Reklamasi Teluk Jakarta Tetap Dilanjutkan Siapa pun Gubernurnya Aksi tolak reklamasi Teluk Jakarta (Merahputih.com / Rizki Fitrianto)

Proyek reklamasi Jakarta secara politik tidak bisa dihentikan oleh siapa pun Gubernur DKI Jakarta terpilih karena pembangunan itu sudah diputuskan dan direncanakan sejak lama serta menjadi kebutuhan Ibu Kota Jakarta.

"Siapa pun pasangan terpilih, secara politis tak akan berani menghentikan proyek itu," kata Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (8/4).

Data menunjukkan, hingga saat ini terdapat 17 pulau yang akan dibuat melalui reklamasi dengan melibatkan sembilan pengembang. Beberapa di antaranya bahkan Badan Usaha Milik Daerah Jakarta dan Badan Usaha Milik Negara. Di antara pulau hasil reklamasi adalah Taman Wisata Ancol dan Pelabuhan Baru Tanjung Priok. Saat ini Ancol dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk milik pemerintah provinsi Jakarta. Ancol adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagian sahamnya dikuasai masyarakat.

"Reklamasi sudah berjalan. Kalau dihentikan, akan banyak yang terimplikasi. Ini kan karena ada momentum Pilkada saja. Kalau saja tidak ada Pilkada DKI, pembangunan lanjut saja. Saya melihat, setelah Pilkada usai isu ini bakal hilang sendiri," kata Pangi.

Sementara Tanjung Priok dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang dimiliki pemerintah pusat. Bahkan, Pelabuhan Priok hasil reklamasi tahap I sudah diresmikan Presiden Joko Widodo, Agustus 2016. Penghentian reklamasi akan membuat Pemerintah Jakarta berbenturan dengan pemerintah pusat. Kedua, Pemerintah Jakarta akan dibanjiri gugatan hukum dari para pengembang karena menghentikan sepihak proyek yang sudah berjalan. Bahkan, tak tertutup kemungkinan pengembang akan menuntut ganti rugi kepada pemda akibat kebijakan ini.

Sebagai contoh, pengembang Pulau C, D, dan G yang sudah mengeluarkan dana sangat besar saat memulai konstruksi proyek. Sementara daerah tak memiliki dana untuk ganti rugi.

Padahal, proses pengadilan hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht) hampir dipastikan berlarut-larut. Apalagi, persoalan ini sangat kental dengan aroma politik.

Selama proses pengadilan, proyek reklamasi berada dalam "status quo". Jika ini yang terjadi maka seluruh pihak yang terlibat terjebak dalam situasi yang serba tidak pasti. Kondisi ini akan sangat buruk terhadap persepsi investor.

Ketiga, penghentian reklamasi akan membuat proyek pembangunan tanggul raksasa yang mengandalkan pembiayaan dari kontribusi pengembang tersendat. Dengan biaya yang sangat besar, anggaran negara tak akan cukup membiayai mega proyek ini.

Jika tanggul tak bisa dibangun maka, tambahnya, dipastikan Jakarta Utara akan diterjang banjir rob di setiap bulan purnama. Ini lantaran permukaan air laut yang terus naik akibat perubahan iklim yang dibarengi penurunan permukaan daratan karena pengambilan air tanah yang berlebihan.

Sumber: ANTARA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap

“Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” ujar Anthony

Polda Metro Pastikan Tidak Ada Anggotanya Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Polda Metro Pastikan Tidak Ada Anggotanya Terinfeksi COVID-19

Polda Metro Jaya tetap beroperasi atau bekerja seperti biasa meski ada imbauan work from home (WFH) dari pemerintah.

FPI Ungkap Alasan Rumah Rizieq Enggak Mau Disemprot Disinfektan
Indonesia
FPI Ungkap Alasan Rumah Rizieq Enggak Mau Disemprot Disinfektan

Azis mengklaim, Rizieq dalam kondisi sehat wal afiat

Dua Komisioner KPU RI Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dua Komisioner KPU RI Sembuh dari COVID-19

"Keduanya sudah negatif, alhamdulillah," kata Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU RI Ilham Saputra

Bukannya Turun, Kasus Positif COVID-19 Kab Bogor Justru Meroket Saat PSBB
Indonesia
Bukannya Turun, Kasus Positif COVID-19 Kab Bogor Justru Meroket Saat PSBB

4 di antaranya berdomisili di Kecamatan Bojonggede

Kemenag Minta Calon Pengantin Tunda Akad Nikah di Tengah Wabah COVID-19
Indonesia
Kemenag Minta Calon Pengantin Tunda Akad Nikah di Tengah Wabah COVID-19

Kamaruddin memastikan pendaftaran layanan pencatatan nikah tetap dibuka

Puluhan Kucing Milik Warga di Karangayar Mati Mendadak, Ada Apa?
Indonesia
Puluhan Kucing Milik Warga di Karangayar Mati Mendadak, Ada Apa?

Virus yang menyerang kucing tersebut menyerang organ pencernaan hingga menimbulkan kematian pada hewan.

Kecelakaan Karambol di Tol Cipali, 2 Meninggal Dunia dan 17 Luka
Indonesia
Kecelakaan Karambol di Tol Cipali, 2 Meninggal Dunia dan 17 Luka

Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas Tol Cikopo Palimanan, pada Jumat (10/9). Akibatnya,

Tes Swab Maksimal Rp900 Ribu, Wagub DKI: Tugas Kita Membantu Sekalipun Diperbolehkan Mencari Untung
Indonesia
Tes Swab Maksimal Rp900 Ribu, Wagub DKI: Tugas Kita Membantu Sekalipun Diperbolehkan Mencari Untung

Dia mengakui, saat awal kemunculan COVID-19 ini, harga tes swab PCR sangat mahal

 PPP: Permenhub Soal Ojol Buktikan Koordinasi Pemerintah Lemah
Indonesia
PPP: Permenhub Soal Ojol Buktikan Koordinasi Pemerintah Lemah

"Menunjukkan lemahnya aspek komunikasi dan koordinasi antar instansi di pemerintahan dalam penerapan PSBB sehingga menghasilkan kebijakan berbeda," kata pria yang karib disapa Awiek ini