Ratusan Orang Diduga Jadi Korban Penipuan Bantuan Rumah di Aceh Ilustrasi Rumah Subsidi. (Foto: Kementeria PUPR).

MerahPutih.com - Korban penipuan rumah bantuan palsu yang mencatut Kementerian Sosial Republik Indonesia di Provinsi Aceh, mencapai ratusan orang dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Selain di Kota Subulussalam, para korban penipuan diduga juga berada di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Jaya, dengan jumlah kerugian yang dialami oleh para korban ditaksir mencapai Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar.

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan awal kami, para korban penipuan ini juga tersebar dari Meulaboh (Aceh Barat), Nagan Raya, serta Calang (Aceh Jaya),” kata Kapolres Kota Subulussalam, Aceh, AKBP Qori Wicaksono yang dihubungi dari Meulaboh, Sabtu (12/9).

Baca Juga:

Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya

Kasus ini terungkap setelah kepolisian setempat berhasil menangkap seorang pria berinisial RM (65), seorang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Tenggara, karena diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana kasus penipuan rumah bantuan.

Kasus ini berawal dari sejumlah korban yang melapor ke polisi karena rumah bantuan berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dijanjikan oleh pelaku RM hingga kini tidak kunjung dibangun.

Padahal, korban sudah menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp4 juta hingga Rp15 juta per orang, dengan dalih sebagai biaya pembangunan pondasi rumah.

Agar para korbannya yakin, RM juga membangun pondasi rumah sehingga para korban tidak mencurigai tindak pidana yang ia lakukan. Saat menjalankan aksinya, RM juga diduga mengatasnamakan sebuah yayasan yang beralamat di Banda Aceh.

"Namun setelah polisi melacak keberadaan yayasan tersebut, pihak pengurus yayasan mengaku tidak menjalankan program pengutipan uang, terkait bantuan rumah," kata Qori.

Baca Juga:

Waspada, Berseliweran Modus Penipuan Donasi COVID-19 Catut Nama Bos BNPB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Sang Istri Ingin Konser 30 Tahun Didi Kempot Bermusik di GBK Tetap Digelar
Indonesia
Sang Istri Ingin Konser 30 Tahun Didi Kempot Bermusik di GBK Tetap Digelar

"Beliau (promotor) sudah datang ke makam lalu ke sini (rumah) bilang pada saya kalau kuat kita lanjut seperti kontrak yang ditandatangani. Kalau enggak kuat enggak papa," kata dia.

KPU Bantul Libatkan Difabel pada Proses Lipat dan Sortir Surat Suara
Indonesia
KPU Bantul Libatkan Difabel pada Proses Lipat dan Sortir Surat Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan kegiatan sortir dan lipat surat suara.

Kerugian Dugaan Korupsi Jiwasraya Capai Rp17 Triliun, Korporasi Berpotensi Terjerat
Indonesia
Kerugian Dugaan Korupsi Jiwasraya Capai Rp17 Triliun, Korporasi Berpotensi Terjerat

Angka ini bertambah dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya yakni Rp 13,7 triliun.

New Normal, Ini Yang Bakal Dilakukan Tjahjo Agar Kinerja ASN Efektif
Indonesia
New Normal, Ini Yang Bakal Dilakukan Tjahjo Agar Kinerja ASN Efektif

ASN harus menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan normal baru (new normal) di Indonesia dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam tatanan normal baru.

12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi
Indonesia
12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi

Chaidir mengatakan, bahwa Pemprov DKI juga menerapkan pegawai PNS masuk 50 persen dari kapasitas yang ada, seperti perkantoran di ibu kota

 Anies Ubah Pergub Perjalanan Dinas, Rombongan Pejabat Bisa Lebih dari Lima Orang
Indonesia
Anies Ubah Pergub Perjalanan Dinas, Rombongan Pejabat Bisa Lebih dari Lima Orang

Perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dokumen pendukung.

Tiga Anggota Polri Tewas Saat Bentrok dengan TNI di Mamra
Indonesia
Tiga Anggota Polri Tewas Saat Bentrok dengan TNI di Mamra

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal, mengakui belum diketahui pasti penyebab bentrokan antara anggota Polri dan TNI.

Doni Monardo Sebut Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi
Indonesia
Doni Monardo Sebut Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi

Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah mengizinkan

Pemerintah Disalahkan Karena Rizieq Enggak Pulang-Pulang dari Arab Saudi
Indonesia
  Yurianto: Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik
Indonesia
Yurianto: Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik

Yuri menegaskan pemerintah melarang aktivitas mudik lantaran tidak menginginkan virus berpindah tempat dari kota ke desa. Pasalnya, virus bisa dibawa tanpa diketahui oleh orang yang terpapar.