Reaksi Mabes Polri saat Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Tidak diOTT Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, yang meminta aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa tidak layak dijerat dengan operasi tangkap tangan (OTT) jadi kontroversi.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan langsung merespons ucapan dari politisi PDI Perjuangan itu. Menurutnya, Polri selalu bertindak sesuai undang-undang yang berlaku.

Baca Juga

ICW Sebut Logika Berpikir Arteria Dahlan Bengkok

Ramadhan menegaskan Polri masih menegakkan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Aturan-aturan yang ada itulah yang menjadi acuan Polri sebagai alat penegak hukum.

"Jadi acuan kami sebagai alat penegak hukum bertindak atas dasar aturan dan perundang-undangan yang berlaku," imbuh dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (19/11).

Anggota Komisi III DPR RI,Arteria Dahlan. (Facebook/@Arteria Dahlan.)
Anggota Komisi III DPR RI,Arteria Dahlan. (Facebook/@Arteria Dahlan.)

Sekedar informasi, Arteria dengan tegas kembali menyampaikan pandangannya yang tidak setuju jika aparat penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa dan Hakim, dikenakan penindakan hukum dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT).

"Saya pribadi, saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT," kata Arteria Dahlan dalam sebuah webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan Kejaksaan Agung, Kamis (18/11).

Menurutnya, OTT terhadap para penegak hukum tersebut seharusnya tidak dilakukan. Dengan alasan para penegak hukum tersebut merupakan simbol negara.

"Bukan karena kita pro koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum," ujar Arteria. (Knu)

Baca Juga

Penyebar Ajakan Seruan Jihad Lawan Densus 88 dan Sebar Provokasi, Dapat Peringatan Polri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Operasi Ketupat Jaya 2021 Fokus Cegah Kerumunan dan Pelanggaran Prokes di Jakpus
Indonesia
Operasi Ketupat Jaya 2021 Fokus Cegah Kerumunan dan Pelanggaran Prokes di Jakpus

Polres Metro Jakarta Pusat menggelar Operasi Ketupat Jaya 2021. Kegiatan ini untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggar protokol kesehatan jelang Lebaran.

Komnas HAM Duga TWK Bentuk Penyingkiran Pegawai KPK yang Distigma Taliban
Indonesia
Komnas HAM Duga TWK Bentuk Penyingkiran Pegawai KPK yang Distigma Taliban

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin menduga, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan bentuk pennyingkiran terhadap para pegawai yang distigma sebagai taliban.

733 Kendaraan Ditilang karena Langgar Ganjil Genap
Indonesia
733 Kendaraan Ditilang karena Langgar Ganjil Genap

"Terdapat 733 kendaraan yang kami tilang," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (29/10).

Bank DKI Siapkan Ekosistem Digital
Indonesia
Bank DKI Siapkan Ekosistem Digital

"JakOne Community Apps merupakan layanan perbankan digital untuk mendorong penerapan inklusi keuangan serta melalui pengembangan produk dan layanan digital," kata Herry

Program 100 Hari Kerja Gibran-Teguh
Indonesia
Program 100 Hari Kerja Gibran-Teguh

"Program 100 hari ke depan pasti ada tapi tidak bisa saya bocorkan semuanya hari ini (Kamis)," kata Gibran.

Kasus Corona Tembus 1 Juta, Ketua DPD Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Prokes
Indonesia
Kasus Corona Tembus 1 Juta, Ketua DPD Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

Langkah pemerintah yang menerapkan PPKM untuk menekan penyebaran COVID-19 dinilai kurang efektif tanpa saksi tegas.

Gibran Waspadai 'Ilmu Kung Fu' Skuat PSG Pati Klub Atta Halilintar
Olahraga
Gibran Waspadai 'Ilmu Kung Fu' Skuat PSG Pati Klub Atta Halilintar

Persis Solo selaku tuan rumah Grup C akan menjamu PSCS Cilacap, Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta, Hizbul Wathan FC, dan PSG Pati.

Ridwan Kamil Wacanakan Pengetatan Bandung Raya, Kakorlantas Berikan Dukungan
Indonesia
Ridwan Kamil Wacanakan Pengetatan Bandung Raya, Kakorlantas Berikan Dukungan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewacanakan pengetatan kawasan Bandung Raya akibat tingginya kasus COVID-19.

Kapolri Berikan Reward Jika Anggota Mampu Ungkap Kasus Narkoba di Tubuh Kepolisian
Indonesia
Kapolri Berikan Reward Jika Anggota Mampu Ungkap Kasus Narkoba di Tubuh Kepolisian

Lewat telegram itu, akan diberikan reward bagi anggota yang mengungkap kasus narkoba di tubuh kepolisian.