogiri Ditembak karena Melawan saat Ditangkap
Indonesia
Oknum Anggota Polres Wonogiri Ditembak karena Melawan saat Ditangkap

Oknum anggota Polres Wonogiri, Jawa Tengah berinisial PS (26) ditembak oleh anggota Resmob Polresta Surakarta, Selasa (19/4).

Polisi Pantau Residivis Saat Gelaran MotoGP
Indonesia
Polisi Pantau Residivis Saat Gelaran MotoGP

Selain pemetaan, Polisi juga akan menerjunkan tim berantas pelaku kejahatan andalan Polda NTB, yakni Tim Puma.

Harta Prabowo Meningkat Rp 75 Miliar Lebih Sejak Jadi Pembantu Jokowi
Indonesia
Harta Prabowo Meningkat Rp 75 Miliar Lebih Sejak Jadi Pembantu Jokowi

Harta Prabowo terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak

Presiden Ukraina Tuntut Dihapusnya Hak Veto Rusia, Singgung Tanda-tanda Genosida
Dunia
Presiden Ukraina Tuntut Dihapusnya Hak Veto Rusia, Singgung Tanda-tanda Genosida

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Minggu (27/2) mendesak dunia untuk menghapus hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB dan mengatakan tindakan Rusia mendekati "genosida".

Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik
Indonesia
Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

"Dua periode pemerintahan Pak SBY, Partai Golkar selalu menjadi bagian dari koalisi pemerintah," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Selasa (10/5).

KPK Selidiki Transaksi Perbankan Dugaan Suap Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Selidiki Transaksi Perbankan Dugaan Suap Azis Syamsuddin

KPK telah menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka

Polda Metro Buka Gerai Vaksinasi Booster di GBK sampai Lebaran
Indonesia
Polda Metro Buka Gerai Vaksinasi Booster di GBK sampai Lebaran

Polda Metro Jaya membuka gerai vaksinasi booster di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4).