Rekomendasi Bank Dunia Agar Ekonomi Indonesia Segera Pulih Bank Dunia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Bank Dunia melalui laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Boosting The Recovery merekomendasikan empat kebijakan untuk mendorong pemulihan sehingga Indonesia mampu bangkit dari dampak krisis pandemi COVID-19.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menyatakan, pandemi dalam satu tahun terakhir, menyebabkan dunia mengalami resesi mencapai 3 persen termasuk Indonesia meski di level yang lebih kecil.

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Sinyal Pemulihan Ekonomi Terus Menguat

"Resesi Indonesia lebih kecil daripada tingkat dunia, tapi jutaan orang kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan sehingga sekitar 3 juta orang jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan," ujarnya di Jakarta, Kamis (17/6).

Ia mengatakan, respons kebijakan dari pemerintah Indonesia berhasil menghindari outcome ekonomi dan sosial yang lebih buruk.

Meski demikian, Kahkonen menegaskan, pemerintah masih memerlukan kebijakan-kebijakan lain dalam rangka mendorong pemulihan yang lebih cepat, salah satunya melalui empat rekomendasi dari Bank Dunia.

Rekomendasi pertama adalah keteguhan pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19 karena akan mampu mengakhiri krisis kesehatan sekaligus ekonomi.

Hal itu dapat dilakukan dengan akselerasi vaksinasi, memastikan kapasitas untuk testing dan tracing tercukupi dengan baik, serta upaya untuk membatasi mobilitas masyarakat.

Rekomendasi kedua adalah menjaga kebijakan moneter serta menstimulasi kredit untuk terus bertumbuh dengan cara mengelola proses keuangan eksternal.

"Kemudian beberapa program memberikan dukungan seperti subsidi dan suku bunga ini juga bisa digunakan untuk terus mendorong kredit," ujarnya.

Rekomendasi ketiga adalah memberikan dukungan fiskal dalam jangka pendek dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal di jangka menengah.

Ia menjelaskan, strategi fiskal jangka menengah akan memberikan ruang fiskal dan meningkatkan rasa percaya para investor.

"Kita juga perlu terus mendukung rumah tangga miskin dan rentan serta firma-firma kecil sehingga pemulihan bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Rekomendasi terakhir yakni peningkatan penciptaan lapangan kerja produktif baik bagi perempuan maupun laki laki.

"Pandemi memberikan tantangan lapangan pekerjaan bagi Indonesia namun di masa krisis kita punya peluang untuk mereformasi dan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Beras bulog.(Foto: Antara)
Beras bulog.(Foto: Antara)

Terkait Ekonom Utama Bank Dunia menjelaskan peningkatan produktivitas saja tidak cukup sehingga keterampilan para calon tenaga kerja juga harus dikembangkan. Pengembangan keterampilan terhadap calon tenaga kerja dapat dilakukan melalui pengelolaan sistem pendidikan yang baik.

"Itu bisa menghasilkan talenta-talenta atau angkatan kerja yang memiliki keterampilan sesuai standar industri," tegasnya.

Pilar keempat adalah memasukkan lebih banyak peran perempuan dalam angkatan kerja sehingga mempersempit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

"Kita mengestimasikan Indonesia bisa meningkatkan lapangan kerja itu sebesar 59 persen pada 2025 dan bisa ada peningkatan pertumbuhan signifikan dengan adanya partisipasi perempuan," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Kawal Pemulihan Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja
Indonesia
Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja

Tuntutan buruh adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tanpa syarat, tidak menghilangkan Upah Minimum Sektoral, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada "outsourcing" seumur hidup.

Unesa Kembangkan Kamus Signalog Buat Difabel
Indonesia
Unesa Kembangkan Kamus Signalog Buat Difabel

Ada sisi yang menarik dari kamus ini, yakni dilengkapi 26 petunjuk tangan. Dan petunjuk ini akan berguna saat menyampaikan bahasa isyarat tersebut.

Kalangan Industri Dukung Komitmen Pemerintah untuk Penggunaan Energi Terbarukan
Indonesia
Kalangan Industri Dukung Komitmen Pemerintah untuk Penggunaan Energi Terbarukan

Kementerian Enegeri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah berkomitmen untuk penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2030, serta 31% pada 2050.

DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke
Indonesia
DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke

"Harus ditindak tegas ya. Kalau sudah ada surat rekontek (rekomendasi teknis) bongkar, ya harus dibongkar lah," tegas Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik

Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI
Indonesia
Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI

TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis

Waspadai Konflik Terjadi Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak
Indonesia
Waspadai Konflik Terjadi Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak

Polri mewaspadai beberapa daerah rawan konflik yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat
Indonesia
DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

Pelaksanaan rapat paripurna tidak seharusnya dipercepat

Respons Kubu Juliari Soal Kesaksian Sopir Matheus Joko
Indonesia
Respons Kubu Juliari Soal Kesaksian Sopir Matheus Joko

Maqdir menjelaskan, keterangan saksi sampai sejauh ini dugaan uang suap tersebut hanya berputar atau sampai di Matheus Joko Santoso (MJS).

PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam
Indonesia
PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam

LBM PBNU mengangkat ilustrasi pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi bukan hanya kesejahteraan generasi saat ini

Penerapan Ganjil Genap Dinilai Gak Nyambung dengan Penanggulangan COVID-19
Indonesia
Penerapan Ganjil Genap Dinilai Gak Nyambung dengan Penanggulangan COVID-19

Kebijakan ganjil genap dibuat dan dilahirkan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi agar tidak macet pada masa normal.