Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan Tangkapan layar peta rencana kota DKI Jakarta yang dikutip dari lamaan jakartasatu.jakarta.go.id, Rabu (1/7/2020) (ANTARA/Fauzi Lamboka)

MerahPutih.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin reklamasi Ancol mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat salah satunya Forum Komunikasi Nelayan Jakarta yang merasa tidak diberdayakan oleh pemerintah. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta agar Anies memperhatikan kepentingan para nelayan.

“Saya membaca kegelisahan para nelayan terkait dua persoalan, yaitu lingkungan dan pemberdayaan. Sehingga Pak Anies perlu mencari jalan tengah,” kata Viani Limardi, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Baca Juga

Gerindra: Reklamasi Ancol Kerja Sama Era Gubernur Fauzi Bowo

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah beralasan, reklamasi kawasan Ancol perlu dilakukan karena wilayah tersebut dipakai untuk menampung tanah hasil pengerukan waduk dan sungai.

Padahal penolakan Reklamasi merupakan salah satu janji kampanye yang diutarakan Gubernur Anies pada debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 dengan alasan akan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan.

Viani Limardi
Viani Limardi

Viani menilai hal yang wajar jika rakyat Jakarta memandang Anies tidak konsisten. Di satu sisi menolak reklamasi dengan alasan pelestarian lingkungan. Tapi di sisi yang lain malah membangun daratan di atas laut. Untuk keluar dari polemik ini, Viani mengusulkan dua opsi sebagai alternatif kebijakan.

Baca Juga

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Bisa Tingkatkan PAD Jakarta

“Opsi pertama, jika Pak Anies benar-benar peduli lingkungan seperti janji kampanye, seharusnya area tersebut diubah menjadi hutan bakau. Dengan demikian, Pemprov DKI berperan memperbaiki ekosistem pesisir dan selanjutnya bisa menjadi tempat perkembangbiakan berbagai jenis ikan,” jelasnya.

Opsi kedua, jika Anies bersikeras melakukan reklamasi di Ancol, maka harus dipastikan agar proyek ini bisa memberikan manfaat bagi para nelayan dan warga pesisir Jakarta pada umumnya. Hal ini penting dan mendesak karena ada ribuan nelayan yang tinggal di rumah tidak layak huni dan berada di lingkungan yang tidak sehat.

Baca Juga

Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol

“Salah satu caranya, Pak Anies mewajibkan pihak developer agar membangun rusun terpadu. Di dalamnya bisa mencakup hunian, sarana pengolahan ikan, dermaga, pasar, puskesmas, sekolah, taman bermain anak, dan berbagai fasilitas lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup warga pesisir Jakarta,” tutup Viani. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Depresi Ditinggal Nikah, Seorang Pria Buang Rp300 Juta di Jalan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Depresi Ditinggal Nikah, Seorang Pria Buang Rp300 Juta di Jalan

Akun Kontraktor Sipil (fb.com/abi.alghifarii) mengunggah beberapa foto yang menceritakan seorang pria depresi membuang uang ratusan juta rupiah.

Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19

Elemen dasar dari instrumen pemilu, persoalan hak pilih masyarakat di Pilkada saat pandemi Covid 2019 ini harus dijadikan perhatian bersama.

BNPB Minta Daerah Persiapkan Mitigasi Bencana Letusan Merapi
Indonesia
BNPB Minta Daerah Persiapkan Mitigasi Bencana Letusan Merapi

Pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB III Gunung Merapi, termasuk kegiatan pendakian ke puncak Gunung Merapi.

Jokowi Janjikan Kerja Yang Berkualitas
Indonesia
Jokowi Janjikan Kerja Yang Berkualitas

"Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar," ujar Presiden.

Sejumlah Ruas Jalan di Jaktim Tergenang Air
Indonesia
Sejumlah Ruas Jalan di Jaktim Tergenang Air

Genangan air di lajur lambat tampak tidak bisa dilalui

BMKG Ungkap Negara Tropis seperti Indonesia Mampu Persulit Penyebaran Virus Corona
Indonesia
BMKG Ungkap Negara Tropis seperti Indonesia Mampu Persulit Penyebaran Virus Corona

BMKG melakukan Kajian berdasarkan analisis statistik, pemodelan matematis, dan studi literatur tentang pengaruh cuaca dan iklim dalam penyebaran COVID-19.

 Petinggi Jiwasraya Calon Tersangka Baru Kejaksaan Agung
Indonesia
Petinggi Jiwasraya Calon Tersangka Baru Kejaksaan Agung

Penyidik Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus Jiwasraya. Mereka yang diperiksa terdiri dari beberapa unsur, mulai dari swasta hingga petinggi di Jiwasraya.

Ini Alasan Pemerintah Harus Moratorium Pemekaran Daerah
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Harus Moratorium Pemekaran Daerah

Pertimbangan lain pemerintah untuk tidak memekarkan daerah adalah masih ada DOB yang belum optimal.

Disifenksi Ala 'Fogging' Bikin Iritasi Kulit Sampai Ganggu Pernapasan
Indonesia
Disifenksi Ala 'Fogging' Bikin Iritasi Kulit Sampai Ganggu Pernapasan

Penggunaan cairan disinfektan dilakukan spesifik

COVID-19 Belum Mereda, Muktamar Muhammadiyah ke-48 Kembali Ditunda 2021
Indonesia
COVID-19 Belum Mereda, Muktamar Muhammadiyah ke-48 Kembali Ditunda 2021

Payung hukum tersebut akan disiapkan pada tanggal 19 Juli mendatang