Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan Tangkapan layar peta rencana kota DKI Jakarta yang dikutip dari lamaan jakartasatu.jakarta.go.id, Rabu (1/7/2020) (ANTARA/Fauzi Lamboka)

MerahPutih.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin reklamasi Ancol mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat salah satunya Forum Komunikasi Nelayan Jakarta yang merasa tidak diberdayakan oleh pemerintah. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta agar Anies memperhatikan kepentingan para nelayan.

“Saya membaca kegelisahan para nelayan terkait dua persoalan, yaitu lingkungan dan pemberdayaan. Sehingga Pak Anies perlu mencari jalan tengah,” kata Viani Limardi, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Baca Juga

Gerindra: Reklamasi Ancol Kerja Sama Era Gubernur Fauzi Bowo

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah beralasan, reklamasi kawasan Ancol perlu dilakukan karena wilayah tersebut dipakai untuk menampung tanah hasil pengerukan waduk dan sungai.

Padahal penolakan Reklamasi merupakan salah satu janji kampanye yang diutarakan Gubernur Anies pada debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 dengan alasan akan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan.

Viani Limardi
Viani Limardi

Viani menilai hal yang wajar jika rakyat Jakarta memandang Anies tidak konsisten. Di satu sisi menolak reklamasi dengan alasan pelestarian lingkungan. Tapi di sisi yang lain malah membangun daratan di atas laut. Untuk keluar dari polemik ini, Viani mengusulkan dua opsi sebagai alternatif kebijakan.

Baca Juga

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Bisa Tingkatkan PAD Jakarta

“Opsi pertama, jika Pak Anies benar-benar peduli lingkungan seperti janji kampanye, seharusnya area tersebut diubah menjadi hutan bakau. Dengan demikian, Pemprov DKI berperan memperbaiki ekosistem pesisir dan selanjutnya bisa menjadi tempat perkembangbiakan berbagai jenis ikan,” jelasnya.

Opsi kedua, jika Anies bersikeras melakukan reklamasi di Ancol, maka harus dipastikan agar proyek ini bisa memberikan manfaat bagi para nelayan dan warga pesisir Jakarta pada umumnya. Hal ini penting dan mendesak karena ada ribuan nelayan yang tinggal di rumah tidak layak huni dan berada di lingkungan yang tidak sehat.

Baca Juga

Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol

“Salah satu caranya, Pak Anies mewajibkan pihak developer agar membangun rusun terpadu. Di dalamnya bisa mencakup hunian, sarana pengolahan ikan, dermaga, pasar, puskesmas, sekolah, taman bermain anak, dan berbagai fasilitas lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup warga pesisir Jakarta,” tutup Viani. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Gembira, 6 Pasien Positif COVID-19 di Kaltim Sembuh
Indonesia
Kabar Gembira, 6 Pasien Positif COVID-19 di Kaltim Sembuh

Tambahan tiga orang yang sembuh berasal dari Kota Balikpapan

Kakak Kandung Jaksa Agung Minta Pemerintah tak Ragu Bubarkan FPI
Indonesia
Kakak Kandung Jaksa Agung Minta Pemerintah tak Ragu Bubarkan FPI

"Bubarkan saja tak usah ragu, tak usah takut," katanya

Universitas Kabul Diserang, Puluhan Tewas
Dunia
Universitas Kabul Diserang, Puluhan Tewas

Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 22 orang, termasuk beberapa mahasiswa di ruang kelas mereka.

Tinggi Gelombang di Perairan Kepulauan Seribu Hari Ini Diperkirakan Paling Tinggi 1, 2 Meter
Indonesia
Tinggi Gelombang di Perairan Kepulauan Seribu Hari Ini Diperkirakan Paling Tinggi 1, 2 Meter

Pada Senin (11/1), diprakirakan terjadi hujan ringan pagi hari, berawan saat siang hari, hujan ringan pada malam hari, dan hujan sedang saat dini hari

Anies Percepat Izin Pembangunan Gedung dan Rumah
City Property
Anies Percepat Izin Pembangunan Gedung dan Rumah

Upaya ini dilakukan karena Pemprov DKI meyakini industri properti dapat mendongkrak pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Cegah Virus Corona, Lapas Batasi Penjenguk hingga Penetapan Zona Merah
Indonesia
Cegah Virus Corona, Lapas Batasi Penjenguk hingga Penetapan Zona Merah

“Status pada Lapas, Rutan dan LPKA merujuk pada empat kondisi tersebut. Ada zona kuning dan merah,” ujarnya

Hakim Nyatakan Pemerintah Bersalah karena Matikan Internet di Papua
Indonesia
Hakim Nyatakan Pemerintah Bersalah karena Matikan Internet di Papua

Majelis hakim juga menghukum Menkominfo dan Presiden Jokowi untuk membayar biaya perkara secara tunai sebesar Rp457 ribu.

PT KAI Minta SIKM Rute Bandung-Jakarta Dicabut, Dishub DKI: Tetap Berlaku
Indonesia
PT KAI Minta SIKM Rute Bandung-Jakarta Dicabut, Dishub DKI: Tetap Berlaku

Pemeriksaan SIKM masih berlangsung bagi warga yang mau dan pergi dari Jakarta

Romahurmuziy Mengaku Belum Puas dengan Putusan PT DKI Meski Bebas dari Rutan KPK
Indonesia
Romahurmuziy Mengaku Belum Puas dengan Putusan PT DKI Meski Bebas dari Rutan KPK

Romi mengaku belum puas dengan putusan PT DKI yang telah mengkorting hukumannya menjadi hanya satu tahun.

Live Musik di Restoran Diizinkan Tapi tidak Boleh Hadirkan Penyanyi Terkenal
Indonesia
Live Musik di Restoran Diizinkan Tapi tidak Boleh Hadirkan Penyanyi Terkenal

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Disparekraf DKI Nomor 342/SE/2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Live Music pada Jenis Usaha Restoran/Rumah Makan/Kafe.