Ravio Patra Ajukan Gugatan Praperadilan Salah satu tweet Ravio sebelum ditangkap polisi (@raviopatra)

MerahPutih.com - Aktivis Ravio Patra mengajukan praperadilan terkait penangkapanya oleh pihak kepolosian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

Ada sejumlah poin yang diajukan oleh Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus dalam praperadilan yang dilayangkan kali ini. Pertama adalah sah atau tidaknya penangkapan terhadap Ravio Patra pada Kamis (22/5) lalu.

Baca Juga

Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat

Selanjutnya adalah penggeledahan terhadap indekos Ravio yang berada di kawasan Jakarta Pusat dan penyitaan sejumlah barang-barang.

Kuasa Hukum Ravio dari Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus, Oky Wiratama menilai, penggeledahan di indekos Ravio oleh pihak Polda Metro Jaya tidak sah. Sebab, penggeledahan harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri (PN) setempat dalam hal ini PN Jakarta Pusat.

"Ravio juga digeledah di kosannya dimana penggeledahannya tidak sah karena tidak ada surat izin penggeledahan dari PN setempat. Dimana itu di wilayah PN Jakarta Pusat karena kosan Ravio berada di wilayah Jakarta Pusat," kata Oky kepada wartawan, di PN Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

Ravio Patra. Foto: FACEBOOK RAVIO PUTRA

Oky mengatakan, penggeledahan yang dilakukan di indekos Ravio dilakukan tanpa surat izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nyatanya, hingga kini surat izin dari PN Jakarta Pusat tidak ada.

"Setelah itu pihak kepolisian seharusnya mendapat surat izin penggeledahan dari PN Jakpus tapi tidak ada," bebernya.

Soal penyitaan terhadap barang-barang pribadi Ravio, Oky punya jawaban lain. Menurutnya, penyitaam dua ponsel pintar dan dua laptop milik Ravio tidak relevan dalam perkara yang dituduhkan.

"Kenapa penyitaan, karena tidak lantaran ada barang-barang Ravio yang disita, tapi tidak relevan dengan tuduhan pada Ravio. Barangnya itu dua HP dan dua laptop. Jadi kami menilai banyak proses yang janggal dalam kasus Ravio ini," tutup Oky.

Diketahui, Gugatan praperadilan itu telah terdaftar di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 63/PID/PRA/2020/PN.JKT.SEL tertanggal 3 Juni 2020.

Sebelumnya, Ravio Patra ditangkap pada Rabu (22/4) malam. Dia dituduh melakukan penghasutan agar publik melakukan penjarahan. Sesaat sebelum ditangkap, Ravio disebut sempat menerima telepon dari dua orang misterius berinisial AKBP HS dan Kol ATD.

Baca Juga

Hakim Nyatakan Pemerintah Bersalah karena Matikan Internet di Papua

Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus yang terdiri dari SAFEnet, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, KontraS, AMAR, ICW, Lokataru, AJAR, Amnesty International Indonesia, ICJR menduga WhatsApp milik Ravio telah diretas orang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan pesan provokatif.

Berdasarkan informasi awal yang dapatkan pada Selasa, 22 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Ravio Patra mengadu kepada SAFEnet kalau ada yang meretas WhatsApp miliknya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pemerintah Jangan Jadikan Alasan Pandemi Corona untuk Tunda Pilkada Serentak
Indonesia
Pemerintah Jangan Jadikan Alasan Pandemi Corona untuk Tunda Pilkada Serentak

Pemerintah sebaiknya memastikan pelaksanaan Pilkada tetap di gelar pada Desember, karena akan berimbas pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah.

Kubu Rizieq Siapkan Raja Dangdut Jadi Saksi Ahli
Indonesia
Kubu Rizieq Siapkan Raja Dangdut Jadi Saksi Ahli

Kalau tidak bentrok dengan show-show, dia bisa

DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi PSBB di Pasar Tradisional
Indonesia
DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi PSBB di Pasar Tradisional

Taufik meminta kepada Perumda Pasar Jaya lebih menjaga dan memastikan bahwa tidak ada kerumunan massa.

Jawa Timur dan Jakarta Terjadi Lonjakan Besar Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Jawa Timur dan Jakarta Terjadi Lonjakan Besar Penambahan Kasus COVID-19

DKI Jakarta melaporkan kasus baru sebanyak 357 orang positif virus corona dan 147 pasien sembuh.

Kapolda Metro Klaim PSBB Fase Ketiga Mampu Tekan Penyebaran Virus Corona
Indonesia
Kapolda Metro Klaim PSBB Fase Ketiga Mampu Tekan Penyebaran Virus Corona

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Majyen Eko Margiyono mengunjungi pos penyekatan Kedungwaringin.

Sandiaga Uno Usul Paket Ekonomi Antivirus, Begini Bentuknya
Indonesia
Sandiaga Uno Usul Paket Ekonomi Antivirus, Begini Bentuknya

Sandiaga Uno mendorong pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi untuk merespons situasi akibat pengaruh virus corona.

PUPR Ajukan Tambahan Rp1,5 Triliun Buat Ganti Rugi Lumpur Lapindo
Indonesia
PUPR Ajukan Tambahan Rp1,5 Triliun Buat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Pengajuan anggaran sebesar Rp1,5 triliun itu sesuai dalam kesimpulan rapat kerja Kementerian PUPR dan Komisi V DPR pada 15 September 2020 lalu.

Dosen UGM Kembangkan Bilik Swab COVID-19 yang Aman untuk Nakes
Indonesia
Dosen UGM Kembangkan Bilik Swab COVID-19 yang Aman untuk Nakes

Bilik ini membantu tenaga medis mendapatkan sampel lendir pasien dengan metode yang aman.

Polri Tunggu Hasil Audit BPK Terkait Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Polri Tunggu Hasil Audit BPK Terkait Dugaan Korupsi Asabri

Argo belum bisa membeberkan secara rinci mengenai proses penyelidikan yang dilakukan polisi terkait kasus ini.

Wagub DKI Bantah Pemprov Dukung Kegiatan Rizieq Shihab di Petamburan
Indonesia
Wagub DKI Bantah Pemprov Dukung Kegiatan Rizieq Shihab di Petamburan

Pemprov DKI Jakarta membantah pernah mengizinkan kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab, di Petamburan pada 14 November 2020 lalu.