Rekomendasi Sawit Jadi Tanaman Hutan Dinilai Jadi Modus Legal Deforestasi Ilustrasi - Kawasan perkebunan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (ANTARA FOTO/SEPTIANDA PERDANA)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengkritik upaya Fakultas Kehutanan IPB University dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang menggagas karya akademik dan merekomendasikan kelapa sawit sebagai tanaman hutan.

"Kami tidak tahu apa motifnya, tapi ini akan menjadi gagasan akademik paling kontroversial untuk dikaji lebih jauh oleh kita semua, atau memang IPB sekadar ingin menguji nalar publik," kata Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin, Kamis (3/1).

"Bagi saya, hutan harus diidentifikasi sebagai sebuah ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati," sambungnya.

Baca Juga:

Indonesia Mulai Uji Coba Pertama Kali Bensin Sawit

Menurut Sultan, upaya pengalihan status sawit sebagai komoditas perkebunan menjadi hasil hutan merupakan pintu masuk legal bagi modus deforestasi di Indonesia. Jika ini benar terjadi, Indonesia akan dikucilkan dunia internasional.

"Sebagai perguruan tinggi pertanian, Fakultas Kehutanan IPB seharusnya berperan sebagai inkubator forestri dalam upaya perlindungan terhadap ekosistem hutan dan peningkatan produktivitas hasil hutan Indonesia," ujarnya.

Sultan mengakui bahwa sawit berperan besar pada neraca perdagangan. Namun, tidak dengan mengekspansi ke kawasan hutan. Menurutnya, lahan sawit sudah sangat luas, tapi produktivitasnya masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia.

"Era ekstensifikasi sudah tidak relevan dengan kemajuan teknologi pertanian," ungkapnya.

Baca Juga:

Miliki Kerangkeng untuk Tahan Pekerja Sawit, Bupati Langkat Bisa Diseret ke Pengadilan

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menyarankan agar IPB mencari solusi bagi pemulihan hutan dan gambut. Selain itu, IPB juga diminta melakukan inovasi diversifikasi produk sejenis CPO dari komoditas selain sawit, bukan justru menjustifikasi pelaku usaha sawit untuk mengganggu biodiversitas dalam ekosistem hutan.

"Sangat berbahaya jika keilmiahan, objektivitas dan rasionalitas kampus terkooptasi oleh orientasi bisnis pelaku usaha yang tidak peduli dengan masa depan lingkungan hidup dengan alasan pembelaan terhadap diskriminasi sawit," tegasnya.

Apalagi, lanjut Sultan, selama ini industri perkebunan sawit sudah terlalu banyak mendiskriminasi fauna dan flora endemik dilindungi di Kalimantan, Sumatera dan, Papua.

"Sebentar lagi primata orang utan di Kalimantan mungkin akan punah," pungkasnya.

Dikutip dari laman resmi majalah sawit Indonesia, Kamis (27/1), naskah akademik rekomendasi perubahan status sawit menjadi tanaman hutan digagas sejak Oktober 2021. Naskah akademik ini terbit sebagai respons terhadap perlakuan diskriminatif (crop apartheid) oleh beberapa pihak terhadap tanaman kelapa sawit. (Pon)

Baca Juga:

Harga Minyak Goreng Melambung, Kadin Dukung Dana Pungutan Ekspor Sawit Dipakai Subsidi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Proyek dan Lelang Jabatan
Indonesia
Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Proyek dan Lelang Jabatan

Saat ini tim satgas KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

Kapolda Metro Jaya Rombak Posisi Perwira Menengah
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Rombak Posisi Perwira Menengah

Rotasi tersebut tertuang dalam surat telegram dengan nomor ST/198/V/KEP/2022 yang ditandatangani Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Hendro Pandowo

1.501 Warga Kembali Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari
Indonesia
1.501 Warga Kembali Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari

Pemerintah memperbarui data terkait kasus Corona di Indonesia. Hari ini dilaporkan ada tambahan 1.501 kasus positif COVID-19 di Indonesia.

Kementan Klaim Stok Daging Sapi Lebihi Kebutuhan
Indonesia
Kementan Klaim Stok Daging Sapi Lebihi Kebutuhan

Ketersediaan daging sapi yang saat ini 234 ribu ton daging sapi lokal, sementara kebutuhan tertinggi daging sapi di masyarakat hanya sampai 202 ribu ton.

Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat
Indonesia
Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat

Pengamat politik Lucius Karus menilai klaim data infrastruktur dan tudingan pemilu 2024 curang, justru akan merugikan Partai Demokrat secara elektoral.

DPR Nilai Wacana Kenaikan Biaya Perjalanan Haji Rugikan Jemaah
Indonesia
DPR Nilai Wacana Kenaikan Biaya Perjalanan Haji Rugikan Jemaah

Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 2023 terus mengundang sorotan.

Tahun Lalu 3, Kebakaran Pertama Kilang Minyak Pertamina 2022 Landa Balikpapan
Indonesia
Tahun Lalu 3, Kebakaran Pertama Kilang Minyak Pertamina 2022 Landa Balikpapan

Pertamina mengalami tiga kasus kebakaran kilang minyak sepanjang 2021.

Airlangga Minta G20 Dorong Upaya Peningkatan di Sektor Industri
Indonesia
Airlangga Minta G20 Dorong Upaya Peningkatan di Sektor Industri

Sektor perdagangan, investasi, dan industri merupakan motor penggerak perekonomian nasional suatu negara dalam masa menghadapi kondisi pandemi COVID-19.

Tekanan Inflasi Pada Juni dan September 2022 Diprediksi Menurun
Indonesia
Tekanan Inflasi Pada Juni dan September 2022 Diprediksi Menurun

Indeks Penjualan Riil (IPR) April 2022 sebesar 219,3 atau tumbuh 6,8 persen (mtm) yang lebih tinggi dibanding peningkatan 2,6 persen (mtm) pada bulan sebelumnya.

Anggota Korem Soloraya Beserta Keluarganya Diminta Bijak Bermedsos
Indonesia
Anggota Korem Soloraya Beserta Keluarganya Diminta Bijak Bermedsos

Sikap bijak ini sangat penting untuk menghindari adanya kasus yang dapat mencemarkan nama baik kesatuan TNI