MerahPutih.com - Aktivis Ravio Patra mengajukan praperadilan terkait penangkapanya oleh pihak kepolosian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (3/6).
Ada sejumlah poin yang diajukan oleh Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus dalam praperadilan yang dilayangkan kali ini. Pertama adalah sah atau tidaknya penangkapan terhadap Ravio Patra pada Kamis (22/5) lalu.
Baca Juga
Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat
Selanjutnya adalah penggeledahan terhadap indekos Ravio yang berada di kawasan Jakarta Pusat dan penyitaan sejumlah barang-barang.
Kuasa Hukum Ravio dari Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus, Oky Wiratama menilai, penggeledahan di indekos Ravio oleh pihak Polda Metro Jaya tidak sah. Sebab, penggeledahan harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri (PN) setempat dalam hal ini PN Jakarta Pusat.
"Ravio juga digeledah di kosannya dimana penggeledahannya tidak sah karena tidak ada surat izin penggeledahan dari PN setempat. Dimana itu di wilayah PN Jakarta Pusat karena kosan Ravio berada di wilayah Jakarta Pusat," kata Oky kepada wartawan, di PN Jakarta Selatan, Rabu (3/6).
Oky mengatakan, penggeledahan yang dilakukan di indekos Ravio dilakukan tanpa surat izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nyatanya, hingga kini surat izin dari PN Jakarta Pusat tidak ada.
"Setelah itu pihak kepolisian seharusnya mendapat surat izin penggeledahan dari PN Jakpus tapi tidak ada," bebernya.
Soal penyitaan terhadap barang-barang pribadi Ravio, Oky punya jawaban lain. Menurutnya, penyitaam dua ponsel pintar dan dua laptop milik Ravio tidak relevan dalam perkara yang dituduhkan.
"Kenapa penyitaan, karena tidak lantaran ada barang-barang Ravio yang disita, tapi tidak relevan dengan tuduhan pada Ravio. Barangnya itu dua HP dan dua laptop. Jadi kami menilai banyak proses yang janggal dalam kasus Ravio ini," tutup Oky.
Diketahui, Gugatan praperadilan itu telah terdaftar di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 63/PID/PRA/2020/PN.JKT.SEL tertanggal 3 Juni 2020.
Sebelumnya, Ravio Patra ditangkap pada Rabu (22/4) malam. Dia dituduh melakukan penghasutan agar publik melakukan penjarahan. Sesaat sebelum ditangkap, Ravio disebut sempat menerima telepon dari dua orang misterius berinisial AKBP HS dan Kol ATD.
Baca Juga
Hakim Nyatakan Pemerintah Bersalah karena Matikan Internet di Papua
Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus yang terdiri dari SAFEnet, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, KontraS, AMAR, ICW, Lokataru, AJAR, Amnesty International Indonesia, ICJR menduga WhatsApp milik Ravio telah diretas orang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan pesan provokatif.
Berdasarkan informasi awal yang dapatkan pada Selasa, 22 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Ravio Patra mengadu kepada SAFEnet kalau ada yang meretas WhatsApp miliknya. (Knu)
