Rayen Pono Anggap Ahmad Dhani Meremehkan Kasus Salah Sebut Marga

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 06 Mei 2025
Rayen Pono Anggap Ahmad Dhani Meremehkan Kasus Salah Sebut Marga

Rayen Pono. (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rayen Pono mengungkapkan bahwa anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani tidak menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf setelah diduga menghina marga Pono.

Hal tersebut disampaikan Rayen setelah memberikan keterangan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

"Jadi, kalau ada komunikasi, apalagi ada permintaan maaf, enggak ada sampai hari ini," ujar Rayen.

Rayen diketahui melaporkan Dhani ke MKD atas dugaan melanggar etik karena salah sebut marga Pono menjadi Porno.

Dhani, kata Rayen, pernah mengirim eks pesan WhatsApp kepada dirinya yang berisi potongan gambar sebuah televisi. Dijelaskannya, potongan gambar itu memperlihatkan stasiun televisi salah menuliskan marga Pono menjadi Pohon.

Baca juga:

MKD DPR Segera Panggil Ahmad Dhani Terkait Dugaan Penghinaan

"Itu, tuh, Ahmad Dhani sempat WA, tuh, bro, ini TV kurang ajar, nih, dituntut juga, dong," ungkapnya.

Rayen menduga pesan WhatsApp tersebut menandakan Dhani meremehkan persoalan salah sebut marga Pono.

"Itu dari situ terlihat bahwa itu sebenernya beliau meremehkan lagi-lagi, meremehkan apa yang terjadi hari ini," ujarnya.

Ia mengatakan, pihak stasiun televisi sendiri telah melayangkan permintaan maaf setelah salah tulis marga Pono menjadi Pohon.

Menurut Rayen, pihak televisi beralasan marga Pono berubah menjadi Pohon akibat sistem koreksi otomatis.

"Itu autocorrect, kemudian pihak dari Kompas TV sudah WhatsApp secara langsung untuk minta maaf karena kesalahan autocorrect," pungkasnya. (Pon)

#Rayen Pono #DPR RI #Berita #Indonesia #Merahputih
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan