Rekayasa Kasus oleh Aparat Diusulkan Masuk RKUHP Anggota Komisi III DPR, Asrul Sani. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

MerahPutih.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tengah dibahas pemerintah dan DPR. Berbagai usulan masih dimasukan dalam rancangan undang undang ini.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan penambahan pasal pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Baca Juga:

Pengusaha Tolak Tindak Pidana Korporasi di RKUHP

"PPP mengusulkan pasal baru tentang tindak pidana rekayasa kasus," kata Anggota DPR RI Asrul Sani dalam rapat lanjutan Komisi III bersama kementerian Hukum dan HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11).

Ia menjelaskan, pasal itu mengatur jika ada pihak seperti penegak hukum atau bukan, yang merekayasa kasus dengan menciptakan, membuat atau memalsukan alat bukti, dimana dengan alat bukti itu seolah-olah seseorang melakukan tindak pidana, maka yang membuat tersebut dengan ancaman pidana.

Asrul mengatakan, latar belakang pengajuan itu karena adanya pengaduan kepada Komisi III, bahwa seseorang sebenarnya tidak melakukan atau berbuat kejahatan atau tindak pidana, namun dituduh melakukan kejahatan dengan alat-alat bukti yg difabrikasi atau diciptakan utamanya dengan cara menaruh di tempat kejadian perkara (TKP).

"Yang sering terdengar misalnya dalam kasus narkoba," ujarnya.

Menurut Arsul, hingga saat ini tidak ada tindak pidana yang bisa dikenakan kepada penegak hukum, seandainya melakukan rekayasa kasus semacam itu, karena tidak ada pasal pidana yg secara spesifik mengaturnya.

Adapun tiga poin yang menjadi usulan PPP setelah mendapat masukan dari sejumlah elemen masyarakat sipil sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang memalsukan bukti-bukti, atau membuat bukti-bukti palsu yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam proses peradilan diancam karena pemalsuan bukti dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V;

(2) Dalam hal perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

(3) Apabila perbuatan sebagaimana ayat (2) dilakukan dengan tujuan agar seseorang yang seharusnya tidak bersalah menjadi dapat dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau dengan maksud agar seseorang yang akan diadili dalam proses peradilan pidana mendapatkan hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

"Jika KUHP ke depan mengatur soal rekayasa alat bukti atau kasus, maka itu akan berkontribusi dalam perbaikan penegakan hukum dan mentalitas penegak hukum," ujarnya.

Baca Juga:

RUU KUHP Diklaim Membawa Semangat Pembaharuan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bandung Cabut Perwal Terkait PPKM
Indonesia
Pemkot Bandung Cabut Perwal Terkait PPKM

Hal itu tertuang pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 tahun 2023 tentang pencabutan PPKM Level 1 COVID-19 di Kota Bandung.

Program Kartu Prakerja Diharapkan Bisa Diadopsi Negara Lain dalam Pertemuan G20
Indonesia
Program Kartu Prakerja Diharapkan Bisa Diadopsi Negara Lain dalam Pertemuan G20

Dalam ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan dan telah dinikmati oleh 11,4 juta penerima, termasuk purna-pekerja migran.

34 Jenderal TNI Bersiap Tinggalkan Karier Militer
Indonesia
34 Jenderal TNI Bersiap Tinggalkan Karier Militer

Berdasarkan surat keputusan terbaru Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, memerintahkan 113 perwira berganti jabatan.

Ketua MK Lamar Adik Kandung Jokowi, Acara Pernikahan Usai Lebaran
Indonesia
Ketua MK Lamar Adik Kandung Jokowi, Acara Pernikahan Usai Lebaran

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah melamar adik kandung kedua Presiden Jokowi, Ida Yati.

[HOAKS atau FAKTA]: Cuci Muka Pakai Odol Bisa Hilangkan Jerawat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Cuci Muka Pakai Odol Bisa Hilangkan Jerawat

Klaim tersebut menjelaskan sudah 2 tahun menggunakan pasta gigi sebagai perawatan wajah sekaligus pengganti skin care, bedak, dan foundation.

Penjualan Tipe Rumah Menengah Melonjak
Indonesia
Penjualan Tipe Rumah Menengah Melonjak

Harga properti residensial primer akan tumbuh lebih terbatas pada kuartal I 2022 sebesar 1,29 persen year on year.

Lihat Langsung Puing-puing Hancur akibat Perang di Ukraina, Jokowi: Sangat Menyedihkan
Indonesia
Lihat Langsung Puing-puing Hancur akibat Perang di Ukraina, Jokowi: Sangat Menyedihkan

Jokowi dan Iriana didampingi oleh Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saat melihat puing-puing bangunan apartemen yang rusak akibat perang.

Mahasiswa Demo RKUHP di Gedung DPR, Polisi Awasi Penyusup
Indonesia
Mahasiswa Demo RKUHP di Gedung DPR, Polisi Awasi Penyusup

Aksi kali ini untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),

Perbaikan Ekonomi Tertahan Akibat Konflik Rusia-Ukraina
Indonesia
Perbaikan Ekonomi Tertahan Akibat Konflik Rusia-Ukraina

Sejumlah indikator ekonomi hingga awal Maret 2022 juga tercatat baik seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan eceran, pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor, konsumsi semen dan konsumsi listrik.

Polisi Pastikan Promosi Kontroversial Holywings Belum Berlaku
Indonesia
Polisi Pastikan Promosi Kontroversial Holywings Belum Berlaku

Promosi kontroversial yang diunggah Holywings belum sempat berlaku lantaran telah ditindak lebih awal.