Ratna Sarumpaet Tuntut Dishub Minta Maaf Tak Digubris, Ini Alasan Anies Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Tuntutan aktivis Kemanusiaan Ratna Sarumpaet dalam somasi yang isinya antara lain meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta minta maaf kepada dirinya soal penderekan mobil beberapa waktu lalu agaknya akan bertepuk sebelah tangan.

Gubernur DKI Anies Baswedan secara tersirat menolaknya dengan menegaskan semua warga DKI memiliki hak yang sama dan tidak ada satupun yang boleh diperlakukan istimewa. "Nggak ada yang khusus," tegas dia, ketika ditanya tentang somasi yang dilayangkan Sarumpaet, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, semalam.

Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet (kiri) saat berunjuk rasa di Pasar Ikan beberapa waktu lalu (Foto: Twitter/@RatnaSpaet )
Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet (kiri) saat berunjuk rasa di Pasar Ikan beberapa waktu lalu (Foto: Twitter/@RatnaSpaet )

Anies pun tak mau ambil pusing dengan tuntutan somasi itu. Namun, Gubernur mengaku telah menginstruksikan kepada Dishub DKI untuk memberikan klarifikasi soal permasalahan ini. "Nanti kalau permintaan dari warga untuk SKPD memberikan penjelasan, berikan saja," tutur dia.

Namun, lanjut Gubernur, persoalan penderekan mobil ini sudah masuk ranah hukum dan harus tetap mengikuti prosedur hukum yang ada. Anies pun mengaku belum mengetahui secara detail kasus yang menimpah wanita yang juga berprofesi sebagai seniman ini, hanya membaca dari medis secara sambil lalu.

"Saya belum pernah lihat case-nya secara lengkap, detail ya. Saya sih lihatnya diberita juga kok," tandas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah. (MP/Asropih)

Seperti diketahui, Aktivis Kemanusiaan, Ratna Sarumpaet bersama kuasa hukumnya Samuel Lengkey resmi melakukan somasi kepada Dishub DKI terkait penderekan mobil Ratna oleh Dishub Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Petugas dinas perhubungan yang melakukan derek tidak menunjukkan identitasnya sebagai petugas dari seksi penegakan hukum Dishub DKI Jakarta yang diberi kewenangan sesuai dengan pasal 27 ayat 3 huruf c, pergub DKI Jakarta nomor 270 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan," kata Ratna di Jakarta Senin (9/4). (Asp)

Kredit : asropih


Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH