Reformasi Sistem Kafala di Arab Saudi Dinilai Masih Beratkan Posisi TKI Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-Humas DPD RI

MerahPutih.com - Kerajaan Arab Saudi membentuk 13 perusahaan perekrutan pekerja migran yang menjadi bagian dari reformasi sistem Kafala.

Untuk diketahui, Maysan Alobaid menulis dalam Penn Law, penerbitan Fakultas Hukum University of Pennsylvania, bahwa Kafala adalah konsep yurisprudensi Islam, yang dalam bahasa Arab memiliki berbagai arti, seperti dukungan, jaminan, penjaminan, sponsorship, dan menjadikan tanggung jawab keamanan sebagai fokusnya.

Dalam yurisprudensi Islam, Kafala terjadi dalam kesepakatan untuk menanggung kewajiban interaksi seseorang dengan uang (Kafala bi al-mal) atau badan (Kafala bi al-nafs).

Penerapannya dapat disaksikan dalam hukum keluarga Islam, dimana Kafala dapat pula diartikan sebagai suatu akad di mana seorang anak yatim diasuh sampai dewasa sebagai bentuk perwalian.

Penerapan Islam lainnya dari Kafala terjadi dalam hal utang-piutang, di mana penjamin setuju untuk bertanggung jawab atas kewajiban debitur terhadap kreditur. Pemahaman tentang Kafala ini terjadi dalam berbagai interaksi hukum di seluruh dunia Islam.

Baca Juga:

KSAL Angkat Suara Soal Dugaan Prajuritnya Terlibat Pengiriman TKI Ilegal

Sistem Kafala yang diterapkan pemerintah Arab Saudi tersebut dinilai sangat memberatkan pekerja migran Indonesia, utamanya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Reformasi yang dilakukan pun lebih menguntungkan majikan.

"Masing-masing perusahaan diberi keleluasaan untuk menciptakan sekurang-kurangnya 5 kantor agen untuk menangani dan bertindak sebagai sponsor dari tenaga kerja migran yang masuk ke kerajaan tersebut," kata Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi, Kamis (12/5).

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, sistem ini akan mengganti sponsorship individual yang telah diberlakukan terlebih dahulu.

"Dalam kebijakan ini, kewenangan mengurusi pekerja migran dialihkan kepada Kementerian Tenaga Kerja, setelah puluhan tahun dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri," ujarnya

Kegiatan 13 perusahaan sponsor ketenagakerjaan ini, kata dia, akan diawasi lembaga baru yang berafiliasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi dan dinamakan Foreign Workers’ Af airs Agency atau agensi urusan pekerja asing.

"Lembaga ini memiliki banyak cabang di seluruh Arab Saudi. Dengan lembaga baru ini, majikan akan mendapat kompensasi apabila pekerja migran menimbulkan kerugian terhadapnya selama menampung pekerja migran dimaksud," terangnya.

Lembaga baru tersebut juga yang akan menanggung biaya tiket untuk mengirim pulang pekerja migran yang dideportasi karena overstay, serta akan membayar 6 bulan gaji pekerja migran, apabila majikan lambat atau lalai membayar gaji pekerja migran.

"Tapi, reformasi sistem Kafala di Arab Saudi ini lebih banyak menguntungkan majikan ketimbang menguntungkan pekerja migran seperti ART dari Indonesia. Reformasi sistem Kafala di Arab Saudi juga tidak menyentuh perlunya jaminan keamanan kontrak kerja agar tidak diubah sesuka hati oleh majikan," sebut La Nyalla.

Baca Juga:

Pemilik Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia Diduga Bos Penampungan TKI Ilegal

Menurutnya, selama ini majikan Arab bebas mengubah kontrak kerja secara sepihak.

"Misalnya menurunkan gaji yang sudah dijanjikan sebelumnya, menerapkan jam kerja yang tidak terbatas, melakukan pelecehan seksual dan penyiksaan secara fisik, dan tidak memenuhi kondisi kerja yang telah disepakati sebelumnya," katanya.

