Ratusan Nama Pengawas Pemilu Diduga Dicatut Parpol Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membeberkan temuan terkini dari pengawasan proses pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024.

Bawaslu menyebut, 275 nama pengawas pemilu dicatut sebagai anggota partai politik yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2025 ke KPU RI.

Baca Juga:

Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Rampung, Bawaslu Harap Minim Sengketa

"Ada nama jajaran yang dicatut sebagai anggota dan pengurus partai politik di dalam Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) hingga hari ke-14 tahapan pendaftaran," ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (15/8).

Bagja mengaku belum dapat mengumumkan partai politik mana saja yang diduga mencatut nama pengawas Pemilu sebagai anggotanya.

Pencatutan pengawas pemilu sebagai anggota partai politik ditemukan terbanyak di Papua (57).

Dari sebaran wilayah asal pengawas pemilu yang dicatut meliputi Provinsi Aceh (10 orang), Bangka Belitung (3), Banten (2), Bengkulu (4), DI Yogyakarta (2), DKI Jakarta (1), Gorontalo (4), Jambi (1), Jawa Barat (6), Jawa Tengah (14), Kalimantan Barat (7), Kalimantan Selatan (4), Kalimantan Tengah (6), Kalimantan Timur (7), Kalimantan Utara (2), Lampung (10), Nusa Tenggara Barat (8), dan Nusa Tenggara Timur (8).

Berikutnya, Maluku (7), Maluku Utara (7), Riau (7), Kepulauan Riau (3), Sulawesi Barat (3), Sulawesi Selatan (8), Sulawesi Tengah (6), Sulawesi Tenggara (7), Sumatera Barat (8), Sumatera Selatan (17), Sumatera Utara (17), Papua Barat (18), Papua (57), dan Sulawesi Utara (11).

Dari 275 nama tersebut, sebanyak 216 orang staf di kantor Bawaslu, 31 anggota Bawaslu, 16 orang tenaga pendukung, lima orang Ketua Bawaslu, tiga orang bendahara Bawaslu, dua orang kepala sub bagian, satu orang koordinator sekretariat dan satu orang anggota Panwaslih

Bagja mengatakan, data ini diperoleh dari hasil pengecekan mandiri jajaran Bawaslu di tingkat pusat hingga daerah melalui situs infopemilu.kpu.go.id.

Bagja pun meminta KPU untuk segera mengambil tindakan atas pencatutan nama pengawas pemilu tersebut.

Baca Juga:

Bawaslu Libatkan Kelompok Disabilitas jadi Pengawas Pemilu 2024

Tindakan tersebut antara lain memberikan teguran kepada parpol bersangkutan dan mencoret nama pengawas pemilu dari daftar anggota atau pengurus parpol.

"Kami merekomendasikan ke KPU untuk menegur parpol bersangkutan. Ini pelanggaran administrasi, sanksinya pencoretan nama tersebut," tegas Bagja.

Bagja kemudian mengungkapkan keterbatasan akses untuk mengawasi berkas tahapan verifikasi administrasi berkas partai politik. Mereka hanya diberi waktu selama 15 menit saat melakukan pengawasan.

Dengan keterbatasan waktu tersebut, ini menyebabkan pihak Bawaslu tidak dapat memutar file tersebut karena dianggap menggaggu. Oleh karena itu, pihak Bawaslu mengaku kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Bawaslu meminta agar pengawasan yang mereka lakukan terus berjalan seiring proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU.

"Kami harapkan setiap sesi itu tanpa setop. Badan Pengawas Pemilu tidak mengganggu proses verifikasi administrasi dan kami pun tidak diperkenankan membawa alat komunikasi," jelas Bagja. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Ungkap Potensi Konflik Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menang Lagi di PTUN, AHY Cibir Posisi Legal Standing Kubu KLB Moeldoko
Indonesia
Menang Lagi di PTUN, AHY Cibir Posisi Legal Standing Kubu KLB Moeldoko

Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang dilayangkan kubu Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang menuai apresiasi.

Sejarah Batu Penggilingan Abad ke-18 yang Ditemukan di Trotoar TB Simatupang
Indonesia
Sejarah Batu Penggilingan Abad ke-18 yang Ditemukan di Trotoar TB Simatupang

batu penggilingan merupakan alat pengolah tebu yang diperkirakan digunakan pada abad ke-17-18 Masehi. Dalam tulisan Haan (1935: 323-324), terdapat istilah suikermolen yang berarti pabrik pembuatan gula.

Bupati Langkat Sempat Kabur Saat Hendak Ditangkap KPK
Indonesia
Bupati Langkat Sempat Kabur Saat Hendak Ditangkap KPK

Mulanya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pemberian sejumlah uang yang akan dilakukan oleh pihak swasta Muara Perangin Angin ke penyelenggara negara.

DPR Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia
Indonesia
DPR Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia

Ketua Panja Penyelamatan Garuda Indonesia, Martin Manurung mengatakan, Panja dibentuk sebagai dukungan politik agar maskapai Garuda Indonesia dapat tetap bertahan.

Ancaman Ledakan Kasus COVID-19 Gelombang Ketiga, Muhadjir: Libur Nataru Diperketat
Indonesia
Ancaman Ledakan Kasus COVID-19 Gelombang Ketiga, Muhadjir: Libur Nataru Diperketat

"Kita atur ketat libur Nataru seperti tahun lalu, terutama jangan dicurigai macem-macem. Tidak ada cuti," pungkasnya

Anies Tetapkan PPKM Level 1 Periode Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Anies Tetapkan PPKM Level 1 Periode Libur Natal dan Tahun Baru

Pemprov DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 selama 21 hari mulai 14 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022.

Kemendagri Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jakarta
Indonesia
Kemendagri Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

"Hal ini (kemiskinan) perlu mendapat perhatian khusus karena DKI Jakarta saat ini masih mencatat jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem sebesar 132.345 jiwa," ujarnya

Dasco Tegaskan Gerindra Sepakat Berkoalisi dengan PKB
Indonesia
Dasco Tegaskan Gerindra Sepakat Berkoalisi dengan PKB

Partai Gerindra menegaskan sudah sepakat menjalin koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menghadapi Pemilu 2024. Adapun koalisi tersebut dinamakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Menag Peringatkan Petugas Haji untuk Beri Pelayanan Maksimal Pada Jemaah
Indonesia
Menag Peringatkan Petugas Haji untuk Beri Pelayanan Maksimal Pada Jemaah

Pemerintah Arab Saudi akhirnya mengizinkan jemaah dari luar negaranya untuk beribadah haji. Dua tahun pandemi COVID-19, jemaah yang sudah melunasi tahun 2020 harus menunggu. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengungkapkan bahwa jemaah sudah lama menunggu. Untuk itu, para petugas pelayanan haji harus melayani semua jemaah dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Hadapi Puncak Gelombang Omicron
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Hadapi Puncak Gelombang Omicron

Puncak gelombang varian baru COVID-19 Omicron diprediksi terjadi pada bulan Februari.