Rawan Terjadi Pencemaran Nama Baik, KPK Diminta Pastikan "Nasib" Azis Syamsuddin Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial (tengah) digiring petugas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Sosok Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tengah ramai diperbincangkan karena namanya disebut dalam kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara korupsi di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara tahun 2020-2021.

Azis Syamsuddin diduga telah memperkenalkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) yang kini jadi tersangka.

Praktisi hukum pidana Suparji Ahmad menilai, dugaan keterlibatan Wakil DPR RI tersebut secara terang benderang di hadapan publik harus memiliki dasar yang jelas.

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal Merintangi Penyidikan dan Pemufakatan Jahat

"Jika tanpa dasar dapat membawa konsekuensi hukum, misalnya yang disebut merasa tercemar nama baiknya," kata Suparji kepada wartawan, Minggu (25/4).

Ia meminta KPK harus menjelaskan secara detail terkait keterlibatan politikus Golkar tersebut. Tujuannya, kata dia, mencegah terjadinya berbagai spekulasi dan fitnah.

"Ada bukti harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Suparji.

Suparji meminta KPK dapat bekerja secara transparan dan independen dalam mengungkap kasus rasuah yang menjerat Wali Kota Tanungbalai itu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengisyaratkan bakal memeriksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam waktu dekat.

"Itu kepentingan penyidikan, secepatnya seperti yang saya bilang tadi. Kalau bisa Senin diperiksa kita periksa, kalau Selasa, secepatnya," ucap Firli.

Dalam kasus dugaan suap berupa penerimaan hadiah atau janji terkait perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021, Azis berperan sebagai pihak yang mengenalkan penyidik Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju kepada Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Bahkan, rumah dinas Azis di Jakarta Selatan menjadi tempat pertemuan antara Stepanus dan Syahrial.

Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa
Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Firli mengatakan, KPK tidak akan berhenti mengungkap keterlibatan pihak lain dalam pusaran perkara ini.

"Nanti kita akan terus melakukan upaya-upaya untuk ungkap seterang-terangnya perkara dan apa yang dilakukan Saudara AZ (Azis Syamsuddin) sebagai Wakil Ketua DPR RI," katanya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Stepanus mengenal Azis Syamsuddin lewat ajudannya yang sesama anggota Polri.

"Benar, diduga kenal yang bersangkutan dari ajudan AZ (Azis Syamsuddin) yang juga anggota Polri," kata Ali.

Pertemuan antara Stepanus dan Syahrial terjadi di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan pada Oktober 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Azis memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial karena diduga Syahrial memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK.

Tujuannya agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar Stepanus dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Menindaklanjuti pertemuan di rumah Azis, kemudian Stepanus mengenalkan Syahrial kepada pengacara bernama Maskur Husain untuk bisa membantu permasalahannya.

Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar.

Syahrial menyetujui permintaan Stepanus dan Markus dengan mentransfer uang secara bertahap. Yakni sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, yang mana teman dari Saudara Stepanus, dan juga Syahrial memberikan uang secara tunai kepada Stepanus.

Sehingga, total uang yang telah diterima Stepanus sebesar Rp1,3 miliar.

Pembukaan rekening bank oleh Stepanus dengan menggunakan nama Riefka dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur.

Setelah uang diterima, Stepanus kembali menegaskan kepada Maskur dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya

Dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial lalu diberikan kepada Maskur sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta.

Markus juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta sedangkan Stepanus dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia sebesar Rp438 juta.

KPK kemudian menetapkan M Syahrial, Stepanus Robin Pattuju, dan Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.

Atas perbuatan tersebut, Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 UU No 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 UU No 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Knu)

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Jadi Fasilitator Pertemuan Penyidik KPK dengan Walkot Tanjungbalai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPR Beri PR Buat Komjen Listyo Sigit
Indonesia
Ketua DPR Beri PR Buat Komjen Listyo Sigit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.

Obok-Obok TKP Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Klaim Temukan Fakta Baru
Indonesia
Obok-Obok TKP Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Klaim Temukan Fakta Baru

Beberapa fakta terbaru dalam merekonstruksi kejadian penembakan.

Djoko Tjandra Seret Nama Eks PM Malaysia di Sidang Suap Red Notice
Indonesia
Djoko Tjandra Seret Nama Eks PM Malaysia di Sidang Suap Red Notice

Djoko Tjandra menyeret nama mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak saat bersaksi untuk terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo.

Polisi Duga Pelaku Kerusuhan dari Luar Jakarta Difasilitasi Kereta hingga Uang
Indonesia
Polisi Duga Pelaku Kerusuhan dari Luar Jakarta Difasilitasi Kereta hingga Uang

Ribuan orang itu berasal dari berbagai daerah, antara lain Purwakarta, Karawang, Bogor, Banten, dan sebagainya.

Seribuan Mobil Diputar Balik di Hari Pertama Larangan Mudik
Indonesia
Seribuan Mobil Diputar Balik di Hari Pertama Larangan Mudik

"Total kendaraan yang diputar balik untuk Polda Mertro Jaya 1.258," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat (7/5).

Klaster Perkantoran Meroket, NasDem DKI Ingatkan Jangan Ada Kelonggaran Prokes
Indonesia
Klaster Perkantoran Meroket, NasDem DKI Ingatkan Jangan Ada Kelonggaran Prokes

Lonjakan klaster perkantoran dalam sepekan terakhir ini menjadi sorotan

Alasan Dua Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Tak Kunjung Dipecat
Indonesia
Alasan Dua Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Tak Kunjung Dipecat

Dua personel Polda Metro Jaya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus unlawful killing anggota Laskar FPI masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.

MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi
Indonesia
MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi

Kedepan, penghargaan demikian justru semakin menguatkan dan memantapkan prinsip independensi

Sidang Kasus Pembunuhan Babinsa AD Oleh Oknum TNI AL Digelar Terbuka
Indonesia
Sidang Kasus Pembunuhan Babinsa AD Oleh Oknum TNI AL Digelar Terbuka

Dirinya pun berharap masyarakat ikut mengawasi jalannya persidangan.

Situs Pendaftaran Banyak Dikeluhkan, Ini Kata Ketua Panitia PPDB DKI
Indonesia
Situs Pendaftaran Banyak Dikeluhkan, Ini Kata Ketua Panitia PPDB DKI

Panitia PPDB DKI Jakarta 2021 buka suara tekait kekecewaan siswa dan orang tua yang merasa kesulitan saat mendaftar pada PPDB DKI tahun ajaran 2021/2022.