Rawan Terjadi Pencemaran Nama Baik, KPK Diminta Pastikan "Nasib" Azis Syamsuddin Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial (tengah) digiring petugas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Sosok Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tengah ramai diperbincangkan karena namanya disebut dalam kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara korupsi di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara tahun 2020-2021.

Azis Syamsuddin diduga telah memperkenalkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) yang kini jadi tersangka.

Praktisi hukum pidana Suparji Ahmad menilai, dugaan keterlibatan Wakil DPR RI tersebut secara terang benderang di hadapan publik harus memiliki dasar yang jelas.

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal Merintangi Penyidikan dan Pemufakatan Jahat

"Jika tanpa dasar dapat membawa konsekuensi hukum, misalnya yang disebut merasa tercemar nama baiknya," kata Suparji kepada wartawan, Minggu (25/4).

Ia meminta KPK harus menjelaskan secara detail terkait keterlibatan politikus Golkar tersebut. Tujuannya, kata dia, mencegah terjadinya berbagai spekulasi dan fitnah.

"Ada bukti harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Suparji.

Suparji meminta KPK dapat bekerja secara transparan dan independen dalam mengungkap kasus rasuah yang menjerat Wali Kota Tanungbalai itu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengisyaratkan bakal memeriksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam waktu dekat.

"Itu kepentingan penyidikan, secepatnya seperti yang saya bilang tadi. Kalau bisa Senin diperiksa kita periksa, kalau Selasa, secepatnya," ucap Firli.

Dalam kasus dugaan suap berupa penerimaan hadiah atau janji terkait perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021, Azis berperan sebagai pihak yang mengenalkan penyidik Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju kepada Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Bahkan, rumah dinas Azis di Jakarta Selatan menjadi tempat pertemuan antara Stepanus dan Syahrial.

Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa
Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Firli mengatakan, KPK tidak akan berhenti mengungkap keterlibatan pihak lain dalam pusaran perkara ini.

"Nanti kita akan terus melakukan upaya-upaya untuk ungkap seterang-terangnya perkara dan apa yang dilakukan Saudara AZ (Azis Syamsuddin) sebagai Wakil Ketua DPR RI," katanya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Stepanus mengenal Azis Syamsuddin lewat ajudannya yang sesama anggota Polri.

"Benar, diduga kenal yang bersangkutan dari ajudan AZ (Azis Syamsuddin) yang juga anggota Polri," kata Ali.

Pertemuan antara Stepanus dan Syahrial terjadi di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan pada Oktober 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Azis memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial karena diduga Syahrial memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK.

Tujuannya agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar Stepanus dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Menindaklanjuti pertemuan di rumah Azis, kemudian Stepanus mengenalkan Syahrial kepada pengacara bernama Maskur Husain untuk bisa membantu permasalahannya.

Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar.

Syahrial menyetujui permintaan Stepanus dan Markus dengan mentransfer uang secara bertahap. Yakni sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, yang mana teman dari Saudara Stepanus, dan juga Syahrial memberikan uang secara tunai kepada Stepanus.

Sehingga, total uang yang telah diterima Stepanus sebesar Rp1,3 miliar.

Pembukaan rekening bank oleh Stepanus dengan menggunakan nama Riefka dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur.

Setelah uang diterima, Stepanus kembali menegaskan kepada Maskur dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya

Dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial lalu diberikan kepada Maskur sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta.

Markus juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta sedangkan Stepanus dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia sebesar Rp438 juta.

KPK kemudian menetapkan M Syahrial, Stepanus Robin Pattuju, dan Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.

Atas perbuatan tersebut, Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 UU No 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 UU No 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Knu)

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Jadi Fasilitator Pertemuan Penyidik KPK dengan Walkot Tanjungbalai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Operator Kelurahan Duri Kepa Diduga Terlibat Kasus Pinjaman Uang Rp 264,5 Juta
Indonesia
Operator Kelurahan Duri Kepa Diduga Terlibat Kasus Pinjaman Uang Rp 264,5 Juta

Hal itu diungkap dari hasil pemeriksaan Lurah Duri Marhali dan Bendahara Kelurahan Duri Kepa Devi Ambarsari di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Kasus tersebut kini masih terus di dalami Inspektorat DKI.

Anies: Penyelundup Tabung Oksigen dan Penimbun Obat-obatan Pengkhianat Bangsa
Indonesia
Anies: Penyelundup Tabung Oksigen dan Penimbun Obat-obatan Pengkhianat Bangsa

Pribadi-pribadi yang memilih menyelamatkan sesama dari bencana kesehatan dapat disematkan sebagai seorang pahlawan.

Sanksi Tegas bagi Pelanggar Karantina, Dipenjara dan Denda Rp 100 Juta
Indonesia
Sanksi Tegas bagi Pelanggar Karantina, Dipenjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika tidak, nantinya pelanggar karantina dapat terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasien Rawat Inap di RSDC Wisma Atlet Bertambah 50 Orang Lebih
Indonesia
Pasien Rawat Inap di RSDC Wisma Atlet Bertambah 50 Orang Lebih

1.074 pasien dirujuk ke rumah sakit lain

Soal Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar, Wamen BUMN: Percepat Herd Immunity
Indonesia
Soal Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar, Wamen BUMN: Percepat Herd Immunity

"Tujuannya untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," kata Pahala

Viral Ojol Ditangkap setelah Antar Pesanan Miras, Kapolresta Bantah Tetapkan Tersangka
Indonesia
Viral Ojol Ditangkap setelah Antar Pesanan Miras, Kapolresta Bantah Tetapkan Tersangka

Viral di media sosial seorang driver ojek online (ojol) di Solo ditangkap tim Sparta Polresta Solo, saat mengantar pesanan yang ternyata berisi minuman keras jenis anggur.

Wagub Pastikan Harga Pangan di Jakarta Jelang Ramadan Naik, Tapi Tidak Signifikan
Indonesia
Wagub Pastikan Harga Pangan di Jakarta Jelang Ramadan Naik, Tapi Tidak Signifikan

Riza memastikan kenaikan itu masih bisa terjangkau masyarakat

Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan memperpanjang penerapan kebijakan PPKM Mikro di Ibu Kota pada 20 April-3 Mei 2021.

Masuk Surabaya, Pengendara di Luar Plat L dan W Wajib Tes COVID-19
Indonesia
Masuk Surabaya, Pengendara di Luar Plat L dan W Wajib Tes COVID-19

Data Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur polisi telah memaksa putar balik sebanyak 43.665 kendaraan saat masa pelarangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Dilaporkan ke Dewas, Begini Respons Indriyanto Seno Adji
Indonesia
Dilaporkan ke Dewas, Begini Respons Indriyanto Seno Adji

Pelaporan ini dilayangkan lantaran Indriyanto dinilai sudah berpihak pada pimpinan KPK