Rekening FPI Diblokir, Begini Respons Polisi Penutupan markas DPP FPI di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Merahputih.com - Polisi menegaskan tak punya wewenang melakukan pembekuan rekening milik Front Pembela Islam (FPI).

"Jadi begini ya, terkait hal tersebut bukan kewenangan Polri untuk membekukan itu," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/1).

Di media sosial ramai terkait pembekuan rekening FPI. Pembekuan dilakukan usai pemerintah melakukan pelarangan terhadap kegiatan atau aktivitas mereka. Pelarangan kegiatan ini diberlakukan sejak 30 Desember 2020 lalu.

Baca Juga:

Pembubaran FPI Disebut Jadi Bukti Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI

Ahmad mengaku, belum mendapatkan terkait adanya informasi soal dibekukannya rekening milik FPI yang di dalamnya terdapat sejumlah uang. "Jadi itu belum ada informasi terkait dengan hal tersebut," ujarnya.

Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar tak membantah adanya kabar pemblokiran rekening bank dari FPI tersebut. "Infonya begitu tapi nanti kami cek untuk pastikan lagi," tandas Yanuar.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Tetapi, sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktifitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum.

“Tindak kekerasan, sweeping atau razia secar sepihak, provokasi dan sebagainya,” jelas Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

Mahfud MD mengutip Peraturan UU dan sesuai putusan MK nomor 82 PUU11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014. Dia pun menegaskan, pemerintah melarang aktivitas FPI.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan dilakukan FPI. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," terang Mahfud MD.

Baca Juga:

Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah

Sebelum memutuskan hal ini, Mahfud MD memimpin rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara.

Di antaranya, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G Plate. Hadir juga Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala BNPT Boy Rafli Amar serta Kepala BIN Budi Gunawan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bauran Energi Sawit Buat Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
Indonesia
Bauran Energi Sawit Buat Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Komitmen sektor energi adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 314-398 Juta Ton CO2 pada tahun 2030, target 23 persen EBT dari Bauran Energi Primer, dan 17 persen Efisiensi Energi dari BAU Energi Final.

KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT
Indonesia
KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT

"Maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali

IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas
Indonesia
IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas

Tingkat kerawanan ini makin tinggi tatkala konflik polri dengan ormas keagamaan yang dipimpin Rizieq tak kunjung selesai

Tingkat Hunian Tower 4 Hingga 7 RSD Wisma Atlet Melonjak
Indonesia
Tingkat Hunian Tower 4 Hingga 7 RSD Wisma Atlet Melonjak

Pada akhir Oktober 2020, pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang, sempat menyentuh angka terendah sebanyak 32 persen

Kepemimpinan Firli, Implikasi UU Baru dan Runtuhnya Integritas KPK
Indonesia
Kepemimpinan Firli, Implikasi UU Baru dan Runtuhnya Integritas KPK

Belum usai masalah kecolongan barang bukti emas seberat 1,9 kilogram oleh pegawai dan dugaan kebocoran informasi penggeledahan di Kantor PT Jhonlin Baratama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diterpa persoalan.

Anggota Komisi IV Soroti Aktivitas Perambahan Hutan Berlebihan Pemicu Beragam Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanpa BPJS RS Citarum Terima Pengobatan Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanpa BPJS RS Citarum Terima Pengobatan Gratis

Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp tentang di Rumah Sakit (RS) Panti Wilasa Citarum, Semarang, Jawa Tengah yang membuka program pengobatan gratis bagi masyarakat yang sedang sakit.

Ramaikan HUT Jakarta Ke-494, Ondel-ondel Nyelam Laut Ancol
Indonesia
Ramaikan HUT Jakarta Ke-494, Ondel-ondel Nyelam Laut Ancol

Ondel-ondel underwater merupakan salah satu hiburan unik yang dapat disaksikan oleh masyarakat secara daring atau online maupun secara langsung.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi akan Kabur Jika Didemo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi akan Kabur Jika Didemo

Beredar sebuah foto yang diunggah akun Adi Mas Bob Saputra pada 27 Oktober 2020 yang menampilkan foto Jokowi dengan narasi yang menyatakan Jokowi akan kabur saat didemo.

Cuma 25 Pemohon Yang Diprediksi Lolos Ambang Batas Perselisihan di MK
Indonesia
Cuma 25 Pemohon Yang Diprediksi Lolos Ambang Batas Perselisihan di MK

Meskipun hanya 25 daerah yang permohonannya memenuhi ambang batas, permohonan lain tidak serta merta tidak akan diterima Mahkamah Konstitusi.