Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti menyampaikan kekecewaannya dengan putusan MK itu. Sebab, substansi gugatan partainya sangat rasional dan proporsional.

Baca Juga

Bamsoet Harap KPK Beri Masukan kepada Pengusaha Agar Terhindari dari Jeratan Korupsi

"Putusan MK ini jelas mengecewakan," kata Dea Tunggaesti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (25/11).

Dalam permohonannya, PSI meminta agar partai parlemen tidak perlu diverifikasi, partai nonparlemen atau yang tidak memiliki perwakilan di Senayan hanya perlu verifikasi administrasi, dan partai baru harus verifikasi administrasi dan faktual.

Menurut Dea, penting untuk diketahui bahwa ada tiga anggota majelis hakim MK yang mengajukan alasan berbeda dengan merujuk pada dissenting opinion dalam putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020.

Menurut dia, dissenting opinion tersebut menjadi pertanda bahwa majelis hakim juga tidak seluruhnya sepakat tentang putusan tersebut. Ada sebagian yang menerima logika hukum yang diajukan oleh pemohon.

Tangkapan layar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat membacakan putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 di Jakarta, Rabu (24/11/2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Tangkapan layar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat membacakan putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 di Jakarta, Rabu (24/11/2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar

Bila mengikuti logika hukum yang rasional, sambung dia, tiga golongan partai politik yang berbeda satu sama lain tentu harus dikenakan perlakuan berbeda pula secara proporsional. Menyamakan perlakuan verifikasi yang sama tentu memunculkan ketidakadilan.

Baca Juga

Peras Polisi Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ancam Lapor ke Jokowi

Partai politik yang pernah mengikuti pemilu telah teruji karena dinyatakan lolos sebagai peserta dan diperbolehkan mengikuti kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, pemberlakuan verifikasi administrasi dan faktual menjadi tidak relevan.

"Posisi partai politik yang pernah lolos verifikasi administrasi dan faktual tentu berbeda dengan parpol yang belum pernah mengikuti pemilu," ujarnya.

Untuk partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu, kata dia, tentu memerlukan pembuktian kualifikasi sehingga wajar bila dicek persyaratannya melalui verifikasi administrasi dan faktual.

Sementara itu, partai politik yang sudah pernah mengikuti pemilu telah terbukti memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai peserta sehingga seharusnya cukup verifikasi administrasi.

Sebelumnya, MK menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu. Gugatan tersebut diajukan PSI, Partai Berkarya, dan Partai Perindo.

MK menyatakan seluruh permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berpendapat persoalan serupa sudah pernah diuji pada tahun lalu dalam putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Pada gugatan tersebut ketiga partai yang mengajukan gugatan menguji materi Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Ketiganya ingin ada perbedaan kewajiban verifikasi bagi partai politik. (*)

Baca Juga

Tutup Celah Korupsi, IMI Rangkul KPK Awasi Penyelenggaraan Formula E

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AHY Mengaku Sudah Ingatkan Pemerintah dengan Berbagai Cara Tangani COVID-19
Indonesia
AHY Mengaku Sudah Ingatkan Pemerintah dengan Berbagai Cara Tangani COVID-19

17 bulan pandemi ini berlangsung, belum ada tanda-tanda mereda

Lapor Oknum Polisi Nakal, Warga Harus Punya Data dan Bukti
Indonesia
Lapor Oknum Polisi Nakal, Warga Harus Punya Data dan Bukti

Seluruh kapolres, kasatker agar mengecek anggotanya. Apabila dibiarkan, tegas Kapolda, pimpinan harus bertanggung jawab.

Profil Singkat 6 Calon Menteri Jokowi
Indonesia
Profil Singkat 6 Calon Menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan merombak komposisi Kabinet Indonesia Maju. Bekas Wali Kota Solo itu disebut bakal melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (23/12) besok.

PLN Pulihkan Gardu Induk Sulawesi Barat
Indonesia
PLN Pulihkan Gardu Induk Sulawesi Barat

pasca diguncang gempa, jaringan transmisi dan gardu induk yang ada di Mamuju dan Majene, masih dapat beroperasi normal, serta ketersediaan pasokan daya listrik juga dipastikan cukup.

Anies Revitalisasi SMK DKI agar Lulusanya Bisa Berkompetisi di Dunia Usaha
Indonesia
Anies Revitalisasi SMK DKI agar Lulusanya Bisa Berkompetisi di Dunia Usaha

DKI Jakarta berniat untuk merevitalisasi atau menggiatkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di ibu kota.

Rabu (18/8), Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Lebih Tinggi dari Penambahan Kasus
Indonesia
Rabu (18/8), Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Lebih Tinggi dari Penambahan Kasus

Sementara itu, vaksinasi COVID-19 di Indonesia ditargetkan mencapai 100 juta pada akhir Agustus 2021

Pasien RS Darurat Wisma Atlet Turun Drastis, Tenaga Kesehatan Liburan ke Dufan
Indonesia
Pasien RS Darurat Wisma Atlet Turun Drastis, Tenaga Kesehatan Liburan ke Dufan

Tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran mendapat fasilitas liburan di Dunia Fantasi (Dufan) Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Senin (12/4).

Mobil Pembawa Vaksin Sinovac Berhenti di Warteg Pasti Bakal Ketahuan
Indonesia
Mobil Pembawa Vaksin Sinovac Berhenti di Warteg Pasti Bakal Ketahuan

Untuk daerah yang menerima vaksin, Erick meminta agar memperhatikan alat penyimpanannya

Sambangi KPK, Anak Buah Anies Serahkan Dokumen Dugaan Korupsi Formula E
Indonesia
Sambangi KPK, Anak Buah Anies Serahkan Dokumen Dugaan Korupsi Formula E

Widi mengatakan, saat ke lembaga antirasuah tersebut pihaknya menyerahkan dokumen setebal sekitar 600 halaman. Dokumen tersebut merupakan himpunan dari proses persetujuan hingga persiapan yang diperlukan KPK untuk mendapatkan informasi secara detail dan utuh mengenai gelaran Formula E

[HOAKS atau FAKTA]: Ketua MUI Memperbolehkan Merapatkan Saf Salat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua MUI Memperbolehkan Merapatkan Saf Salat

Ketika melakukan dzikir selepas salat, diharapkan agar kembali merenggangkan saf