Rekening FPI Diblokir, Begini Respons Polisi Penutupan markas DPP FPI di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Merahputih.com - Polisi menegaskan tak punya wewenang melakukan pembekuan rekening milik Front Pembela Islam (FPI).

"Jadi begini ya, terkait hal tersebut bukan kewenangan Polri untuk membekukan itu," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/1).

Di media sosial ramai terkait pembekuan rekening FPI. Pembekuan dilakukan usai pemerintah melakukan pelarangan terhadap kegiatan atau aktivitas mereka. Pelarangan kegiatan ini diberlakukan sejak 30 Desember 2020 lalu.

Baca Juga:

Pembubaran FPI Disebut Jadi Bukti Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI

Ahmad mengaku, belum mendapatkan terkait adanya informasi soal dibekukannya rekening milik FPI yang di dalamnya terdapat sejumlah uang. "Jadi itu belum ada informasi terkait dengan hal tersebut," ujarnya.

Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar tak membantah adanya kabar pemblokiran rekening bank dari FPI tersebut. "Infonya begitu tapi nanti kami cek untuk pastikan lagi," tandas Yanuar.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Tetapi, sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktifitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum.

“Tindak kekerasan, sweeping atau razia secar sepihak, provokasi dan sebagainya,” jelas Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

Mahfud MD mengutip Peraturan UU dan sesuai putusan MK nomor 82 PUU11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014. Dia pun menegaskan, pemerintah melarang aktivitas FPI.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan dilakukan FPI. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," terang Mahfud MD.

Baca Juga:

Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah

Sebelum memutuskan hal ini, Mahfud MD memimpin rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara.

Di antaranya, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G Plate. Hadir juga Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala BNPT Boy Rafli Amar serta Kepala BIN Budi Gunawan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Curhat Gilang Pradipta yang Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Kalah Selisih Umur dengan Temannya
Indonesia
Curhat Gilang Pradipta yang Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Kalah Selisih Umur dengan Temannya

"Saya bingung aja, temen yang umurnya di bawah saya dapet negeri tapi saya engga," kata Gilang

Kapolri Jenderal Listyo Beri Sejumlah Peringatan terhadap Polantas
Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo Beri Sejumlah Peringatan terhadap Polantas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) fungsi lalu lintas (lantas) tahun 2021 di Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (10/3).

Usaha Rintisan Terkendala Kredit Bank
Indonesia
Usaha Rintisan Terkendala Kredit Bank

Perusahaan rintisan bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber-sumber lainnya, misalnya perbankan dan venture capital.

IKAPPI: 833 Pedagang Pasar Positif, Paling Banyak di Jakarta
Indonesia
IKAPPI: 833 Pedagang Pasar Positif, Paling Banyak di Jakarta

Terdapat 65 kasus baru dengan tambahan 3 pedagang pasar

MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Terkait RS Rujukan COVID-19 Penuh
Indonesia
MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Terkait RS Rujukan COVID-19 Penuh

Pimpinan MPR meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam memotong rantai penyebaran COVID-19.

ICW Kritik KPK Sudah 300 Hari Tak Mampu Tangkap Buron Harun Masiku
Indonesia
ICW Kritik KPK Sudah 300 Hari Tak Mampu Tangkap Buron Harun Masiku

Buronan tersangka pemberi suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

KPK Garap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko terkait Kasus Gratifikasi
Indonesia
6 Fraksi Desak Ketua DPRD Gelar Pelepasan Saham Miras DKI
Indonesia
6 Fraksi Desak Ketua DPRD Gelar Pelepasan Saham Miras DKI

Sebanyak 6 fraksi DPRD DKI sudah mengirimkan surat resmi ke pimpinan Prasetyo Edi Marsudi untuk mendesak pembahasan pelepasan saham bir milik pemprov di PT Delta Jakarta.

E-Commerce Milik Telkom Blanja.com Tutup
Indonesia
E-Commerce Milik Telkom Blanja.com Tutup

BUMN ini bakal fokus dalam beberapa inisiatif untuk memanfaatkan peluang e-commerce di pasar enterprise.

13 Ribu Pasien COVID-19 Berhasil Sembuh Setelah Dirawat di Wisma Atlet
Indonesia
13 Ribu Pasien COVID-19 Berhasil Sembuh Setelah Dirawat di Wisma Atlet

Untuk RSKI Pulau Galang, per hari ini ada 274 pasien terkait COVID-19