MerahPutih.com - Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.
Data itu diunggah oleh akun bernama kotz. Dalam deskripsinya, data yang dimilikinya itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, e-mail, NID, dan alamat.
Informasi ini berdasarkan sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang pertama kali mengungkap kebocoran data tersebut. Data bocor itu meliputi informasi yang cukup lengkap dari para penduduk Indonesia.
Baca Juga:
DPRD DKI Dukung Anies Nyalakan Lampu Hias JPO Bertema Bendera Palestina
Adapun informasi pribadi yang bocor meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan jumlah gaji termasuk di dalamnya. Sejauh ini belum diketahui data bocor ini berasal dari instansi mana.
Namun, berdasarkan unggahan yang bagikan @nuicemedia, dugaan menyebutkan data yang bocor tersebut dari BPJS Kesehatan.
Untuk membuktikan kebenaran data dari 279 juta, si pengunggah data bahkan memberikan sampel berisi 1 juta data penduduk Indonesia. Sampel tersebut diunggah ke laman berbagi File Bayfiles, Anonfiles, dan Mega.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak.
"Saya pikir kebocoran data sebanyak 279 juta itu perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (21/5).
Baca Juga:
Pelat Nomor Khusus di Kendara Anggota DPR Agar Mudah Dilakukan Pengawasan
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, apabila dugaan itu benar, adanya maka kebocoran itu sangat disayangkan.
Mengingat, kata dia, kerahasiaan itu khawatir bisa jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berwenang.
"Oleh karena itu, saya minta segera aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan preventif secepatnya agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat banyak," tegas dia.
Ia menyatakan, kerahasiaan data seseorang merupakan hal yang penting dan seharusnya tak jatuh ke tangan orang yang tak berwenang. (Knu)
Baca Juga:
DPRD Karanganyar Kritik Surat Edaran Penggalangan Dana untuk Palestina
