Frengky Aruan
MerahPutih.com - Usulan penghapusan Pilkada DKI Jakarta, yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menuai polemik. Dalam draf lama itu masih mencantumkan poin Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan dipilih atau ditunjuk oleh presiden secara langsung.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Fauzi alias Ray Rangkuti menilai bahwa wacana tersebut adalah ambisi seorang Presiden Joko Widodo, agar Gubernur Jakarta nantinya diisi oleh orang dekatnya.
Baca Juga:
Kelab Malam Tak Ditutup selama Ramadan, PKS Kecewa dengan Pemprov DKI
"Desain ini, semata karena ingin memenuhi ambisi presiden Jokowi yang diduga ingin menempatkan orangnya duduk di Jakarta. Tak ada manfaat dan sebab lainnya," kata Ray Rangkuti saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
Menurut dia, tidak ada urgensinya menjadikan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden.
"Akan sangat aneh, bahkan ketika DKI merupakan ibu kota negara gubernurnya dipilih secara langsung, mengapa malah setelah bukan ibu kota negara tidak dipilih secara langsung," ucapnya.
Lebih uniknya, kata dia, hanya gubernur yang nantinya dipilih oleh presiden tidak dengan legislatif. Maka kata dia ada keanehan dalam konsep ini. Gubernur tidak lagi dipilih warga, tapi Pilegnya pemilihan langsung melalui pencoblosan.
Baca Juga:
BNPB Sebut Beberapa Daerah Indonesia Hadapi Anomali Bencana Alam
"Ini akan jadi model pemerintahan lain lagi. Desain daerah kita terlalu banyak ragam. Padahal sendinya NKRI. Maka dan oleh karena itu, gubernur di DKI Jakarta harus tetap dipilih langsung oleh warga Jakarta," tutupnya. (Asp)
