Ratusan Orang Diduga Jadi Korban Pencatutan Pinjaman dari PNM di Garut Petugas melakukan pendataan terkait warga yang menjadi korban pinjaman fiktif di Kantor Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. (ANTARA/Feri Purnama)

MerahPutih.com - Kepolisian Resor Garut membuka posko pengaduan bagi masyarakat Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menjadi korban pencatutan pinjaman uang dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pembukaan posko ini, sebagai upaya polisi agar selanjutnya bisa dilakukan penanganan hukum.

Baca Juga:

Demi Dana dari China Development Bank Cair, PT KAI Raih PNM Rp 6,9 Triliun

"Di polsek, kami juga sudah membuka posko pengaduan, kami juga buka di polres," kata Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Polisi Rohman Yonki.

Aparat kepolisian sudah mendapatkan informasi adanya ratusan warga di Desa Sukabakti yang terjerat pinjaman uang fiktif dari lembaga pembiayaan PNMi.

Namun, sampai saat ini belum ada warga yang secara resmi melapor sebagai korban pencatutan identitas diri untuk keperluan meminjam uang ke PNM.

"Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan ke kami, ke kepolisian, karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan," katanya.

Sambil menunggu pengaduan, Kapolres mengatakan, jajarannya tetap berupaya melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah pasti korban yang dirugikan oleh pinjaman fiktif itu.

"Intinya ini masih terus ada update setiap hari terkait dengan peristiwa ini. Namun, kami tetap memastikan bahwa situasi di sana tetap terjamin dalam hal keamanan dan ketertiban," katanya.

Laporan dari Kartini selaku Kaur Umum Desa Sukabakti, berdasarkan hasil pendataan warga yang melapor sebagai korban pencatutan identitas untuk meminjam uang tersebut sebanyak 407 orang.

Kasus tersebut muncul bermula adanya tagihan uang kepada warga dari PNM, sementara warga merasa tidak pernah meminjam uang yang dalam program pinjaman modal itu besarannya rata-rata Rp 2 juta.

Kasus itu selanjutnya dilaporkan ke pemerintah desa dan dilakukan penelusuran untuk mengetahui siapa saja warga yang menjadi korban serta juga mencari pelaku pencatutan identitas warga.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) masih melakukan penghitungan jumlah korban dan besaran nilai pinjaman uang fiktif.

Jumlah warga yang tercatat dan datanya ada di PNM sebanyak 299, namun data tersebut belum final karena masih ada proses pengecekan di lapangan sampai Jumat (21/7/2023), sehingga nilai kerugian uangnya sampai saat ini belum dapat diketahui.

"Kalau angkanya 299 sampai posisi terakhir yang sudah kita data, sampai hari Jumat itu akan kita dapatkan total angkanya. Nanti begitu angkanya muncul setelah kami cross check baru bisa kami sampaikan," katanya. (*)

Baca Juga:

Biar Bunga Kredit Turun, BUMN BRI, Pegadaian dan PNM Segera Digabung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fokus di Jakarta Jadi Alasan Sahroni Tak Masuk Timnas AMIN
Indonesia
Fokus di Jakarta Jadi Alasan Sahroni Tak Masuk Timnas AMIN

Tak ada nama Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni dalam struktur Timnas AMIN.

Eks Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan Meninggal Dunia
Indonesia
Eks Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan Meninggal Dunia

Mantan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan meninggal dunia. Kabar itu dibenarkan mantan Ketua PB HMI Arief Rosyid.

Anggota DPR Minta Pemerintah Waspada Masuknya Virus Nipah
Indonesia
Anggota DPR Minta Pemerintah Waspada Masuknya Virus Nipah

Penyakit virus Nipah ini dapat menyebabkan komplikasi pada otak dan penyakit pernapasan.

Tim SAR Temukan 2 Korban Helikopter Jatuh di Perairan Bangka Belitung
Indonesia
Tim SAR Temukan 2 Korban Helikopter Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Tim SAR gabungan TNI-Polri, Basarnas dan masyarakat setempat terus melakukan pencarian korban helikopter Polri jatuh di perairan Bangka Belitung.

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Tegas Tagih Fasum dan Fasos ke Pengembang
Indonesia
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Tegas Tagih Fasum dan Fasos ke Pengembang

Pemerintah DKI Jakarta diminta untuk serius menagih kewajiban penyerahan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) pada pengembang. Sebab selama ini Pemda DKI masih sangat pasif dan tidak tegas.

Isu Polusi Udara Bisa Jadi Jualan Capres-Cawapres
Indonesia
Isu Polusi Udara Bisa Jadi Jualan Capres-Cawapres

Pemilu 2024 dianggapnya menjadi peluang terutama dengan bertambahnya jumlah pemilih muda dan pemilih pemula.

Pertamina Inventarisasi Dampak Kerusakan Ledakan Kilang Dumai
Indonesia
Pertamina Inventarisasi Dampak Kerusakan Ledakan Kilang Dumai

PT KPI RU II memiliki dua unit, yakni unit 211 dan 212. Sedangkan yang terbakar unit 211.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi Ke-2 di Antara Negara-Negara G20
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi Ke-2 di Antara Negara-Negara G20

Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi ke-2 di antara negara-negara G20.

Jokowi Minta Mendag Stabilkan Harga Bahan Pokok Jelang Puasa Ramadan
Indonesia
Jokowi Minta Mendag Stabilkan Harga Bahan Pokok Jelang Puasa Ramadan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus kerja ekstra menjaga ketersediaan bahan pokok dan menstabikan harga pangan menjelang bulan suci ramadan dan Lebaran Idul Fitri.

Pelanggan Kereta Api Mesti Perhatikan Jam Keberangkatan Per 1 Juni
Indonesia
Pelanggan Kereta Api Mesti Perhatikan Jam Keberangkatan Per 1 Juni

Pelanggan harus memerhatikan kembali jadwal keberangkatan kereta api yang tertera pada tiket atau e-ticket untuk keberangkatan kereta api per 1 Juni 2023.