Ratusan Pengemudi Taksi Konvensional  Demo Tolak Keputusan MA Soal Taksi Online Demo Driver Taksi argometer di Yogyakarta. (MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - Ratusan pengemudi taksi pelat kuning (konvensional) yang tergabung dalam Komunitas Pengemudi Taksi Yogyakarta (Kopetayo) melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur DIY di Jalan Malioboro. Mereka berkumpul di Parkiran Abu Bakar Ali sekitar pukul 09.00 Wib dan kemudian logmarch dari parkiran abu bakar ali ke Kantor Kepatihan Yogyakarta.

Para driver ini meminta pemerintah bertindak melawan putusan MA no 37 2017. Selain itu, mereka juga mendukung pemerintah untuk melakukan upaya hukum yakni peninjauan kembali putusan MA.

"Kami mendukung Menhub dan Gubernur untuk mengajukan PK atau perlawanan terhadap putusan MA no 37 2017," tegas Ketua Kopetayo Rudi Kamto saat aksi demo, Kamis (14/9).

Pasalnya, mereka menganggap putusan MA yang membatalkan beberapa pasal dalam Permenhub tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek Nomor 26 Tahun 2017 dianggap bentuk ketidakadilan pada taksi konvensional.

Rudi menjelaskan, keputusan MA ini dianggap menciderai demokrasi karena secara tidak langsung memberi kebebasan dan tidak mengatur para taksi online untuk melakukan kegiatan usaha. Di satu sisi, taksi konvensional selama ini diatur sangat ketat dengan peraturan yang banyak.

"Dengan dicabutnya itu (pasal2 dalam Permenhub) berarti mereka (taksi online) mau enaknya sendiri tidak mau diatur negara. Sementara kami ini diatur banyak peraturan musti bayar pajak dll," tegas Rudi.

Driver Kopetayo juga mendesak Gubernur DIY untuk mengeluarkan peraturan baru berupa SK untuk melanjuti Pergub no 32 tahun 2017 soal taksi angkutan sewa khusus.

Sk ini diantaranya berisi tindakan pemerintah DIY untuk mengatur operational Taksi Online di antaranya tetap menjalankan tarif batas atas dan bawah. Serta menindak taksi online yang tidak berstriker khusus

Para driver kopetayo turut membuat petisi dan minta pemerintah mendukung para driver taksi pelat kuning dengan menandatangani petisi ini. Isi petisi adalah meminta Pemda dan Kemenhub menolak keputusaan MA.

Berita ini merupakan laporan dari Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya tentang UGM dalam artikel: Sambangi UGM, Menteri PUPR Ngebor Sumur



Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH