Ratusan Miliar Dana Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran, DPR Sebut Evaluasi Program Gagal Ilustrasi program Kartu Prakerja (ANTARA/HO-dok pri)

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran bantuan program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran sebesar Rp 289,5 miliar.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, pelaksana gagal melakukan evaluasi saat program pelatihan Kartu Prakerja dihentikan sementara tahun 2020 silam.

Selain itu, temuan BPK semakin menguatkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat meminta agar program Kartu Prakerja dihentikan. Proses evaluasi yang dijanjikan pemerintah terhadap program ini ternyata tidak menemukan hasilnya.

Baca Juga:

Airlangga Harap Kartu Prakerja Pulihkan Perekonomian

"Dulu program pelatihan dihentikan alasannya untuk evaluasi, lalu ada rekomendasi KPK agar program ini dihentikan, jawaban dari pemerintah sama akan melakukan evaluasi. Berjalan hingga kini tervalidasi jika proses perbaikan terhadap program ini tidak berjalan," kata Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya, Jumat (27/5).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar catatan-catatan dari lembaga penegak hukum dan auditor pemerintah tidak dianggap angin lalu.

Pasalnya, kata Kurniasih, bagi program yang dianggarkan hingga Rp 20 triliun ini, adanya dana yang tidak tepat sasaran hingga ratusan miliar mengindikasikan jika pengelolaan program ini carut-marut.

"BPK bisa menindaklanjuti temuan ini dengan melibatkan penegak hukum apakah ada unsur kerugian negara di dalamnya? Sebab ini tidak main-main, kita sedang menggunakan anggaran negara dalam kondisi sulit," ujarnya.

Baca Juga:

87 Persen Peserta Kartu Prakerja Baru Pertama Ikut Pelatihan

"Hati-hati menggunakan anggaran sementara rakyat terus ditarik berbagai iuran, kenaikan pajak hingga kenaikan harga bahan pokok," sambung Kurniasih.

Kurniasih mengungkapkan, pihaknya sejak lama meminta program Kartu Prakerja dihentikan total kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, program yang baik tanpa pelaksanaan yang baik dampaknya hanya akan menghamburkan anggaran.

"Persoalan Kartu Prakerja ini tak pernah selesai mulai dari platform pelatihan yang menimbulkan conflict of interest dengan perusahaan staf ahli presiden waktu itu," ujarnya.

Selain itu, kata Kurniasih, masalah lain yakni temuan KPK, banyaknya joki Kartu Prakerja, pengawasan yang tidak maksimal karena program ini di bawah Menko Perekonomian yang secara pengawasan di DPR tidak spesifik.

"Dan kini muncul temuan anggaran tidak tepat sasaran yang melibatkan dana sangat besar," tutup legislator dari Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Buka Program Kartu Prakerja Gelombang 23, Dibutuhkan 500 Peserta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Titah Jokowi: Harga Tes PCR Rp 450-500 Ribu, Hasil 1x24 Jam Keluar
Indonesia
Titah Jokowi: Harga Tes PCR Rp 450-500 Ribu, Hasil 1x24 Jam Keluar

"Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp 450 ribu sampai Rp 550 ribu," kata Jokowi

Polres Jakpus Gagalkan 741 Kg Sabu Jaringan Internasional Selama 2021
Indonesia
Polres Jakpus Gagalkan 741 Kg Sabu Jaringan Internasional Selama 2021

Peredaran narkoba di wilayah Jakarta Pusat meningkat drastis selama tahun 2021. Dari kasus tersebut, Polres Jakarta Pusat mengamankan baram haram tersebut seberat 741 kilogram

Wagub DKI Tunggu Keputusan Pusat Soal Level PPKM
Indonesia
Wagub DKI Tunggu Keputusan Pusat Soal Level PPKM

Pemprov DKI Jakarta bakal mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat ihwal nasib kebijakan PPKM.

Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, PKS Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan
Indonesia
Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, PKS Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan

Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMP 2022. Apalagi, selama pandemi COVID-19 kebutuhan dan biaya hidup terus naik.

Ciptakan Udara Bersih, Anak Buah Anies Berharap Dapat Dukungan dari Semua Pihak
Indonesia
Presiden Jokowi Direncanakan Resmikan Jalur Kereta Api Bandung-Garut
Indonesia
Presiden Jokowi Direncanakan Resmikan Jalur Kereta Api Bandung-Garut

Ridwan Kamil pun berharap agar reaktivasi jalur kereta ini tidak berhenti sampai di sini

Hasto: Parpol Harus Terus Gembleng Kader Agar Miliki Nilai Juang
Indonesia
Hasto: Parpol Harus Terus Gembleng Kader Agar Miliki Nilai Juang

“Itu pula yang dilakukan PDI Perjuangan dengan kaderisasi ini. Kita juga harus melakukan hal yang sama dengan negara maju. Menggembleng kader agar selalu punya energi juang dan orientasi ke depan,” kata Hasto.

Respons Putin Terhadap Misi Perdamaian Jokowi
Dunia
Respons Putin Terhadap Misi Perdamaian Jokowi

.Putin mendukung upaya Indonesia untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan KTT G20 yang berlangsung di Indonesia tahun ini.

BMKG Ungkap 5 Faktor Penyebab Kualitas Udara di Jakarta Buruk
Indonesia
BMKG Ungkap 5 Faktor Penyebab Kualitas Udara di Jakarta Buruk

Tercatat sejak tanggal 15 Juni 2022, konsentrasi PM2.5 mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada level 148 µg/m3 (mikrogram per meter kubik).

Pemerintah Yakin Inflasi Pangan 2022 Terkendali
Indonesia
Pemerintah Yakin Inflasi Pangan 2022 Terkendali

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis inflasi pangan Indonesia di 2022 akan terkendali di tengah perang antar kedua negara.