Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB Ketua KPK Firli Bahuri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2004-2020.

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyebut, terdapat 12 kasus korupsi di NTB, baik yang sudah maupun sedang diusut lembaga penegak hukum. Sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah. Oleh karena itu, KPK pun prihatin dan memantau penuh gelaran pilkada serentak.

“Ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli Bahuri, Minggu (26/10).

Baca Juga:

KPK Dalami Temuan Tito Karnavian Soal Dana Rp252,78 Triliiun di Bank

Firli merunutkan, paparannya yakni Jawa Barat yakni 101 kasus, Jawa Timur 93 kasus, kemudian 73 kasus di Sumatera Utara.

Kemudian di Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64, DKI Jakarta 61, Jawa Tengah 49, Lampung 30, Sumatera Selatan 24, Banten 24, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22, Bengkulu 22, Aceh 14, Nusa Tenggara Barat 12, Jambi 12 dan Sulawesi Utara.

Selanjutnya yakni Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10, Maluku 6, Sulawesi Tengah 5, Sulawesi Selatan 5, Nusa Tenggara Timur 5, Kalimantan Tengah 5, Bali 5, dan Sumatera Barat sebanyak 3 kasus.

"Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi,” kata Firli.

KPK (Foto: Antara)
KPK (Foto: Antara)

Firli mengharapkan, 8 dari 34 provinsi yang belum ditemukan tindak pidana korupsi oleh KPK untuk terus berbenah diri dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Begitu juga daerah-daerah yang pernah diusut KPK.

Firli menambahkan, sejak 2004 hingga 2020, kasus kepala daerah tersebut paling banyak adalah kasus suap, sebanyak 704 kasus.

"Jadi kasus korupsi yang terjadi 2004 sampai 2020 itu paling banyak karena kasus suap, itu 704 kasus. Di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48 kasus dan TPPU sebanyak 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah," kata Firli.

Dalam kesempatan sama, Firli juga mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pilkada. Berdasar hasil Survei Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK pada tahun 2015, 2017, dan 2018, ditemukan bahwa potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur.

Menurut Firli, survei KPK menemukan bahwa sebesar 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada.

Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 Miliar. Bahkan, ditemukan pula ada satu pasangan calon yang hartanya minus Rp15,17 juta. Padahal, berdasar wawancara mendalam dari survei KPK itu, diperoleh informasi bahwa untuk bisa mengikuti tahapan Pilkada, pasangan calon di tingkat kabupaten/kota harus memegang uang antara Rp5-10 miliar, yang bila ingin menang idealnya musti mempunyai uang Rp65 Miliar.

Baca Juga:

KPK Belum Buka Opsi SP3 Kasus Suap Pengusaha Samin Tan

Adik Gubernur

Di kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai KPK memang perlu mengawasi. Apalagi di Pilkada Sumbawa ada adik gubernur.

"Tentu bisa berpontesi adanya dinasti politik. Potensi penggunaan anggaran dan fasilitas gubernur untuk calon pilkada juga harus mendapat perhatian. KPK juga perlu memasang mata mengawasi di sana," katanya.

Lanjutnya, jangan sampai ada kecurangan atau permainan gubernur yang dapat menguntung salah satu paslon.

"Itu sangat dilarang jika sampai terjadi," tuturnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Bongkar Saluran dan Tali Air
Indonesia
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Bongkar Saluran dan Tali Air

Buruknya kondisi tali dan saluran air menjadi penyebab utama banjir yang merendam Jakarta saat dilanda hujan lokal.

Maskapai Diizinkan Naikkan Tarif
Indonesia
Maskapai Diizinkan Naikkan Tarif

Ia menuturkan, kondisi saat ini merupakan kondisi darurat, terlebih bagi maskapai yang harus bertahan di tengah penurunan penumpang karena penyebaran COVID-19.

 Gagal Jadi Pimpinan KPK, Sri Handayani Kini Jadi Polwan Berpangkat Jenderal Bintang Dua
Indonesia
Gagal Jadi Pimpinan KPK, Sri Handayani Kini Jadi Polwan Berpangkat Jenderal Bintang Dua

Salah satu polwan yang mendapatkan kenaikan pangkat adalah Irjen Sri Handayani. Ia menjadi satu-satunya Polwan dengan jabatan tertinggi dan menjadi jenderal bintang dua dari Polwan

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy
Indonesia
Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melontarkan kritik adanya pelanggaran oleh eksportir benih bening lobster.

Dewas Hapus Nilai Religiusitas dalam Kode Etik KPK
Indonesia
Dewas Hapus Nilai Religiusitas dalam Kode Etik KPK

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, terdapat tiga hal mendasar yang tercantum dalam Kode Etik KPK.

Ini Sejumlah Pelanggaran di CFD Dalam Catatan Pemprov DKI
Indonesia
Ini Sejumlah Pelanggaran di CFD Dalam Catatan Pemprov DKI

Pemprov DKI sudah mengingatkan bagi anak-anak dan lansia di atas usia 60 tahun dilarang untuk ikut serta dalam CFD.

Saksi Ungkap Eks Dirkeu Jiwasraya Pernah Beli Saham Anak Perusahaan Bakrie Group
Indonesia
Saksi Ungkap Eks Dirkeu Jiwasraya Pernah Beli Saham Anak Perusahaan Bakrie Group

"iya (Energi Mega Persada) terus Global Mineral," kata Donny

Sidang Perdana Kasus Suap dan TPPU Jaksa Pinangki Digelar Pekan Depan
Indonesia
Sidang Perdana Kasus Suap dan TPPU Jaksa Pinangki Digelar Pekan Depan

Berkas dilimpahkan hari Kamis 17 September 2020

Menaker Minta Gubernur Se-Indonesia Dorong Pengusaha Bikin Protokol Kesehatan
Indonesia
Menaker Minta Gubernur Se-Indonesia Dorong Pengusaha Bikin Protokol Kesehatan

Para pengusaha atau kalangan dunia usaha perlu mengambil langkah-langkah segera, sistematis dan efektif

KPK Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor LHKPN
Indonesia
KPK Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor LHKPN

"Dari total 356.854 wajib lapor, telah lapor 138.803 dan sisanya 218.051 belum lapor," kata Ipi