Reaksi Panglima TNI Ada Mobil Pelat Dinas Saat Arteria Cekcok dengan 'Anak Jenderal' Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (ANTARA/HO-TNI AD)

MerahPutih.com - Cekcok antara anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dan ibunya dengan seorang wanita yang mengaku anak jenderal bintang tiga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berbuntut panjang.

Dalam video yang beredar, Arteria mempermasalahkan perempuan yang disebutnya bisa mengatur-atur protokoler yang diduga dari TNI. Selain itu, Arteria mempermasalahkan mobil dinas berpelat TNI yang digunakan untuk menjemput perempuan tersebut.

Baca Juga

Cuaca Panas Sebabkan Lonjakan DBD dan Virus Baru West Nile

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa menyatakan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sudah melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan Polresta Bandara Soetta.

Andika belum tahu apakah ada keterlibatan anak buahnya dalam cekcok Arteria dengan wanita yang mengaku keluarga oknum TNI itu.

"Intinya kami akan menindaklanjuti, harus. Sesuai dengan seberapa jauh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota. Makanya belum tentu keterlibatan anggota apa," ujar Andika di Mabes Polri, Selasa (23/11).

Baca Juga:

Kasus Ibu Arteria Dahlan dengan Perempuan Ngaku 'Anak Jenderal' Bakal Diurus MKD

Andika menegaskan TNI hanya berwenang untuk proses hukum terhadap anggota militer. Berbeda jika pelakunya warga sipil.

"Kalau yang bukan anggota militer biar masuk proses peradilan umum," tutup Andika seraya tersenyum.

Baca Juga:

Arteria Dahlan Cekcok di Bandara, Bambang Pacul: Sudah Lah

Insiden ini pertama kali diketahui dari sebuah sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita membentak ibu dari Politikus PDIP Arteria Dahlan.

Video tersebut diunggah oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni melalui akun instagram pribadinya @ahmadsahroni88, Minggu (21/11). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lulus Diklat Bela Negara, 18 Pegawai KPK Diusulkan Jadi ASN
Indonesia
Lulus Diklat Bela Negara, 18 Pegawai KPK Diusulkan Jadi ASN

Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan selesai dan lulus menjalani pendidikan dan pelatihan bela negara yang berlangsung di Universitas Pertahanan.

Wagub DKI: Vaksinasi COVID-19 Anak di Atas 12 Tahun Belum 50 Persen
Indonesia
Wagub DKI: Vaksinasi COVID-19 Anak di Atas 12 Tahun Belum 50 Persen

Hingga Selasa (27/7), kata Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, capaian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 48,5 persen.

Tidak Lagi Mandiri, Kini E-HAC Bandara Gunakan PeduliLindungi
Indonesia
Tidak Lagi Mandiri, Kini E-HAC Bandara Gunakan PeduliLindungi

Diduga terjadi kebocoran data sebanyak 1,4 juta dan ada 1,3 juta user e-HAC. Data ini berupa nama, nama rumah sakit, alamat, hasil tes PCR, akun e-HAC, dan data detail tentang RS serta dokter yang melakukan perawatan.

Senangnya RJ Lino Menunggu Lima Tahun untuk Ditahan KPK
Indonesia
Dalang Kondang Ki Manteb Tutup Usia Karena COVID-19
Indonesia
Dalang Kondang Ki Manteb Tutup Usia Karena COVID-19

Ki Manteb meninggal dengan diagnosa COVID-19. Almarhum punya komorbid. Untuk pemakaman dilakukan sesui SOP protokol kesehatan pasien COVID-19.

Penonaktifan 75 Pegawai Dinilai Jadi Sejarah Kelam KPK
Indonesia
Penonaktifan 75 Pegawai Dinilai Jadi Sejarah Kelam KPK

"Tepat sehari jelang idul Fitri, dan 10 hari jelang peringatan 23 tahun reformasi, KPK menghadapi masa paling kelam dalam sejarahnya," kata pengamat politik Ray Rangkuti

Polda Sumsel Ungkap Fakta Baru Kasus Sumbangan Keluarga Akidi Tio
Indonesia
Polda Sumsel Ungkap Fakta Baru Kasus Sumbangan Keluarga Akidi Tio

Polda Sumatera Selatan mengungkap fakta baru terkait kasus sumbangan Rp 2 triliun yang dilakukan oleh keluarga Akidi Tio melalui putri bungsunya, Heriyanti Tio.

Kemenkeu Sebar Anggaran PEN Rp 321 Triliun di 2022
Indonesia
Kemenkeu Sebar Anggaran PEN Rp 321 Triliun di 2022

Menurut berbagai pandangan ahli munculnya banyak varian masih berpotensi terjadi sehingga pemerintah tetap waspada terhadap pekembangannya.

Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili
Indonesia
Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili

"Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan," ujar Sigit

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).