Ratusan Orang Kaya Mulai Ikuti Program Tax Amnesty Jilid 2 Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Program pengampunan pajak tax amnesty telah dibuka sejak awal tahun ini, sampai pertengahan tahun mendatang. Pengampunan pajak bagi orang kaya yang menyembunyikan hartanya lewat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini mulai digunakan Wajib Pajak (WP).

Pemerintah menetapkan, ketentuan PPS terbagi menjadi ketentuan untuk peserta yang pernah mengikuti tax amnesty tahun 2015 dan peserta yang belum mengikuti tax amnesty. Untuk peserta yang telah mengikuti tax amnesty, tarif pajaknya terbagi menjadi 11 persen, 8 persen, dan 6 persen bergantung pada apakah harta tersebut berada di luar negeri, telah direpatriasi, atau telah diinvestasikan.

Baca Juga:

Tax Amnesty Jilid 2, Prima: Negara Seolah Mau Berunding Sama Maling

Sementara, untuk peserta yang belum mengikuti tax amnesty di 2015 atau belum melaporkan aset perolehan 2016-2020, tarif pajaknya dalam PPS sebesar 18 persen, 16 persen, dan 14 persen bergantung pada apakah harta yang dilaporkan berada di luar negeri, telah direpatriasi, atau telah diinvestasikan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, sebanyak 326 Wajib Pajak (WP) telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai 3 Januari 2021 pukul 15.00 WIB.

"Jadi targetnya sebanyak-banyak ya. Makanya kita mencoba memberikan kemudahan dengan saluran penyampaiannya kita lakukan secara online," kata Suryo dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (4/1).

PPS telah dimulai pada 1 Januari 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ia memaparkan, WP Orang Pribadi yang hendak mengikuti PPS dapat login terlebih dahulu di portal DJPOnline, lalu masuk ke aplikasi online "https://pps.pajak.go.id", mengunduh dan mengisi formulir, melakukan pembayaran, dan melakukan submisi data pembayaran.

onferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (3/1/2022). (ANTARA/Sanya Dinda)
onferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (3/1/2022). (ANTARA/Sanya Dinda)

Suryo mengatakan, akan berusaha transparan dalam menjalankan program PPS dan melaporkan setiap penambahan jumlah peserta kepada masyarakat secara berkala.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam dua hari setelah UU HPP berlaku, ratusan WP telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.

Paling tidak, Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diterima senilai Rp 21,99 miliar dari harta yang diungkapkan sebesar Rp 169,6 miliar.

"Artinya sistemnya sudah tested. Jadi begitu program ini selesai Juni 2022, kita akan melakukan endorsement kalau anda tidak mengikuti PPS tarifnya 200 persen sesuai Undang-Undang," ujar Sri. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Berencana Gelar Tax Amnesty Jilid II

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Prihatin Kasus Wadas, PBNU Minta Pemerintah Kedepankan Cara Humanis
Indonesia
Prihatin Kasus Wadas, PBNU Minta Pemerintah Kedepankan Cara Humanis

Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya berharap kasus ini harus dijadikan evaluasi pemerintah, terutama aparat keamanan agar selalu mengutamakan cara yang persuasif dan humanis.

Kasus Suap Bupati PPU, Sekjen DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Suap Bupati PPU, Sekjen DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan KPK

Aco sedianya bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Yudi Latif Beberkan 'Islam Garam' dan Bukan 'Islam Gincu' ala Bung Hatta
Indonesia
Yudi Latif Beberkan 'Islam Garam' dan Bukan 'Islam Gincu' ala Bung Hatta

“Hal ini menandakan betapa Hatta sangat memegang prinsip keyakinannya namun tetap rileks menghadapi perbedaan,” ucap Yudi.

Dies Natalis ke-46 UNS, Jokowi Bakal Resmikan Tower Ki Hajar Dewantara
Indonesia
Dies Natalis ke-46 UNS, Jokowi Bakal Resmikan Tower Ki Hajar Dewantara

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta akan meresmikan gedung baru yakni Tower 11 yang diberi nama Ki Hajar Dewantara yang rencananya bakal diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Alasan Pemprov DKI Membuka Monas Akhir Pekan Ini
Indonesia
Alasan Pemprov DKI Membuka Monas Akhir Pekan Ini

Pemerintah DKI Jakarta mengoperasikan Monas kembali. Alasannya, karena ada pelonggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

DPRD Minta Pekerjaan Jalan Kadipaten-Jatibarang Segera Dituntaskan
Indonesia
DPRD Minta Pekerjaan Jalan Kadipaten-Jatibarang Segera Dituntaskan

Kemacetan lalu lintas kerap melanda perempatan Kadipaten menuju Bandara Kertjati, Majalengka, Jawa Barat.

Tiga Jenazah Anggota Satgas Kodim YR 408/SBH Dipulangkan ke Kampung Halaman
Indonesia
Tiga Jenazah Anggota Satgas Kodim YR 408/SBH Dipulangkan ke Kampung Halaman

Dandim 1710/Mimika bersama peserta upacara yang hadir, melakukan penghormatan terakhir kepada ketiga jenazah

Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen
Indonesia
Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memaparkan tiga cara untuk memperjuangkan Presidential Threshold 0 persen.

Hari Ini, Rachel Vennya Diperiksa Terkait Pelat Mobil RFS
Indonesia
Hari Ini, Rachel Vennya Diperiksa Terkait Pelat Mobil RFS

Terkait itu, pihak kepolisian sudah mengirimkan surat panggilan terhadap Rachel untuk diperiksa soal pelat nomor bodong tersebut. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada Senin (25/10).

Pandemi Bikin Kualitas Pendidikan di Bogor Kian Menurun
Indonesia
Pandemi Bikin Kualitas Pendidikan di Bogor Kian Menurun

Pendidikan merupakan fundamental setiap anak, sehingga tak ada alasan untuk tidak melakukan pendidikan demi melahirkan generasi penerus bangsa.