Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan Tangkapan layar peta rencana kota DKI Jakarta yang dikutip dari lamaan jakartasatu.jakarta.go.id, Rabu (1/7/2020) (ANTARA/Fauzi Lamboka)

MerahPutih.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin reklamasi Ancol mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat salah satunya Forum Komunikasi Nelayan Jakarta yang merasa tidak diberdayakan oleh pemerintah. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta agar Anies memperhatikan kepentingan para nelayan.

“Saya membaca kegelisahan para nelayan terkait dua persoalan, yaitu lingkungan dan pemberdayaan. Sehingga Pak Anies perlu mencari jalan tengah,” kata Viani Limardi, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Baca Juga

Gerindra: Reklamasi Ancol Kerja Sama Era Gubernur Fauzi Bowo

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah beralasan, reklamasi kawasan Ancol perlu dilakukan karena wilayah tersebut dipakai untuk menampung tanah hasil pengerukan waduk dan sungai.

Padahal penolakan Reklamasi merupakan salah satu janji kampanye yang diutarakan Gubernur Anies pada debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 dengan alasan akan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan.

Viani Limardi
Viani Limardi

Viani menilai hal yang wajar jika rakyat Jakarta memandang Anies tidak konsisten. Di satu sisi menolak reklamasi dengan alasan pelestarian lingkungan. Tapi di sisi yang lain malah membangun daratan di atas laut. Untuk keluar dari polemik ini, Viani mengusulkan dua opsi sebagai alternatif kebijakan.

Baca Juga

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Bisa Tingkatkan PAD Jakarta

“Opsi pertama, jika Pak Anies benar-benar peduli lingkungan seperti janji kampanye, seharusnya area tersebut diubah menjadi hutan bakau. Dengan demikian, Pemprov DKI berperan memperbaiki ekosistem pesisir dan selanjutnya bisa menjadi tempat perkembangbiakan berbagai jenis ikan,” jelasnya.

Opsi kedua, jika Anies bersikeras melakukan reklamasi di Ancol, maka harus dipastikan agar proyek ini bisa memberikan manfaat bagi para nelayan dan warga pesisir Jakarta pada umumnya. Hal ini penting dan mendesak karena ada ribuan nelayan yang tinggal di rumah tidak layak huni dan berada di lingkungan yang tidak sehat.

Baca Juga

Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol

“Salah satu caranya, Pak Anies mewajibkan pihak developer agar membangun rusun terpadu. Di dalamnya bisa mencakup hunian, sarana pengolahan ikan, dermaga, pasar, puskesmas, sekolah, taman bermain anak, dan berbagai fasilitas lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup warga pesisir Jakarta,” tutup Viani. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Jatim Minta Warga Tidak Gelar Syukuran Kemenangan Pilkada
Indonesia
Gubernur Jatim Minta Warga Tidak Gelar Syukuran Kemenangan Pilkada

"Semua harus sadar betul bahwa COVID-19 masih ada. Penerapan protokol kesehatan berlapis wajib diperhatikan," kata Khofifah.

KPK Periksa Dirut PT PAL Budiman Saleh Terkait Kasus Korupsi di PT DI
Indonesia
KPK Periksa Dirut PT PAL Budiman Saleh Terkait Kasus Korupsi di PT DI

Budiman diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Direktur Utama PT DI, Budi Santoso

Kisah Remaja Asal Solo, Berjuang Melawan Kanker Otak Ganas Selama 2 Tahun
Indonesia
Kisah Remaja Asal Solo, Berjuang Melawan Kanker Otak Ganas Selama 2 Tahun

"Penanganan fisioterapi yang mestinya dilakukan empat kali dalam sepekan, kami lakukan sekali dalam sepekan karena sulitnya kondisi ekonomi keluarga," kata Wahid.

 23 Warga Pejambon Ramai-Ramai Isolasi Mandiri Usai Ada Keluarga Meninggal Positif COVID-19
Indonesia
23 Warga Pejambon Ramai-Ramai Isolasi Mandiri Usai Ada Keluarga Meninggal Positif COVID-19

NKA sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanah Abang

Puluhan Pendaftar PPDB Online SMA/SMK di Solo Ketahuan Pakai SKD Palsu
Indonesia
Puluhan Pendaftar PPDB Online SMA/SMK di Solo Ketahuan Pakai SKD Palsu

Orang tua siswa yang kedapatan menggunakan SKD palsu terancam dipolisikan Gebernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

Kemenhub Larang Semua Maskapai Penumpang Terbang 6-17 Mei
Indonesia
Kemenhub Larang Semua Maskapai Penumpang Terbang 6-17 Mei

Pengecualian angkutan udara diberlakukan sesuai aturan Permenhub No 13 Tahun 2021.

Gubernur Lemhannas Soroti Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat
Indonesia
Gubernur Lemhannas Soroti Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

Menurutnya, Benny Wenda tidak punya wewenang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Apalagi, di dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia.

Lansia Antusias Ikuti Vaksinasi COVID-19 yang Digelar Rotary District 3410
Indonesia
Lansia Antusias Ikuti Vaksinasi COVID-19 yang Digelar Rotary District 3410

Sejumlah kaum lanjut usia (lansia) kembali mendapatkan vaksinasi COVID-19. Program ini digelar oleh The Rotary Foundation District 3410 di Lantai 3 Mall Kelapa Gading 5, Jakarta Utara, Kamis (25/3).

Ketua KPK Firli Bahuri Irit Bicara Usai Diperiksa Dewas
Indonesia
Anies: Perjalanan Pengendalian COVID-19 Masih Panjang
Indonesia
Anies: Perjalanan Pengendalian COVID-19 Masih Panjang

"Kita semua menyadari bahwa perjalanan pengendalian COVID-19 ini masih panjang. Karena itu jaga stamina fisik, stamina moril, stamina mental, dan stamina intelektual," ungkap Anies