Reaksi Yusril Gugatan 'Judicial Review' AD/ART Demokrat AHY Tak Diterima MA Yusril Ihza Mahendra. Foto: Dok PBB

Merahputih.com - Kuasa hukum empat mantan kader Partai Demokrat kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara gugatan judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diajukannya tidak diterima Mahkamah Agung (MA).

Yusril menilai AD/ ART tidak sepenuhnya hanya mengikat internal partai, tetapi juga ke luar. Menurut Yusril, syarat menjadi anggota itu mengikat setiap orang yang belum ingin menjadi anggota parpol tersebut.

Baca Juga:

MA Tidak Menerima Gugatan 'Judicial Review' Demokrat Kubu Moeldoko

"Parpol memang bukan lembaga negara, tetapi perannya sangat menentukan dalam negara seperti mencalonkan Presiden dan ikut Pemilu," ujar Yusril lewat keterangan tertulisnya, Rabu (10/11).

Yusril berpatokan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Undang-undang dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

"Ketika UU mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada AD/ART partai, maka apa status AD/ART tersebut? Kalau demikian pemahaman MA, berarti adalah suatu kesalahan," katanya.

Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)
Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

Mahkamah Agung (MA) tidak menerima gugatan judicial review atau uji materiil Partai Demokrat kubu Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra terkait anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Menyatakan permohonan keberatan HUM (hak uji materiil) dari para pemohon tidak dapat diterima," ujar juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Selasa (9/11).

Baca Juga:

Demokrat: Istana Beralih Fungsi Jadi Markas Paguyuban Parpol Pro Jokowi

Majelis hakim menegaskan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan karena AD/ART partai tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanggapan Herman Deru soal Angka Kemiskinan Sumsel Turun di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Tanggapan Herman Deru soal Angka Kemiskinan Sumsel Turun di Tengah Pandemi COVID-19

"Artinya meski kondisi serba sulit akibat pandemi, faktanya masyarakat secara simultan mampu bertahan menghadapi wabah dan aktivitas ekonomi tetap stabil," ucap Gubernur Sumsel, Herman Deru

Kemenkominfo Ungkap Segudang Manfaat Gunakan Internet Positif
Indonesia
Kemenkominfo Ungkap Segudang Manfaat Gunakan Internet Positif

Jadi, tidak hanya masuk ke dunia digital saja, tetapi mampu bertahan untuk menjadi active seller

Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Seimbang
Indonesia
Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Seimbang

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, mengemukakan bahwa dalam format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 43 nama, Prabowo mendapat dukungan 19,7 persen, sementara Ganjar didukung 19,2 persen.

Digugat Perusahaan Panama Terkait Kasus Asabri, Kejagung Tidak Masalah
Indonesia
2 Anggota BPK Terpilih Lewat Voting Anggota DPR
Indonesia
2 Anggota BPK Terpilih Lewat Voting Anggota DPR

Anggota BPK petahan Isma Yatun dan Anggota Komisi XI Haerul Saleh terpilih menjadi anggota atau pimpinan BPK periode 2022-2027.

Dua Pertimbangan Pokok Alih Status 57 Eks Pegawai KPK jadi ASN Polri
Indonesia
Dua Pertimbangan Pokok Alih Status 57 Eks Pegawai KPK jadi ASN Polri

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Satpol PP Sidak Penjualan Miras Tanpa Izin di Jakut
Indonesia
Satpol PP Sidak Penjualan Miras Tanpa Izin di Jakut

Satpol PP DKI Jakarta menggelar operasi penertiban penjualan minuman keras (miras) tanpa izin.

Rumah Sakit di Bandung Milik Semua Warga
Indonesia
Rumah Sakit di Bandung Milik Semua Warga

Sebagai ibu kota, Kota Bandung tentu memiliki banyak kelebihan di bandingkan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

[Hoaks atau Fakta]: Air Kelapa Ampuh Menangkal Racun Usai Divaksin COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Air Kelapa Ampuh Menangkal Racun Usai Divaksin COVID-19

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ahli Gizi KONI DKI Jakarta sekaligus APKI Approved Educator, Irtya Qiyamulail, memberikan penjelasan, vaksin COVID-19 tidak mengandung racun sehingga tidak perlu dinetralisir.

Anies Siapkan Skenario Atasi 100 Ribu Kasus Aktif Corona di Jakarta
Indonesia
Anies Siapkan Skenario Atasi 100 Ribu Kasus Aktif Corona di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku, telah menyiapkan skenario adanya 100 ribu kasus aktif sejak lama.