Ditambahkan La Nyalla, paspor dan telepon genggam pekerja migran biasanya disita majikan, gaji ART tidak dibayar tepat waktu, dan biasanya baru dibayar di akhir masa kontrak, itu pun sering karena ada intervensi dari KBRI atau Konjen RI di sana.

"Kondisi seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun, tetapi pemerintah Indonesia tidak punya solusi yang dapat diandalkan, karena tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Arab Saudi," tutur La Nyalla.

Menurutnya, satu-satunya cara bagi pemerintah RI melakukan mediasi adalah melalui persuasif kepada para majikan yang dinilai kurang manusiawi itu.

"Karena pemerintah RI toh membutuhkan lapangan pekerjaan di Arab bagi para pekerja migran yang ingin memperbaiki nasib dan mengirim pulang devisa dalam jumlah besar setiap tahunnya," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Satu Oknum Anggota TNI AU Ditahan karena Diduga Terlibat Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pidato Kenegaraan Jokowi Jangan Hanya Lip Service Semata
Indonesia
Pidato Kenegaraan Jokowi Jangan Hanya Lip Service Semata

"Tentu saja, kita semua berharap kali ini ucapan tersebut dapat dibuktikan dalam dunia nyata, bukan hanya sekedar ‘lip service’," kata Fahmi di Jakarta, Senin (16/8).

Pelajar Luar Bandung Berpeluang Dapat Vaksin-COVID-19 di Kota Bandung
Indonesia
Pelajar Luar Bandung Berpeluang Dapat Vaksin-COVID-19 di Kota Bandung

Pelaksanaan PTM tergantung dari akselerasi proses vaksinasi karena vaksin disediakan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemkot Bandung pun meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hal tersebut.

Kemenlu Pelajari Hasil Penelitian Perang Terkait Permintaan Maaf PM Belanda
Indonesia
Kemenlu Pelajari Hasil Penelitian Perang Terkait Permintaan Maaf PM Belanda

Pemerintah Belanda terdahulu, kata Basarah, hanya menyampaikan bahwa militer Belanda kasar. Namun, tidak dapat dihindari situasinya.

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Berikan Rasa Aman Ketersedian Minyak Goreng
Indonesia
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Berikan Rasa Aman Ketersedian Minyak Goreng

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah oleh mafia pangan untuk memperjuangkan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang murah.

Sandiaga Uno: Sektor Pariwisata Dapat Jadi Solusi Kebangkitan Ekonomi
Indonesia
Sandiaga Uno: Sektor Pariwisata Dapat Jadi Solusi Kebangkitan Ekonomi

ektor pariwisata dapat menjadi solusi kebangkitan ekonomi nasional. Hal itu bisa terjadi seiring Indonesia dapat mengontrol pandemi COVID-19 dengan baik,

 RK: Nonton Balap di Sirkuit Mandalika Lebih Bagus Dari Bukit
Indonesia
RK: Nonton Balap di Sirkuit Mandalika Lebih Bagus Dari Bukit

Sirkuit kebanggaan Indonesia ini sangat baik dan tak kalah dengan sirkuit lainnya di dunia.

Jokowi Ultimatum Basarnas, Perbanyak Inovasi dan Kolaborasi
Indonesia
Jokowi Ultimatum Basarnas, Perbanyak Inovasi dan Kolaborasi

Jokowi berharap Rakernas Basarnas melahirkan gagasan inovatif yang dapat diimplementasikan

Menkeu: Pemda Belum Memiliki Kontribusi Saat APBN Alami Tekanan
Indonesia
Menkeu: Pemda Belum Memiliki Kontribusi Saat APBN Alami Tekanan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), jumlahnya mencapai Rp769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp 701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp 68,00 triliun.

Guru Besar Unpad Tegaskan Presidential Threshold Perkokoh Sistem Presidensial
Indonesia
Guru Besar Unpad Tegaskan Presidential Threshold Perkokoh Sistem Presidensial

Adanya jaminan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan memungkinkan

Ukraina Ingin Berdamai Dengan Rusia
Indonesia
Ukraina Ingin Berdamai Dengan Rusia

Sekitar 18 juta warga Ukraina akan terkena imbas konflik, dalam hal kemanusiaan, di negara tersebut atau negara-negara tetangga.