Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti menyampaikan kekecewaannya dengan putusan MK itu. Sebab, substansi gugatan partainya sangat rasional dan proporsional.

Baca Juga

Bamsoet Harap KPK Beri Masukan kepada Pengusaha Agar Terhindari dari Jeratan Korupsi

"Putusan MK ini jelas mengecewakan," kata Dea Tunggaesti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (25/11).

Dalam permohonannya, PSI meminta agar partai parlemen tidak perlu diverifikasi, partai nonparlemen atau yang tidak memiliki perwakilan di Senayan hanya perlu verifikasi administrasi, dan partai baru harus verifikasi administrasi dan faktual.

Menurut Dea, penting untuk diketahui bahwa ada tiga anggota majelis hakim MK yang mengajukan alasan berbeda dengan merujuk pada dissenting opinion dalam putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020.

Menurut dia, dissenting opinion tersebut menjadi pertanda bahwa majelis hakim juga tidak seluruhnya sepakat tentang putusan tersebut. Ada sebagian yang menerima logika hukum yang diajukan oleh pemohon.

Tangkapan layar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat membacakan putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 di Jakarta, Rabu (24/11/2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Tangkapan layar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat membacakan putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 di Jakarta, Rabu (24/11/2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar

Bila mengikuti logika hukum yang rasional, sambung dia, tiga golongan partai politik yang berbeda satu sama lain tentu harus dikenakan perlakuan berbeda pula secara proporsional. Menyamakan perlakuan verifikasi yang sama tentu memunculkan ketidakadilan.

Baca Juga

Peras Polisi Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ancam Lapor ke Jokowi

Partai politik yang pernah mengikuti pemilu telah teruji karena dinyatakan lolos sebagai peserta dan diperbolehkan mengikuti kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, pemberlakuan verifikasi administrasi dan faktual menjadi tidak relevan.

"Posisi partai politik yang pernah lolos verifikasi administrasi dan faktual tentu berbeda dengan parpol yang belum pernah mengikuti pemilu," ujarnya.

Untuk partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu, kata dia, tentu memerlukan pembuktian kualifikasi sehingga wajar bila dicek persyaratannya melalui verifikasi administrasi dan faktual.

Sementara itu, partai politik yang sudah pernah mengikuti pemilu telah terbukti memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai peserta sehingga seharusnya cukup verifikasi administrasi.

Sebelumnya, MK menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu. Gugatan tersebut diajukan PSI, Partai Berkarya, dan Partai Perindo.

MK menyatakan seluruh permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berpendapat persoalan serupa sudah pernah diuji pada tahun lalu dalam putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Pada gugatan tersebut ketiga partai yang mengajukan gugatan menguji materi Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Ketiganya ingin ada perbedaan kewajiban verifikasi bagi partai politik. (*)

Baca Juga

Tutup Celah Korupsi, IMI Rangkul KPK Awasi Penyelenggaraan Formula E

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Agama Cek Sejumlah Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi
Indonesia
Menteri Agama Cek Sejumlah Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sempat meninjau kesiapan layanan katering untuk jemaah haji Indonesia di Madinah.

Pesisir Jakarta Diterjang Rob, Wagub DKI: Kami Minta Semuanya Bersabar
Indonesia
Pesisir Jakarta Diterjang Rob, Wagub DKI: Kami Minta Semuanya Bersabar

Ia juga mengharapkan pihak swasta ikut membantu mempercepat pembangunan tanggul tersebut

Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan
Indonesia
Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan

Masyarakat melaksanakan perjalanan untuk ibadah sekaligus perjalanan ke tempat lain, misalnya dari umrah di Mekkah dilanjutkan perjalanan ke Turki, akomodasinya dikenakan PPN sebesar 1,1 persen.

 KPK Periksa Pimpinan DPR Aceh
Indonesia
KPK Periksa Pimpinan DPR Aceh

Saat ini, DPRA dipimpin Dahlan Jamaluddin yang merupakan politikus Partai Aceh sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk periode 2019-2024.

Imunisasi Anak Bakal Terdata di PeduliLindungi Hingga 20 Tahun
Indonesia
Imunisasi Anak Bakal Terdata di PeduliLindungi Hingga 20 Tahun

Akun PeduliLindungi kini mulai menjangkau pelayanan kesehatan lainnya di luar COVID-19. Kementerian Kesehatan akan melakukan digitalisasi data imunisasi anak di Indonesia.

Airlangga Berharap Partai Koalisi Indonesia Bersatu Bertambah
Indonesia
Airlangga Berharap Partai Koalisi Indonesia Bersatu Bertambah

Kerja sama yang dibentuk sejak awal Partai Golkar dengan PPP dan PAN ini, akan menambah kekuatan dari masing-masing partai politik.

Mudik Lebaran, Bandara Soetta Terima Permintaan 720 Penerbangan Tambahan
Indonesia
Mudik Lebaran, Bandara Soetta Terima Permintaan 720 Penerbangan Tambahan

PT Angkasa Pura II memperkirakan akan ada 160.000 penumpang hingga puncak arus mudik Lebaran 2022 Bandara Soekarno - Hatta Tangerang Banten.

PTM 100 Persen di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi Anak
Indonesia
PTM 100 Persen di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi Anak

Politikus Partai Dakwah, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12-17 tahun dan usia 6-11 tahun.

KPK Perkuat Integritas Partai Politik
Indonesia
KPK Perkuat Integritas Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu tahun 2022.

Wapres Minta MUI Keluarkan Fatwa Pengecualian Ganja Medis
Indonesia
Wapres Minta MUI Keluarkan Fatwa Pengecualian Ganja Medis

Menurut Ma'ruf, penting agar jangan sampai penggunaan ganja untuk alasan medis malah mendatangkan lebih banyak masalah.