Realisasi Anggaran Polri 2024 Capai 97,49 Persen, Ini Rincian Dana dan Program Prioritas Tahun 2025

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 07 Juli 2025
Realisasi Anggaran Polri 2024 Capai 97,49 Persen, Ini Rincian Dana dan Program Prioritas Tahun 2025

Aksi Parade Defile Personel Polri Semarakkan HUT ke-79 Bhayangkara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Komjen Pol Wahyu Hadiningrat mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Polri Tahun Anggaran 2024 mencapai 97,49 persen.

"Berdasarkan data aplikasi Omspan Kementerian Keuangan per 30 Mei 2025, dari total pagu sebesar Rp140 triliun, telah terealisasi sebesar Rp136,56 triliun," kata Wahyu saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

Ia merinci realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja. Belanja pegawai dari pagu Rp 58,2 triliun telah terealisasi Rp58 triliun (99,63 persen). Belanja barang terealisasi Rp 35,5 triliun dari pagu Rp36,2 triliun (97,96 persen), dan belanja modal mencapai Rp42,9 triliun dari pagu Rp 45,5 triliun (94,37 persen).

Berdasarkan program, realisasi tertinggi terdapat pada dukungan manajemen: Rp51,7 triliun dari pagu Rp 52 triliun (99,46 persen), penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Rp 5,2 triliun dari Rp 5,3 triliun (98,70 persen), serta pemeliharaan Kamtibmas sebesar Rp 23,1 triliun dari Rp 23,5 triliun (98,56 persen).

Kemudian, profesionalisme SDM Polri sebesar Rp 2,9 triliun dari Rp 3 triliun (98,69 persen) dan modernisasi Almatsus dan Sarpras senilai Rp 53,3 triliun dari Rp 56,1 triliun (95,03 persen).

Namun, Wahyu menyoroti capaian terendah pada anggaran bersumber dari Rupiah Murni Pendamping, dengan realisasi hanya Rp 950 miliar dari pagu Rp 3,3 triliun (28,06 persen). Hal ini terjadi karena belum diterbitkannya register dari Kemenkeu terhadap 22 kegiatan yang sudah tercantum dalam DIPA Polri.

Jenderal bintang tiga ini juga memaparkan perkembangan alokasi anggaran Polri Tahun Anggaran 2025. Awalnya, pagu ditetapkan sebesar Rp126,6 triliun. Namun, akibat kebijakan efisiensi sebesar Rp20,5 triliun, sejumlah anggaran sempat diblokir.

"Setelah melalui dua tahap relaksasi blokir oleh Kementerian Keuangan, total Rp20,1 triliun telah dibuka, menyisakan anggaran yang masih diblokir sebesar Rp 486 miliar," sambungnya.

Baca juga:

Hari Bhayangkara ke-79, Polri Angkat Branding Wajah Humanis Tapi Tegas

Tahun ini, Polri juga mendapatkan tambahan anggaran Rp 15,5 triliun yang berasal dari berbagai sumber, yakni Rupiah murni Rp2,9 triliun, pinjaman luar negeri (PLN) Rp 10 triliun, rupiah murni pendamping: Rp 950 miliar, pinjaman dalam negeri Rp 947 miliar, BLU Rp227 miliar, dan hibah langsung dalam negeri sebesar Rp 379 miliar.

Dengan demikian, total anggaran Polri 2025 menjadi Rp142 triliun, terdiri dari belanja pegawai Rp 59,4 triliun (41,82 persen), belanja barang Rp 34,2 triliun (24,10 persen), belanja modal Rp 48,4 triliun (34,08 persen).

Per 30 Juni 2025, realisasi anggaran Polri tercatat sebesar Rp69,1 triliun atau 48,67 persen. Realisasi jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Belanja Pegawai: Rp 35,9 triliun (60,46 persen),

- Belanja Barang: Rp 13,1 triliun (38,49 persen),

- Belanja Modal: Rp 20 triliun (41,40 persen).

Baca juga:

Robot yang Dipamerkan Polri Dijual Bebas di E-Commerce, Segini Harganya

Realisasi per sumber anggaran:

- Rupiah Murni: Rp 60 triliun dari Rp115 triliun (52,20 persen),

- PLN: Rp 5,1 triliun dari Rp13 triliun (37,89 persen),

- PNBP: Rp 2,2 triliun dari Rp7,8 triliun (28,59 persen),

- Pinjaman Dalam Negeri: Rp 226 miliar dari Rp 1,1 triliun (23,71 persen),

- BLU: Rp1,1 triliun dari Rp 2,7 triliun (55,94 persen),

- Hibah Dalam Negeri: Rp 170 miliar dari Rp 379 miliar (44,90 persen),

- SBSN: Rp169 miliar dari Rp648 miliar (26,20 persen),

- Rupiah Murni Pendamping: Belum terealisasi dari Rp 950 miliar.

Baca juga:

Kapolri Target Panen Jagung 7,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Tugas Utama Polri Jangan Diabaikan

Realisasi berdasarkan program:

- Dukungan Manajemen: Rp 30,6 triliun dari Rp 52,5 triliun (58,27 persen),

- Penyelidikan dan Penyidikan: Rp 2,8 triliun dari Rp 5,6 triliun (51,37 persen),

- Profesionalisme SDM: Rp1,1 triliun dari Rp2,4 triliun (47,90 persen),

- Kamtibmas: Rp9,5 triliun dari Rp20,4 triliun (46,63 persen),

- Modernisasi Almatsus dan Sarpras: Rp24,9 triliun dari Rp61 triliun (40,88 persen).

Untuk pelaksanaan Program Prioritas Nasional, dari total anggaran Rp16,3 triliun, telah terealisasi Rp 5,6 triliun (34,53 persen). Rinciannya:

- Profesionalisme SDM Polri: Rp1,1 triliun dari Rp 3,4 triliun (34,74 persen),

- Penyelidikan dan Penyidikan: Rp5,2 triliun dari Rp 8,4 triliun (62,48 persen),

- Modernisasi Almatsus dan Sarpras: Rp5,6 triliun dari Rp 16,3 triliun (34,50 persen),

- Pemeliharaan Kamtibmas (IKN): Rp5,7 miliar dari Rp 10 miliar (57,21 persen),

- Dukungan Manajemen: Rp 155 juta dari Rp 1,1 miliar (13,40 persen)

(Pon)

#Polri #Polisi #Jenderal Polisi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 24 menit lalu
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Bagikan