Reformasi Sistem Kafala di Arab Saudi Dinilai Masih Beratkan Posisi TKI Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-Humas DPD RI

MerahPutih.com - Kerajaan Arab Saudi membentuk 13 perusahaan perekrutan pekerja migran yang menjadi bagian dari reformasi sistem Kafala.

Untuk diketahui, Maysan Alobaid menulis dalam Penn Law, penerbitan Fakultas Hukum University of Pennsylvania, bahwa Kafala adalah konsep yurisprudensi Islam, yang dalam bahasa Arab memiliki berbagai arti, seperti dukungan, jaminan, penjaminan, sponsorship, dan menjadikan tanggung jawab keamanan sebagai fokusnya.

Dalam yurisprudensi Islam, Kafala terjadi dalam kesepakatan untuk menanggung kewajiban interaksi seseorang dengan uang (Kafala bi al-mal) atau badan (Kafala bi al-nafs).

Penerapannya dapat disaksikan dalam hukum keluarga Islam, dimana Kafala dapat pula diartikan sebagai suatu akad di mana seorang anak yatim diasuh sampai dewasa sebagai bentuk perwalian.

Penerapan Islam lainnya dari Kafala terjadi dalam hal utang-piutang, di mana penjamin setuju untuk bertanggung jawab atas kewajiban debitur terhadap kreditur. Pemahaman tentang Kafala ini terjadi dalam berbagai interaksi hukum di seluruh dunia Islam.

Baca Juga:

KSAL Angkat Suara Soal Dugaan Prajuritnya Terlibat Pengiriman TKI Ilegal

Sistem Kafala yang diterapkan pemerintah Arab Saudi tersebut dinilai sangat memberatkan pekerja migran Indonesia, utamanya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Reformasi yang dilakukan pun lebih menguntungkan majikan.

"Masing-masing perusahaan diberi keleluasaan untuk menciptakan sekurang-kurangnya 5 kantor agen untuk menangani dan bertindak sebagai sponsor dari tenaga kerja migran yang masuk ke kerajaan tersebut," kata Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi, Kamis (12/5).

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, sistem ini akan mengganti sponsorship individual yang telah diberlakukan terlebih dahulu.

"Dalam kebijakan ini, kewenangan mengurusi pekerja migran dialihkan kepada Kementerian Tenaga Kerja, setelah puluhan tahun dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri," ujarnya

Kegiatan 13 perusahaan sponsor ketenagakerjaan ini, kata dia, akan diawasi lembaga baru yang berafiliasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi dan dinamakan Foreign Workers’ Af airs Agency atau agensi urusan pekerja asing.

"Lembaga ini memiliki banyak cabang di seluruh Arab Saudi. Dengan lembaga baru ini, majikan akan mendapat kompensasi apabila pekerja migran menimbulkan kerugian terhadapnya selama menampung pekerja migran dimaksud," terangnya.

Lembaga baru tersebut juga yang akan menanggung biaya tiket untuk mengirim pulang pekerja migran yang dideportasi karena overstay, serta akan membayar 6 bulan gaji pekerja migran, apabila majikan lambat atau lalai membayar gaji pekerja migran.

"Tapi, reformasi sistem Kafala di Arab Saudi ini lebih banyak menguntungkan majikan ketimbang menguntungkan pekerja migran seperti ART dari Indonesia. Reformasi sistem Kafala di Arab Saudi juga tidak menyentuh perlunya jaminan keamanan kontrak kerja agar tidak diubah sesuka hati oleh majikan," sebut La Nyalla.

Baca Juga:

Pemilik Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia Diduga Bos Penampungan TKI Ilegal

Menurutnya, selama ini majikan Arab bebas mengubah kontrak kerja secara sepihak.

"Misalnya menurunkan gaji yang sudah dijanjikan sebelumnya, menerapkan jam kerja yang tidak terbatas, melakukan pelecehan seksual dan penyiksaan secara fisik, dan tidak memenuhi kondisi kerja yang telah disepakati sebelumnya," katanya.

