Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

Merahputih.com - Djoko Tjandra akan mempelajari terlebih dahulu terkait vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kepadanya.

"Saya perlu pikir-pikir dulu," ujar Djoko Tjandra usai mendengar amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/4).

Baca Juga:

Irjen Napoleon Seret Nama Menkumham di Sidang Red Notice Djoko Tjandra

Mendengar pernyataan Djoko Tjandra, Hakim Ketua Muhammad Damis memberi waktu kepada keduanya satu pekan untuk mempelajari putusan.

Dalam satu pekan tersebut, keduanya harus memutuskan apakah akan menerima atau mengajukan banding atas putusan yang sudah dijatuhkan.

"Baiklah, saudara memiliki waktu 7 hari untuk mempelajari putusan," kata Hakim Damis.

Djoko Tjandra divonis 4, 5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Djoko Tjandra terbukti menyuap sejumlah penegak hukum terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Dalam pertimbangannya, terdapat sejumlah hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Djoko. Untuk hal memberatkan, perbuatan Djoko tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi dan dilakukan untuk menghindari keputusan pengadilan.

Sedangkan hal meringankan yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah berusia lanjut. Vonis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

Baca Juga:

MAKI Ungkap 'King Maker' Skandal Djoko Tjandra: Pejabat Tinggi di Lembaga Hukum

Sebelumnya penuntut umum meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SMP Swasta Surabaya Dilarang Tarik Biaya PPDB Siswa Jalur Afirmasi
Indonesia
SMP Swasta Surabaya Dilarang Tarik Biaya PPDB Siswa Jalur Afirmasi

PPDB SMP Swasta Surabaya melibatkan 146 sekolah.

PPKM Darurat, Satpol PP Solo Catat 2.910 Pelanggaran
Indonesia
PPKM Darurat, Satpol PP Solo Catat 2.910 Pelanggaran

Pelanggaran terbanyak terjadi pada pekan pertama penerapan PPKM Darurat dengan jumlah pelanggaran mencapai 2.300-an pelanggaran.

Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq
Indonesia
Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq

FPI seakan akan memiliki dan berada pada dunia lain atau dunianya sendiri dengan hukumnya sendiri

Erick Thohir Sampaikan Duka atas Meninggalnya Ketua Uji Klinis Vaksin Sinovac
Indonesia
Erick Thohir Sampaikan Duka atas Meninggalnya Ketua Uji Klinis Vaksin Sinovac

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan duka cita atas meninggalnya ketua uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac dari Bio Farma Novilia Sjafri Bachtiar.

Lupa Lapor Diri, Peserta PPDB Dipastikan Tidak Bisa Daftar Lagi
Indonesia
Lupa Lapor Diri, Peserta PPDB Dipastikan Tidak Bisa Daftar Lagi

Mereka yang sudah lapor diri untuk bisa bersabar mendapatkan informasi selanjutnya dari pihak sekolah melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor telepon CPDB yang didaftarkan

Pimpinan Komisi III Apresiasi Operasi Ketupat Polri 2021
Indonesia
Pimpinan Komisi III Apresiasi Operasi Ketupat Polri 2021

Kinerja Polri dalam mencegah mudik bukan tugas yang mudah

Kantor di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen
Indonesia
Kantor di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Airlangga mengatakan kegiatan perkantoran atau tempat kerja, baik di kementerian/lembaga, BUMN/BUMD akan mengikuti Surat Edaran Kemenpan RB, yakni 75 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH), dan 25 persen bekerja dari kantor untuk wilayah zona merah.

Prancis dan Jerman Kembali Berlakukan Lockdown
Dunia
Prancis dan Jerman Kembali Berlakukan Lockdown

Prancis dan Jerman, pada Rabu (28/10), kembali memberlakukan karantina wilayah (lockdown) untuk menekan laju penularan COVID-19.

Polisi Militer Gelar Lomba Lari 'Virtual'
Olahraga
Polisi Militer Gelar Lomba Lari 'Virtual'

Peserta wajib mendownload aplikasi lari DEOS di GooglePlay (Android) dan Appstore (iOS).

DVI Polri Serahkan Jenazah Penumpang Sriwijaya Air Asy Habul Yamin ke Keluarga
Indonesia
DVI Polri Serahkan Jenazah Penumpang Sriwijaya Air Asy Habul Yamin ke Keluarga

Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur kembali menyerahkan jenazah penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 atas nama Asy Habul Yamin.