Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Masih Lambat Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan anggaran belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tahun ini sebesar Rp699 triliun harus cepat direalisasikan. Selain itu, penyaluran atau belaja harus tepat sasaran.

"Karena harus kejar-kejaran, dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).

Baca Juga:

Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masih Jadi Fokus Kebijakan Fiskal 2022

Presiden menyebutkan, realisasi belanja PEN berjalan lambat. Hingga saat ini, dana PEN baru tercairkan sebesar 24,6 persen dari total pagu anggaran di APBN 2021.

"Serapan belanja PEN, pemulihan ekonomi nasional, juga masih rendah baru 24,6 persen. Sekali lagi, kecepatan tapi juga ketepatan sasaran,” ujar dia.

Tahun 2021, adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Maka itu, lanjut Jokowi, perlu ada kecepatan realisasi belanja anggaran, namun tidak melupakan ketepatan, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Kepala Negara mengingatkan di kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7 persen setelah empat kuartal terakhir selalu berada di level negatif.

BPKP dan APIP perlu membantu pengawasan percepatan belanja anggaran pemerintah baik di tataran pusat maupun daerah.

"Saya minta BPKP, dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja anggaran ini," ujarnya/

Pemulihan ekonomi di kuartal II 2021 menjadi kian penting, karena akan menentukan momentum pemulihan setelah tekanan dampak pandemi COVID-19. Di tahun 2021 secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4-5 persen atau berbalik dari -2,07 persen di 2020.

"Target secara tahunan (year on year) untuk pertumbuhan ekonomi kita adalah 4,5-5,5 persen. Kalau ini (kuartal II) tidak ketemu angka 7 persen, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2021 juga bisa jadi tidak tercapai," ujarnya.

Perkantoran Jakarta
Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 21 Mei 2021 mencapai Rp183,98 triliun atau 26,3 persen dari pagu sebesar Rp699,43 triliun.

Realisasi PEN sebesar Rp183,98 triliun meliputi bidang kesehatan Rp31,64 triliun atau 18 persen dari pagu anggaran Rp172,84 triliun. Pagu anggaran untuk bidang kesehatan tersebut mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan realisasi 2020 yakni sebesar Rp62,67 triliun.

Lalu, lemudian bidang perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp57,40 triliun atau 39 persen dari pagu Rp148,27 triliun. Selanjutnya realisasi program prioritas adalah sebesar Rp23,21 triliun atau 18 persen dari pagu yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp127,85 triliun.

Sementara untuk program dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp42,23 triliun atau 22 persen dari pagu Rp193,74 triliun. Terakhir yaitu untuk bidang insentif usaha terealisasi Rp29,51 triliun atau 52 persen dari pagu sebesar Rp56,73 triliun. (*)

Baca Juga:

Rp115 Triliun Sudah Dikucurkan Untuk Pemulihan Ekonomi di 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tuntut Pembahasan RUU Ciptaker Dihentikan, Buruh Geruduk Gedung DPR/MPR
Indonesia
Tuntut Pembahasan RUU Ciptaker Dihentikan, Buruh Geruduk Gedung DPR/MPR

Berdasarkan data KSPI, ada sekitar 96.000 pekerja di bidang tekstil dan garmen yang dirumahkan

Politikus Gerindra Ungkap "Gurita" Alutsista yang Siap Serang Prabowo & Jokowi
Indonesia
Politikus Gerindra Ungkap "Gurita" Alutsista yang Siap Serang Prabowo & Jokowi

Menurutnya, mereka adalah rekanan Kementerian Pertahanan yang tidak happy dengan kebijakan Prabowo Subianto melakukan negosiasi langsung dengan pabrik Alutsista.

Pedagang Pasar Tolak Preman Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pedagang Pasar Tolak Preman Awasi Protokol Kesehatan

"Pedagang sudah tertekan kami berharap kita semua membantu pedagang agar mampu melewati kondisi berat ini," kata Miftahudin.

Pemprov DKI Tambah 5 RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tambah 5 RS Rujukan COVID-19

Pemprov DKI Jakarta menambah kembali 5 rumah sakit yang diperuntukan sebagai perawatan pasien COVID-19

Bupati Labuhanbatu Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bupati Labuhanbatu Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Tim penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara

Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI
Indonesia
Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI

TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis

PDIP Ingatkan Mendag, Jangan Korbankan Petani Demi Kepentingan Pemburu Rente
Indonesia
PDIP Ingatkan Mendag, Jangan Korbankan Petani Demi Kepentingan Pemburu Rente

PDIP meminta Mendag belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi

Putusan Pemecatan Yang Ditandatangani Firli Beredar, Jubir KPK Cek Keabsahan
Indonesia
Putusan Pemecatan Yang Ditandatangani Firli Beredar, Jubir KPK Cek Keabsahan

Dalam surat itu juga, termuat salinan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, serta para pegawai yang tak lolos ASN.

Oknum Anggota Polisi yang 'Bermain Mata' dengan Pemudik Bakal Dipenjara
Indonesia
Oknum Anggota Polisi yang 'Bermain Mata' dengan Pemudik Bakal Dipenjara

"Hukumannya kalau (biasanya) dikurung 21 hari, itu akan ditambah 21 hari lagi. Saat operasi, anggota tidak ada yang melakukan pelanggaran, semua harus sesuai SOP," kata Istiono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/4).

Polda Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah
Indonesia
Polda Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah

Jajaran Kepolisian Daerah (polda) membentuk Satgas Anti Mafia Tanah untuk memberantas praktik-praktik mafia tanah di daerah dan memproses hukum para pelakunya.