Ditambahkan La Nyalla, paspor dan telepon genggam pekerja migran biasanya disita majikan, gaji ART tidak dibayar tepat waktu, dan biasanya baru dibayar di akhir masa kontrak, itu pun sering karena ada intervensi dari KBRI atau Konjen RI di sana.

"Kondisi seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun, tetapi pemerintah Indonesia tidak punya solusi yang dapat diandalkan, karena tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Arab Saudi," tutur La Nyalla.

Menurutnya, satu-satunya cara bagi pemerintah RI melakukan mediasi adalah melalui persuasif kepada para majikan yang dinilai kurang manusiawi itu.

"Karena pemerintah RI toh membutuhkan lapangan pekerjaan di Arab bagi para pekerja migran yang ingin memperbaiki nasib dan mengirim pulang devisa dalam jumlah besar setiap tahunnya," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Satu Oknum Anggota TNI AU Ditahan karena Diduga Terlibat Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Awal April, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Jauh di Bawah Angka Kesembuhan
Indonesia
Awal April, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Jauh di Bawah Angka Kesembuhan

Dengan penambahan kasus hari ini, maka total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 6.015.748.

[HOAKS atau FAKTA]: Staf Presiden Minta Dana Rp 800 Juta untuk Kegiatan Puasa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Staf Presiden Minta Dana Rp 800 Juta untuk Kegiatan Puasa

Beredar informasi berupa sebuah surat permohonan bantuan dana untuk mengadakan kegiatan santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa oleh Presiden Jokowi mengatasnamakan Kantor Staf Presiden (KSP).

Kasus COVID-19 Melonjak, Komifo Berlakukan Pembatasan Kerja dan WFH
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Komifo Berlakukan Pembatasan Kerja dan WFH

“Kesehatan dan keselamatan bangsa Indonesia adalah yang utama. Langkah-langkah penekanan penyebaran COVID-19 turut dilakukan oleh internal Kementerian Kominfo, salah satunya melalui pengelolaan sistem kerja di kantor secara bergantian tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Menteri Johnny di Jakarta, Selasa (1/2).

Pertemuan Menteri Pembangunan G20 Jadi Ajang Indonesia Pamer N219
Indonesia
Pertemuan Menteri Pembangunan G20 Jadi Ajang Indonesia Pamer N219

Pesawat N219 dikembangkan secara khusus untuk dapat beroperasi di wilayah pegunungan dengan kemampuan "short take off landing" di landasan yang panjangnya kurang dari 800 meter dan tidak beraspal.

Dinkes Solo Memvaksin Booster 2.000 Orang Per Hari Selama Ramadan
Indonesia
Dinkes Solo Memvaksin Booster 2.000 Orang Per Hari Selama Ramadan

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah terus menggenjot vaksinasi booster, termasuk bulan Ramadan.

Respons Prabowo saat Cak Imin Nyatakan Siap Jadi Cawapres Puan
Indonesia
Respons Prabowo saat Cak Imin Nyatakan Siap Jadi Cawapres Puan

Prabowo mengingatkan Cak Imin bahwa Gerindra dan PKB sudah memiliki kesepakatan dalam menyongsong Pilpres 2024 mendatang.

Polda Metro Terjunkan 150 Personel dalam Pengamanan Jakarta Fair 2022
Indonesia
Polda Metro Terjunkan 150 Personel dalam Pengamanan Jakarta Fair 2022

Pihak penyelenggara juga telah berkoordinasi terkait keamanan mengingat acara pameran ini berlangsung satu bulan lebih.

Airlangga-Khofifah Gelar Pertemuan Tertutup Semalam, Bahas Apa?
Indonesia
Jokowi dan Presiden UEA Bahas Kerja Sama Investasi di IKN
Indonesia
Jokowi dan Presiden UEA Bahas Kerja Sama Investasi di IKN

Jokowi menindaklanjuti pembahasan mengenai kerja sama investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bambang Pacul Soal PSI Capreskan Ganjar: Kalau Anakmu Dicalonkan Orang lain, Pantes Enggak?
Indonesia
Bambang Pacul Soal PSI Capreskan Ganjar: Kalau Anakmu Dicalonkan Orang lain, Pantes Enggak?

Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP). Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto merespons langkah pencapresan Ganjar oleh PSI.